Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Selama Ramadan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak pihak, terutama dari segi efektivitas anggaran dan ketepatan sasaran. Dalam konteks ini, diperlukan evaluasi ulang agar program tersebut dapat berjalan dengan lebih optimal.
Pola konsumsi masyarakat selama bulan puasa mengalami perubahan, sehingga kebijakan publik seperti MBG perlu disesuaikan. Hal ini juga didorong oleh adanya tradisi berbagi di masyarakat, seperti memberikan takjil atau makanan ringan. Oleh karena itu, anggaran MBG selama Ramadan diusulkan untuk direalokasi guna memperkuat struktur dasar, seperti stabilisasi harga kebutuhan pokok, jaminan kesehatan, hingga perbaikan infrastruktur mudik.
Tantangan Teknis dalam Pelaksanaan MBG
Menurut Gerry Katon Mahendra, seorang dosen Administrasi Publik dari Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, jika MBG tetap dilakukan dengan skema biasa, akan muncul tantangan fundamental. Menurutnya, kebijakan publik perlu mendapatkan pemantauan dan evaluasi berkala agar tujuan utamanya tercapai.
Dalam konteks Ramadan, tantangan teknis distribusi makanan, risiko penurunan kualitas gizi, serta inefisiensi anggaran menjadi fokus utama. Secara teknis, distribusi makanan matang akan lebih maksimal jika dilakukan menjelang sahur atau berbuka. Namun, hal ini berdampak signifikan pada logistik dan biaya.
”Tujuan awal MBG adalah meningkatkan dan menjamin asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Untuk mencapai hal tersebut, menu makanan yang diberikan harus memiliki standar gizi yang sudah ditentukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, pelaksanaan MBG selama Ramadan tentu berpotensi menghadapi tantangan yang cukup fundamental. Distribusi makanan matang yang tepat waktu akan sangat membantu, namun secara teknis akan memengaruhi kualitas makanan, penyediaan logistik, dan anggaran,” ujar Gerry.
Risiko Penggantian Menu Makanan
Ia juga mengingatkan bahwa opsi penggantian menu dengan makanan kering atau kemasan bisa berisiko menghilangkan esensi pemenuhan gizi yang ideal.
”Jika diganti dengan menu kering kemasan yang dianggap lebih tahan lama, dikhawatirkan justru esensi pemenuhan gizi yang tidak maksimal dan tidak tepat sasaran. Kita ketahui bersama, pemenuhan gizi yang baik dan maksimal akan lebih tepat terwujud melalui bahan realfood yang segar dan dimasak sesuai waktu konsumsi penerima MBG,” tambahnya.
Tradisi Sosial dan Realokasi Anggaran
Selain faktor teknis, aspek sosiologis masyarakat Indonesia turut menjadi pertimbangan. Gerry menilai, tradisi berbagi takjil dan makanan selama Ramadan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat—baik melalui masjid maupun organisasi—sudah sangat mengakar. Aktivasi program MBG di saat yang sama dikhawatirkan memicu tumpang tindih program.
Oleh karena itu, ia mengusulkan realokasi anggaran MBG selama Ramadan untuk tiga sektor krusial:
- Stabilisasi harga kebutuhan pokok: Realokasi sementara anggaran MBG dapat digunakan untuk subsidi harga, operasi pasar, dan penguatan distribusi bahan pokok terutama di daerah yang rawan inflasi. Intervensi menggunakan anggaran tersebut diharapkan dapat menjaga bahkan meningkatkan daya beli masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri.
- Penguatan BPJS Kesehatan: Pengalihan anggaran ke sektor kesehatan dinilai mendesak, terutama terkait Bantuan Premi Iuran (BPI) BPJS Kesehatan pasca-kebijakan penonaktifan kepesertaan beberapa waktu lalu.
- Persiapan infrastruktur mudik 2026: Realokasi anggaran dapat dimanfaatkan untuk persiapan dan penguatan infrastruktur mudik 2026. Kondisi jalan arteri, jalan tol, pelabuhan, bandara, stasiun, dan lain-lain wajib dalam kondisi prima saat arus mudik berlangsung.
Mitigasi Sosial bagi Kelompok Rentan
Meskipun mengusulkan realokasi, Gerry menekankan bahwa langkah ini harus disertai mitigasi sosial bagi kelompok rentan yang mungkin tidak terjangkau tradisi berbagi masyarakat. Pendataan valid dan kolaborasi dengan lembaga zakat untuk bantuan tunai bisa menjadi solusi jangka pendek.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas jika realokasi dilakukan. Gerry menegaskan, usulan ini bukan upaya menghapus bantuan sosial, melainkan rasionalisasi kebijakan berbasis konteks.
”Upaya rasionalitas realokasi program MBG selama Ramadan merupakan usul, saran, aspirasi agar seluruh elemen masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari setiap anggaran negara yang dibelanjakan. Saran tersebut bukan untuk menghapus bantuan sosial, melainkan upaya optimalisasi fiskal berbasis konteks dan urgensi. Dengan menentukan skala prioritas dan timbang-timbang cakupan manfaat yang lebih luas, opsi tersebut dapat diambil sebagai bentuk kehadiran negara untuk seluruh elemen masyarakat di Indonesia,” pungkas Gerry.
