Wacana Perubahan Jadwal Nyepi dan Reaksi Berbagai Pihak
Seiring dengan munculnya wacana mengenai perubahan waktu pelaksanaan Nyepi, khususnya dari Tilem Kasanga ke Penanggal Apisan Sasih Kadasa, berbagai pihak mulai memberikan tanggapan mereka. Wacana ini pertama kali digulirkan oleh Sabha Kretha Hindu Dharma Nusantara (SKHDN) Pusat dalam sebuah acara yang disebut Pasamuhan Agung di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali pada Selasa, 30 Desember 2025. Hal ini memicu pro dan kontra terkait penentuan hari Nyepi antara Tilem Kasanga dan Penanggal Apisan Sasih Kadasa.
Sabha Wiku Kabupaten Klungkung menunjukkan sikap jelas terhadap wacana tersebut. Menurut Manggala Sabha Wiku Kabupaten Klungkung, Ida Pedanda Gede Putra Batuaji, pelaksanaan Tawur Kesanga dan Brata Penyepian merupakan wilayah Tattwa (ajaran suci) yang tidak boleh dicampuri oleh kepentingan politik atau administratif. Penegasan ini disampaikan dalam pernyataan resmi Sabha Wiku bersama Ida Dalem Semara Putra, sebagai upaya menjaga kemurnian ajaran Hindu dan keharmonisan jagat sekala-niskala.
Ida Pedanda Gede Putra Batuaji menyatakan bahwa penentuan waktu dan tata laksana Tawur serta Penyepian harus tunduk pada sastra, purana, dan tradisi suci yang telah diwariskan secara turun-temurun. “Tawur dan Penyepian adalah wilayah Tattwa, bukan wilayah politik atau administratif. Supremasi Tattwa harus berada di atas kebijakan yang bersifat temporer,” tegasnya.
Dalam pernyataan tersebut, Sabha Wiku menempatkan Negara Kertagama sebagai rujukan agung Tattwa Negara yang telah digunakan sejak era Majapahit dan diakui secara luas sejak tahun 1953. Negara Kertagama dinilai menjadi dasar penting dalam menata hubungan agama, negara, dan jagat dalam bingkai Tri Hita Karana. Merujuk pada Negara Kertagama, pelaksanaan Tawur ditegaskan berlangsung pada Tilem, sebagai momentum pralina dan pemahayu jagat. Sementara Brata Penyepian dilaksanakan pada Penanggal Apisan sebagai awal Tahun Saka dan proses penyucian total.
Pendapat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat menyatakan bahwa gagasan perubahan itu sah-sah saja, namun harus melalui kajian mendalam yang melibatkan para pakar wariga, praktisi penyusun Kalender Bali, dan sebaiknya dilakukan seminar dan diseminasi terlebih dahulu. Sekretaris Umum PHDI Pusat, I Ketut Budiasa, menyatakan bahwa perdebatan mengenai Nyepi sudah berlangsung sejak lama. Salah satu contohnya seperti yang tercatat pada majalah Jatayu tahun 1933.
Perdebatan terus berlangsung sampai tahun 1967, saat dirumuskan kesatuan tafsir perayaan Nyepi, yang memadukan isi lontar dan tradisi yang hidup pada masyarakat Bali. “Rujukan sastra wariga itu banyak, tidak hanya Lontar Sundarigama. Ada rujukan lain yang harus dipertimbangkan mengapa Nyepi mengikuti Tawur Kesanga yang diadakan pada Tilem Kesanga,” kata dia.
Tradisi macaru pada masyarakat Bali juga dilaksanakan pada Tilem. Karena itu, Tawur Kasanga ditentukan pada Tilem Kasanga dan Nyepi adalah besoknya pada penanggal 1 Sasih Kadasa. Budiasa menambahkan bahwa di PHDI, keputusan hal-hal yang menyangkut kegamaan harus melalui proses kajian yang panjang. Mulai dari kajian para pakar di Sabha Walaka, kemudian dilakukan seminar maupun diseminasi untuk memperoleh masukan pakar dan akademisi.
Proses yang Harus Dilalui
PHDI sebagai majelis umat Hindu di Indonesia yang sudah 66 tahun harus sangat hati-hati, dewasa, dan bijak. Budiasa juga mengimbau agar umat tetap tenang dan mempercayakan hal ini kepada para pakar yang mengerti wariga. “Kita bersyukur punya banyak pakar wariga, biarkan beliau-beliau yang berembug. Kita juga punya banyak Perguruan Tinggi Hindu. Sebaik-baiknya hal adalah bila diserahkan pada ahlinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam narasi yang digulirkan SKHDN dan disebutkan bersumber dari Lontar Sundarigama, Kuttara Kanda, dan Batur Kalawasan, bahwa sebelum tahun 1981 Nyepi digelar saat Tilem Kasanga. Kemudian di tahun 1981 diubah ke penanggal apisan sasih Kadasa.
