Bencana Hibrida: Kepemimpinan yang Gagal

Bencana Hibrida yang Mengguncang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak lagi bisa dianggap sebagai bencana alam biasa. Ia adalah bencana hibrida—keterlibatan antara kekuatan alam dan tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab serta penuh keserakahan. Dari pemberian izin investasi yang dipenuhi kolusi, pembalakan liar hutan, alih fungsi lahan demi pertumbuhan ekonomi, tata ruang yang diabaikan, hingga pembiaran di tingkat kelembagaan yang sangat panjang.

Lembaga seperti Celios (Center of Economics and Law Studies) mengestimasi kerugian ekonomi mencapai Rp 68,67 triliun akibat bencana ini. Angka ini mencakup kerusakan rumah, jembatan, jalan, lahan pertanian, hingga hilangnya pendapatan keluarga. Namun, angka tersebut hanya menunjukkan sisi material. Yang tidak terhitung adalah runtuhnya kepercayaan publik kepada negara.

Selama sebulan penuh, masyarakat tidak merasakan kehadiran negara, melainkan kegaduhan pernyataan para pejabat. Mereka saling klarifikasi, saling menyelamatkan diri, bahkan memproduksi istilah-istilah yang lebih terdengar sebagai narasi defensif daripada empati. Bahkan, Presiden harus turun tangan untuk menenangkan situasi, meski kadang ada pernyataan yang justru memperkuat kegaduhan.

Ada saran agar para pejabat pemerintah “berhenti berbicara” kepada rakyat dan “mulai berkomunikasi” dengan rakyat. Apa bedanya? Yang pertama, menyampaikan apa yang ada di kepala tanpa mempertimbangkan perasaan rakyat. Yang kedua, menyampaikan apa yang ada di kepala dan hati, dengan empati yang mendalam dan orisinal.

Komunikasi semacam ini membutuhkan pribadi profesional. Sayangnya, inilah pondasi yang hilang. Bahkan, menjadi hal yang tidak mudah karena diperlukan pejabat pemerintah yang profesional, bukan hanya berdasarkan slogan birokrasi atau akronim etika.

Pribadi Profesional dan Kepemimpinan yang Hilang

Pribadi profesional tidak cukup didefinisikan oleh slogan birokrasi atau akronim etika. Profesional adalah cerdas, cerdik, terampil, dan berintegritas. Mereka tidak melakukan apa yang tahu salah, sesuai prinsip Hippocrates, primum non nocere. Dalam istilah Laurence J. Peter, mereka adalah the competent, bahkan the super-competent.

Masalah muncul ketika organisasi negara dipenuhi oleh the incompetent atau the competent yang dipromosikan melebihi batas kompetensinya—sebuah gejala klasik Peter Principle (1969). Ciri utamanya adalah mereka bertanggung jawab, bukan hanya tanggung-menjawab atau menjawab secara tanggung-tanggung.

Krisis Kepemimpinan dan Peran Pejabat Publik

Pejabat pemerintah sejatinya adalah profesional yang diberi mandat politik secara sah. Mereka bukan sekadar petugas partai yang kebetulan menduduki jabatan pemerintahan. Ketika pejabat lebih merasa sebagai representasi partai daripada pelayan negara, kepemimpinan berkurang menjadi loyalitas politik. Pemerintahan pun kehilangan manager of the public organization dan hanya menyisakan operator of power yang penuh ego.

Pejabat pemerintah adalah mereka yang menyelenggarakan pemerintahan menjadi organisasi yang well-managed, bukan hanya well-directed/instructed. Untuk menjadi negara yang hebat dan menang, dibutuhkan para pemimpin negara, yaitu the statesman—pemimpin yang mampu memanajemeni organisasi bernama Republik Indonesia.

Bapak Bangsa dan Tradisi Pemerintahan yang Tidak Bertanggung Jawab

Pemimpin Negara adalah mereka yang memberikan diri bagi bangsanya, bahkan setelah tidak lagi menjabat. Bapak Bangsa bukan produk masa jabatan, melainkan produk keteladanan. Sulit menemukan contoh sempurna di Indonesia modern. Bahkan Soekarno dan Soeharto—dengan seluruh jasa historisnya—meninggalkan jejak yang problematik dalam jangka panjang.

Kita semakin kehilangan figur yang hadir sebagai pendamping bangsa, kadang malah menjadi beban bangsa. Penyakit kita adalah hadirnya profesional semu, khususnya pada kriteria si bertanggung jawab. Hasilnya, seperti yang disampaikan Parakitri Tahi Simbolon dalam Menjadi Indonesia (2006) bahwa Indonesia “tidak pernah berpeluang mengembangkan tradisi pemerintahan yang bertanggung jawab, karena sejak awal rakyat hanya diajar melihat kekuasaan sebagai alat penindasan, bukan amanat politik.”

Jalan Masih Panjang Menuju Kepemimpinan yang Efektif

Untuk menjadi bangsa yang berhasil dan dihormati, Indonesia membutuhkan rantai kepemimpinan yang utuh: dari pribadi profesional, menjadi pemimpin pemerintahan, lalu menjadi pemimpin negara, dan akhirnya menjadi Bapak Bangsa. Bapak Bangsa tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan, dan tidak terkait dengan paternalisme atau feodalisme.

Mungkin, yang kita miliki hari ini adalah para petualang kekuasaan—dikemas dengan fantasi, tampil di hadapan rakyat yang kesulitan, menjadi kritis karena dicurigai ketika bersuara. Di relung hati, rakyat tergerus kepercayaannya, dan hadir di tengah kesendirian.

Jika kita hendak mawas diri, kita perlu menyadari bahwa bencana yang kita alami bukan hanya banjir dan longsor. Ini adalah bencana kepemimpinan. Dan, ini adalah sinyal keras agar setiap pemimpin Indonesia belajar, dan belajar lagi. Melecut diri dengan keras, sembari menundukkan diri dalam-dalam ke arah bawah.