Klarifikasi Mengenai Dugaan Pungli di Pantai Sayang Heulang
Beberapa waktu lalu, video yang menampilkan kekesalan wisatawan terhadap dugaan pungutan liar (pungli) di Pantai Sayang Heulang, Kabupaten Garut, menjadi sorotan dan viral. Dalam video tersebut, seorang wisatawan mengeluhkan bahwa dirinya harus membayar sebesar Rp45.000, sementara tiket menunjukkan nominal Rp15.000. Wisatawan tersebut juga mengumpat sambil menunjukkan kondisi pantai yang masih minim fasilitas.
Kemunculan isu ini memicu kecaman dari warganet, terlebih karena kejadian tersebut terjadi pada momen libur Lebaran 2026. Namun, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat (Disbudpar Jabar) telah memberikan klarifikasi terkait tarif masuk dan parkir resmi di lokasi tersebut.
Tarif Resmi dan Penyebab Kesalahpahaman
Menurut informasi yang diberikan oleh Kadisparbud Jabar, Iendra Sofyan, tarif masuk resmi di Pantai Sayang Heulang selama libur Lebaran 2026 ditetapkan sebesar Rp20.000 per orang. Untuk satu keluarga yang terdiri dari dua orang dan satu sepeda motor, total biaya yang harus dibayarkan adalah Rp45.000, yaitu tiket masuk Rp40.000 dan parkir Rp5.000.
Namun, dalam video yang beredar, karcis yang digunakan petugas memiliki nominal Rp15.000. Hal ini disebabkan oleh habisnya stok karcis dengan tulisan Rp20.000. Sebagai solusi sementara, petugas menggunakan karcis Rp15.000 agar wisatawan tetap mendapatkan bukti pembayaran.
Iendra menyatakan bahwa kesalahpahaman ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara pengunjung dan pengelola wisata. Minimnya penjelasan di lapangan serta ketidaksiapan karcis membuat situasi menjadi memburuk dan berkembang menjadi isu pungli.
Teguran Gubernur Jabar
Peristiwa ini tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap adanya dugaan pungli di Pantai Sayang Heulang, Garut. Menurutnya, kenaikan harga tiket tidak seharusnya terjadi jika semua pihak benar-benar ingin mendorong kemajuan pariwisata di Jabar.
Dedi Mulyadi menekankan bahwa momen libur Lebaran merupakan peluang ekonomi bagi warga setempat. Namun, tindakan yang dilakukan oleh pengelola wisata seperti membuka banyak pintu akses untuk menarik keuntungan justru berpotensi membuat wisatawan enggan datang kembali.
“Sehingga banyak sekali daerah yang masuk areal pantai sibuk sekali dengan pungutan, yang pada akhirnya orang malas datang ke situ. Akibatnya para pedagangnya sepi, tak ada pembeli,” ujarnya.
Harapan untuk Peningkatan Pariwisata
Gubernur Jabar menilai bahwa pola seperti itu berisiko memicu kemiskinan. Ia menegaskan bahwa keindahan suatu destinasi tidak akan berarti apabila tidak dibarengi dengan rasa aman bagi pengunjung. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Garut beserta seluruh jajarannya segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak terus berulang.
“Kan tidak bagus kalau harus ditangani oleh gubernur. Karena sudah ada camat, kepala desa, wakil bupati. Bahkan wakil bupatinya mantu saya sendiri itu. Tolong beresin ya. Jangan bikin malu Jawa Barat,” katanya.
Solusi dan Tindakan Lanjutan
Iendra Sofyan mengakui bahwa terdapat kekurangan dalam pelayanan, terutama pada aspek komunikasi petugas kepada wisatawan. Ia berharap agar kejadian serupa dapat dihindari dengan meningkatkan koordinasi antara pengelola wisata dan petugas di lapangan.
Selain itu, Disbudpar Jabar menyarankan agar pengelola wisata lebih proaktif dalam menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang tarif masuk dan parkir. Dengan demikian, wisatawan dapat merasa nyaman dan tidak terganggu oleh biaya tambahan yang tidak semestinya.
