Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memberikan relaksasi dalam penerapan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 5 persen, yang berlaku mulai tanggal 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap protes warga yang menyatakan akan memboikot pembayaran pajak kendaraan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Muhammad Masrofi, menjelaskan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor yang berlaku sebelum tahun 2025 adalah sebesar 1,50 persen. Angka ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang diberlakukan hingga tahun 2024. Setelah berlakunya opsi pada tahun 2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai diterapkan. Akibatnya, tarif pajak oleh Pemprov Jateng dikurangi menjadi 1,05 persen. Namun, ada komponen opsi yang masuk, sehingga tarif pajak menjadi 1,74 persen.
“Sebanyak 5 persen dari tarif pajak 1,74 persen tersebut kami berikan sebagai diskon,” ujar Masrofi.
Simulasi Perbandingan Pembayaran Pajak Kendaraan
Bapenda Jateng juga memberikan simulasi perbandingan pembayaran pajak kendaraan sebelum dan setelah adanya opsi. Misalnya, jika kendaraan memiliki Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebesar Rp100 juta, maka pajak yang harus dibayarkan sebelum opsi adalah sebesar 1,50 persen atau Rp1.575.000. Setelah adanya opsi, NJKB tersebut dikenakan tarif 1,05 persen ditambah 0,69 persen, sehingga total tarif pajak menjadi 1,74 persen. Dengan diskon 5 persen, pajak yang harus dibayarkan menjadi Rp1.830.500. Terdapat selisih sebesar Rp255 ribu antara keduanya.
Simulasi Pajak Kendaraan Didiskon 5 Persen
Kabid Pajak Bapenda Jateng, Agung Brelianto, memberikan contoh simulasi pembayaran pajak selepas adanya relaksasi lima persen. Ia mengumpamakan, seorang Wajib Pajak memiliki motor NMAX dengan NJKB Rp24.600.000. Penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut:
- Harga motor Rp24,6 juta dikali 1,05 hasilnya Rp258.300.
- Hasil itu dikurangi diskon 5 persen, menjadi Rp245.385.
- Hasil pokok pajak Rp245.385 dikalikan 66 persen, hasilnya Rp161.954.
- Total pajak yang harus dibayar adalah Rp245.385 + Rp161.954 = Rp420.454.
Simulasi Pajak Opsen Tanpa Relaksasi 5 Persen
Untuk ilustrasi lain, jika seseorang memiliki motor dengan NJKB sebesar Rp20 juta, maka:
- PKB terutang: 1,05 persen × Rp20 juta = Rp210.000 (masuk ke RKUD provinsi).
- Opsen PKB: 66 persen × Rp210.000 = Rp138.600 (masuk ke RKUD kabupaten/kota).
- Total PKB dan opsen PKB motor senilai Rp20 juta adalah Rp210.000 + Rp138.600 = Rp348.600.
Cara menghitung pajak BBNKB sepeda motor:
- PKB terutang: 10 persen × Rp20 juta = Rp2 juta (masuk ke RKUD provinsi).
- Opsen PKB: 66 persen × Rp2 juta = Rp1.320.000 (masuk ke RKUD kabupaten/kota).
- Total administrasi pajak yang dibayarkan Rp2 juta + Rp1.320.000 = Rp3.320.000.
Catatan penting: pajak BBNKB hanya dibayarkan satu kali dan tidak dikenakan untuk kendaraan bekas atau second.
Cara Menghitung Pajak Opsen PKB dan BBNKB untuk Mobil
Opsen PKB:
Andaikan memiliki mobil Toyota Zenix 2025 dengan NJKB sebesar Rp469 juta dan tarif PKB di Jawa Tengah sebesar 1,74 persen. Rinciannya:
- PKB terutang: 1,05 persen × Rp469 juta = Rp4.924.500 (masuk ke RKUD provinsi).
- Opsen PKB: 69 persen × Rp4.924.500 = Rp3.250.170 (masuk ke RKUD kabupaten/kota).
- Total administrasi pajak yang dibayarkan: Rp4.924.500 + Rp3.250.170 = Rp8.174.670.
BBNKB:
Jika mobil Toyota Zenix 2025 memiliki NJKB Rp469 juta dan tarif BBNKB di Jawa Tengah sebesar 10 persen, maka:
- PKB terutang: 10 persen × Rp469 juta = Rp46.900.000 (masuk ke RKUD provinsi).
- Opsen PKB: 66 persen × Rp46.900.000 = Rp30.954.000 (masuk ke RKUD kabupaten/kota).
- Total administrasi pajak yang dibayarkan Rp46.900.000 + Rp30.954.000 = Rp77.854.000.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
