Peran dan Kontribusi dalam Pemilihan Presiden
Ketua Dewan Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menilai pernyataan Jusuf Kalla mengenai Joko Widodo terlalu emosional. Sebelumnya, JK menyatakan bahwa Jokowi menjadi presiden berkat bantuan yang diberikannya. Ahmad Ali tidak ingin membenarkan atau menyalahkan pernyataan tersebut. Ia menilai pernyataan itu tidak tepat karena saat itu, Jusuf Kalla dan Jokowi merupakan pasangan calon, dan masing-masing memiliki kontribusi dalam pemenangan pemilihan presiden.
“Pak JK (Jusuf Kalla) kan sebagai kakak saya di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Tetapi tidak tepat juga kalau kemudian Pak JK mengklaim dirinya yang kemudian membuat Jokowi bisa menang. Itu juga terlalu emosional menurut saya. Karena kerja itu kerja berpasangan kan?” kata Ahmad Ali saat dihubungi Tempo, Ahad, 19 April 2026.
Ahmad Ali juga menepis tuduhan bahwa Jokowi adalah sosok di balik pelaporan terhadap Jusuf Kalla ke kepolisian ihwal dugaan penistaan agama. Ia juga menegaskan bahwa PSI tidak terlibat dalam pelaporan tersebut. “Saya bisa pastikan 1000% Pak Jokowi tidak terlibat di urusan ini. Saya pastikan 1000% bahwa PSI tidak menjadi bagian daripada urusan ini,” ujarnya.
Polemik Ijazah Palsu Jokowi
Pernyataan Jusuf Kalla muncul saat namanya terseret dalam polemik ijazah palsu Jokowi. Ia dituduh oleh Rismon Hasiholan Sianipar memberikan Rp 5 miliar kepada Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dengan serangan soal ijazah terhadap Jokowi. Di samping itu, Jusuf Kalla juga dilaporkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang diketuai oleh Sahat Martin Philip Sinurat. Sahat merupakan seorang kader PSI.
Hubungan PSI dengan Jokowi
PSI merupakan partai yang identik dekat dengan Jokowi. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, merupakan ketua umum partai berlambang gajah tersebut. Nama Jokowi bahkan disebut-sebut akan mengisi posisi ketua dewan pembina PSI.
Penjelasan Jusuf Kalla
Dalam konferensi pers kemarin, Jusuf Kalla meluapkan kekesalannya terhadap pihak-pihak yang kerap mendiskreditkan hubungannya dengan Jokowi. JK mengingatkan kembali peran vitalnya dalam membawa Jokowi ke kancah politik nasional. “Kasih tahu semua itu termul-termul itu. Jokowi jadi Presiden karena saya. Setuju? Setuju. Tanpa gubernur mana bisa jadi presiden,” kata JK di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.
JK juga mempertanyakan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengusung Jokowi. Dia menceritakan pengalamannya ketika diminta Mega mendampingi Joko Widodo di pemilihan presiden 2014. Menurut JK, Jokowi belum cukup berpengalaman untuk ditugaskan sebagai kepala negara.
“Baru dua tahun menjadi Gubernur (Jakarta),” kata Kalla saat konferensi pers di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 18 April 2026.
JK sempat mengimbau kepada ketua umum partai banteng itu untuk mempertimbangkan ulang pencalonan Mantan Wali Kota Solo tersebut. “Belum cukup pengalaman, nanti rusak negeri ini,” ujar wakil presiden periode ke-10 dan ke-12 ini.
Tanggapan dari Berbagai Pihak
Perdebatan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai kontribusi masing-masing tokoh dalam proses politik. Tidak hanya dari kalangan internal partai, tetapi juga dari masyarakat luas. Beberapa pihak menganggap pernyataan Jusuf Kalla terlalu subjektif, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk pengakuan atas peran pentingnya dalam karier politik Jokowi.
Selain itu, isu tentang ijazah palsu Jokowi masih menjadi topik yang hangat dibicarakan. Meskipun ada banyak pihak yang menyangkal, beberapa pihak tetap mempermasalahkan hal ini. Mereka menuntut transparansi dan klarifikasi dari pihak terkait agar situasi tidak semakin memanas.
Kesimpulan
Pernyataan Jusuf Kalla terhadap Joko Widodo mencerminkan dinamika politik yang kompleks. Dari sudut pandang Ahmad Ali, pernyataan tersebut dinilai terlalu emosional dan tidak objektif. Sementara itu, Jusuf Kalla sendiri tetap mempertahankan pendiriannya, mengingatkan peran pentingnya dalam karier politik Jokowi.
Masalah ijazah palsu Jokowi dan pelaporan terhadap Jusuf Kalla juga menjadi isu yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa masalah politik di Indonesia tidak hanya terbatas pada isu-isu ekonomi atau sosial, tetapi juga melibatkan aspek hukum dan etika.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini
