Wacana Tiket Haji Cak Imin: Antre 2 Tahun, Bagaimana Nasibnya?

Masalah Antrean Haji dan Solusi yang Dicari Pemerintah

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan berbagai solusi untuk mengatasi masalah antrean haji yang terus berlangsung. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa sistem keberangkatan haji sebelumnya tidak mengalami antrean panjang. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam pengelolaan dana haji.

Irfan menjelaskan bahwa sebelum adanya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), pemerintah mengumumkan biaya haji dan tanggal pendaftaran, sehingga jemaah hanya perlu membayar sesuai dengan yang ditentukan. “Insya Allah tidak ada antrean,” ujarnya saat berada di Asrama Haji Tangerang pada Rabu (8/4/2026).

Salah satu ide yang muncul adalah penerapan sistem yang mirip dengan mekanisme “war ticket”. Ide ini dianggap sebagai alternatif untuk mengatur keberangkatan tanpa menghadapi antrean panjang. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa skema ini akan diberlakukan jika Arab Saudi menambah kuota jemaah secara signifikan.

Dahnil mengatakan, jika Arab Saudi mampu menampung lebih dari 5 juta jemaah pada tahun 2030, maka kuota jemaah haji Indonesia juga akan meningkat. “Kuota jemaah haji Indonesia bisa menjadi 500.000 dari 221.000,” ujar dia saat ditemui di Asrama Haji Tangerang pada Jumat (10/4/2026).

Namun, Dahnil menegaskan bahwa peningkatan jumlah jemaah tersebut akan membutuhkan dana yang sangat besar. Saat ini, dana penyelenggaraan haji yang disubsidi negara mencapai Rp 18,2 triliun. Jika jumlah jemaah naik menjadi 500.000, dana yang dibutuhkan bisa melebihi Rp 40 triliun. “Kemungkinan keuangan haji tidak bisa meng-cover, itu juga tidak akan mengurangi jumlah antrean,” kata dia.

Jika skema “war ticket” diterapkan, Wamenhaj menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi jemaah haji yang sudah menunggu antrean puluhan tahun. Sistem ini akan diberlakukan di luar kuota reguler atau disebut kuota tambahan.

Dahnil menekankan bahwa wacana ini bukan kebijakan tahun ini. “Ini adalah wacana kota sesuai dengan perintah Presiden gimana caranya supaya tidak ada lagi antrean,” ujarnya.

Tanggapan dari Cak Imin

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menilai bahwa wacana “war ticket” pelaksanaan haji tidak efektif dilaksanakan di Indonesia. “Saya belum melihat itu efektif ya,” ujarnya saat memberikan keterangan usai acara Halal Bihalal dan Penghargaan Kaderisasi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Cak Imin, panggilan akrabnya, menilai bahwa sistem antrean haji di Indonesia sudah berjalan sangat lama. Banyak calon jemaah haji yang menunggu gilirannya untuk berangkat ke Tanah Suci. Jika sistem “war ticket” haji dilaksanakan, ia khawatir masa tunggu berangkat haji ikut terdampak.

“Karena sistem antrean itu benar-benar sudah berjalan dan sudah lama orang mengantri. Jangan sampai masa tunggu yang panjang itu kemudian putus, pupus harapan,” katanya.

Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah yang menginisiasi pembahasan wacana ini perlu memikirkan umat yang waktu menunggunya tinggal sebentar. “Sudah telanjur antre tinggal lima tahun, kasihan. Yang sudah antre tinggal dua tahun bagaimana?” ucap Cak Imin.

Menurutnya, wacana “war ticket” haji ini masih belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. “Masih wacana itu, masih jauhlah, masih panjang. Bisa saja (dilaksanakan) tapi one day,” imbuhnya.

Alternatif Solusi yang Masih Dicari

Pemerintah terus mencari solusi untuk mengatasi antrean haji yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun wacana “war ticket” masih dalam tahap diskusi, beberapa opsi lain juga sedang dipertimbangkan.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

• Peningkatan Kuota Haji: Pemerintah dapat meminta Arab Saudi untuk meningkatkan kuota haji agar lebih banyak jemaah bisa berangkat setiap tahun.
• Pengelolaan Dana Haji yang Lebih Efisien: Memastikan dana haji digunakan secara optimal untuk menutupi biaya penyelenggaraan haji.
• Pembagian Kuota Berdasarkan Prioritas: Menyusun sistem pembagian kuota yang lebih adil dan transparan, sehingga jemaah yang sudah lama menunggu tidak terabaikan.
• Penggunaan Teknologi: Menggunakan sistem digital untuk mempermudah proses pendaftaran dan pengelolaan data jemaah haji.

Pemerintah juga perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa semua jemaah memiliki kesempatan yang sama untuk berangkat ke Tanah Suci. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan antrean haji dapat diminimalkan dan semua jemaah mendapatkan haknya.