dailybalikpapan.com – JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memverifikasi distribusi komponen bakar minyak (BBM) tak terganggu sekalipun empat petinggi subholding perusahaan menjadi terdakwa di tindakan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah lalu produk-produk kilang.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, di dalam berada dalam proses hukum tersebut, perusahaan menjamin suplai BBM terhadap masyarakat.
“Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi terhadap publik masih menjadi prioritas utama serta berjalan normal seperti biasa,” ujar Fadjar terhadap media, Selasa (25/2/2025).
Fadjar juga menegaskan bahwa Pertamina menghormati langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) kemudian aparat penegak hukum yang digunakan berada dalam mengusut perkara tersebut. Pertamina, tegas dia, siap bekerja sebanding dengan aparat berwenang serta berharap proses hukum berjalan lancar dengan tetap saja mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.
“Pertamina Grup menjalankan industri berpegang pada prinsip transparansi juga akuntabilitas, sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG),” tandasnya.
Kejagung sebelumnya menetapkan 7 terperiksa perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk-produk kilang pada PT Pertamina, subholding, dan juga KKKS periode 2018-2023. Penetapan yang dimaksud dilaksanakan pascaekspose perkara juga alat bukti yang digunakan cukup. Kejagung mengatakan kerugian negara akibat persoalan hukum dugaan aktivitas pidana korupsi tata kelola minyak mentah lalu komoditas kilang Pertamina, subholding, serta KKKS 2018-2023 sementara ditaksir mencapai Rp193,7 triliun.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, nilai kerugian baru perkiraan sebab kasusnya berlangsung selama 5 tahun di dalam tahun 2018-2023. “Pastinya kami sudah ada penghargaan perkara dengan BPK, sudah ada kami tuangkan di risalah hasil ekspose sehingga dalam sana ditemukan kerugian keuangan negara,” ucap Abdul Qohar.
