Pengalaman Pribadi dengan Johni Asadoma
Sebagai penulis buku MENJADI GURU HEBAT ZAMAN NOW, saya memiliki pengalaman unik dalam mengenal Johni Asadoma. Awalnya, saya hanya mengenalnya secara kebetulan. Saya ditelepon oleh seseorang dari Komisi Tinju Indonesia (KTI) yang sedang mempersiapkan atlet untuk ikut Olimpiade Tokyo 2020. Telepon itu kemudian dialihkan ke Brigjen Asadoma yang saat itu menjabat Wakapolda NTT.
Pada saat itu, saya diberitahu bahwa dibutuhkan penerjemah bahasa Spanyol karena pelatih dari Kuba akan melatih para petinju. Meskipun saya tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena kesibukan, saya merekomendasikan seorang sahabat untuk menggantikan posisi saya. Yang tersisa hanyalah nomor kontak sang jenderal.
Di tengah tahun 2024, saya mengirim pesan WhatsApp secara acak, salah satunya ke Johni Asadoma terkait pembangunan gedung SMA SKO San Bernardino (SMARD) di Lembata. Tanpa bertanya lebih lanjut atau memberikan syarat apapun, Asadoma langsung merespons dengan semangat seperti karakternya sebagai polisi-petinju.
Sikapnya yang gesit ini muncul secara spontan ketika saya tahu bahwa Asadoma sedang menjalani ujian doktoral di bidang Administrasi Publik, yang dilaksanakan pada 26 November 2025. Ternyata, Asadoma yang hanya menjadi kawan di media sosial dan bertemu secara kebetulan di Bandara El Tari Kupang di pertengahan Juni 2025, selain sebagai petinju juga merupakan seorang pembelajar. Ia bahkan berhasil mencapai gelar akademik tertinggi sebagai doktor.
Model Asadoma: Pendekatan Baru dalam Pendidikan Digital
Model Asadoma, sebagai sebutan terhadap idenya tentang pendidikan digital, tentu tidak bisa disamakan dengan pemikir pendidikan digital seperti Papert Seymour, yang dianggap sebagai Bapak Digital Modern, yang mempopulerkan Construtionism bahwa anak akan belajar efektif ketika terlibat dalam proyek digital. Atau Nicholas Negroponte, penggagas One Laptop Per Child (OLPC) untuk demokratisasi pembelajaran digital.
Bukan pula Sugata Mitra yang menekankan bahwa anak bisa belajar teknologi secara mandiri tanpa guru. Lebih lagi, Asadoma tentu bukan March Prensky yang melalui Digital Natives dan Immigrants. Ia mendorong inovasi pedagogi berbasis game dan teknologi interaktif.
Atau juga bukan Salman Khan yang sangat dipengaruhi oleh model Blended Learning dan Flipped Classroom, ia menggagas sistem pembelajaran digital global, gratis, dan berskala masif.
Ketimpangan dalam Penerapan Digitalisasi Pendidikan
Jauh di NTT dan di tengah kesibukannya sebagai Wakapolda saat itu (2019), Johni Asadoma melihat ketimpangan dalam penerapan digitalisasi pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Hal itu semakin nyata terlihat saat pandemi covid-19 menerpa. Banyak sekolah swasta, terutama yang berada di daerah 3 T, mengalami kelumpuhan total.
Mereka sangat jauh dari infrastruktur, infostruktur, dan lebih jauh lagi dari infokultur. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang salah sehingga sekolah-sekolah swasta mengalami keterpurukan yang begitu besar?
Faktor jumlah minimal siswa sering menjadi kendala untuk dapat mengakses aneka bantuan. Kenyataan itu lebih terasa di daerah 3 T. Akibatnya, sekolah-sekolah tersebut ibarat hidup segan mati tak mau.
Tiga Pilar dalam Model Asadoma
Terhadap kendala ini, masuk akal kalau Asadoma mengajukan ‘model Asadoma’ sebagai alternatif. Dibutuhkan tiga pilar yakni Kebijakan afirmatif berbasis data riil di daerah 3 T, perlunya Local Political Will dan kebijakan dari pemerintah pusat yang lebih proaktif; serta perlunya pembentukan komunitas belajar guru dan monitoring antar guru (senior-junior) demi mengatasi resintensi psikologis dan membangun kepercayaan diri guru.
Kemampuan Politik Lokal
Pertanyaan menggelitik, bagaimana “Model Asadoma” bisa diterapkan di NTT? Merujuk pada uraian di atas, kegagalan dan kegagapan yang dihadapi sekolah swasta baik selama maupun sesudah pandemi Covid-19 bermuara dari ketimpangan dalam kebijakan pendidikan nasional.
Akses sekolah terhadap aneka bantuan termasuk laboratorium dan peralatan TIK kerap kali didasarkan pada data sekolah terutama dengan jumlah siswa. Banyak sekolah swasta terpaksa menerima keadaan “apa adanya”.
Untuk NTT tentu saja kebijakan pendidikan digital tidak bisa terpisahkan dari pendidikan formal biasa, dalam hal ini mengacu kepada Pergub No 35 tentang Iuran Pengembangan Pendidikan yang dibataskan Rp 100 ribu. Kebijakan ini kelihatannya berpihak kepada masyarakat terutama yang berskeolah di sekolah negeri.
Bagaimana Pergub itu bisa dipahami sekolah swasta yang muridnya “seadanya” dengan semua guru hampir swasta?
Pada sisi lain, kebijakan pendidikan yang diterapkan Pemerintah Pusat terutama dalam pengadaan laboratorium untuk pembelajaran digital sangat mengandalkan jumlah siswa. Banyak sekolah SMP-SMA Negeri di NTT memiliki murid di atas 1.000 orang yang berarti terdapat 8 kelas paralel. Lab tentu saja diprioritaskan.
Namun pada sisi lain, dari segi SDM terdapat ketimpangan. Guru di sekolah negeri karena kebanyakan rombongan belajar bisa saja hanya mengajar 1 mata pelajaran di 1 level hal itu tidak berlaku di sekolah swasta. Guru tidak hanya mengajar 3 level tetapi bahkan masih merangkap mata pelajaran lain.
Kalau belum ada penataan seperti ini, rencana apapun termasuk pendidikan digital akan hanya bisa dicapai di sekolah negeri sementara sekolah swasta yang (katanya) ikut mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa menjerit. Inilah ketimpangan yang tentu saja disoroti Asadoma.
Dalam arti ini, kita sambut temuan menarik dari Asadoma di NTT. Dengan basis penelitian pada Kota Kupang sudah tersibak ketimbangan sekolah swasta dan negeri dan bisa terbayangkan sekolah SMA yang ada di Alor, Lembata, Rote, dan Sabu yang merupakan kabupaten pulau?
Kita yakin, Model Asadoma ini bila diterapkan maka sudah pasti yang dilakukan adalah pembenahan struktural yang memberikan kesempatan pada tiap sekolah (terutama sekolah swasta) untuk bisa berkiprah juga dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
