Kebijakan WFH untuk ASN dan Pegawai Swasta
Kebijakan Work From Home (WFH) yang diperkenalkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta guna menghemat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat dampak Perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran menimbulkan pro dan kontra. Salah satu kelompok yang menolak kebijakan ini adalah para guru di Jawa Timur.
Dampak Perang di Kawasan Timur Tengah
Perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran telah memberikan dampak besar terhadap tatanan dunia internasional, khususnya dalam hal pasokan minyak. Sebagai komoditas vital, minyak menjadi salah satu aspek penting bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah, yang merupakan pusat produksi minyak utama, menyebabkan harga dan distribusi minyak menjadi tidak menentu.
Melihat situasi tersebut, pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan strategi untuk mengantisipasi potensi krisis energi. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan kebijakan WFH, baik bagi ASN maupun pegawai swasta, agar mobilitas masyarakat dapat dikurangi dan penggunaan BBM bisa ditekan.
Tujuan Penghematan Energi
Tujuan utama dari wacana ini adalah untuk melakukan penghematan energi di tengah ancaman krisis pasokan minyak global. Dengan berkurangnya aktivitas perjalanan harian, konsumsi BBM di sektor transportasi diharapkan menurun, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas cadangan energi nasional. Namun, hingga saat ini kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan belum sepenuhnya diputuskan untuk diterapkan secara luas.
Penolakan dari Guru di Jawa Timur
Di sisi lain, wacana ini telah memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa mendukung langkah ini sebagai upaya preventif yang bijak, sementara sebagian lain meragukan efektivitasnya. Salah satu kelompok yang menolak adalah guru-guru ASN di Jawa Timur. Mereka tidak ingin terdampak sistem WFH yang akan diberlakukan seminggu sekali mulai Rabu, 1 April 2026.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bakal menerapkan WFH sehari sebagai bentuk efisiensi energi merespons kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Total ada 81.700 ASN di Pemprov Jatim, tetapi tidak semua bisa bekerja WFH. Beberapa instansi harus tetap bertugas di lapangan seperti tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga sektor kebencanaan.
Kekhawatiran Para Guru
Terkait para guru, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai, mengatakan bahwa mereka telah rapat dengan kepala bidang, kepala UPT, kepala cabang dinas, dan kepala sekolah se-Jatim baik swasta maupun negeri untuk membahas soal WFH guru. Menurut Aries, para guru ASN menolak ikut WFH karena khawatir sistem pembelajaran daring membuat kualitas belajar menurun, sebagaimana terjadi di masa Pandemi Covid-19.
Aries juga mengkhawatirkan jika aktivitas belajar dikembalikan penuh secara daring, anak-anak tidak mendapat pengawasan dari orangtua karena harus bekerja. Ia berharap, jika guru ASN diwajibkan WFH, maka tidak dilakukan di hari Jumat dan cukup sekali dalam seminggu.
Tanggapan dari Menteri Pendidikan
Terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah akibat kebijakan WFH ASN untuk penghematan energi. Sekolah dipastikan tetap masuk dan belajar tatap muka (luring) sebagaimana biasanya setelah libur Lebaran 2026.
