Kerja Sama Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae
Presiden Prabowo Subianto akan mengirimkan tim ke Korea Selatan untuk melanjutkan kerja sama dalam pengembangan jet tempur KF-21 Boramae, yang juga dikenal sebagai Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment (KFX/IFX). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dalam pertemuan bilateralnya membahas kelanjutan proyek yang telah berjalan sejak era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, lebih dari 15 tahun lalu.
Airlangga menegaskan bahwa Presiden Prabowo akan segera mengirimkan tim teknis maupun insinyur untuk terlibat dalam proses pengembangan. Hal ini disampaikan oleh Airlangga saat berada di Seoul, Korea Selatan, pada Rabu, 1 April 2026, dalam sebuah tayangan video dari Sekretariat Presiden.
Sejarah Proyek KF-21 Boramae
Korea Selatan memperkuat kemitraan dengan Indonesia dalam pengembangan jet tempur ini, yang awalnya disepakati selama pemerintahan Yudhoyono melalui perjanjian kerja sama pada 2010. Proyek tersebut kemudian dilanjutkan di era Presiden ke-7 Joko Widodo dan masih berlangsung hingga pemerintahan Prabowo.
Proyek KF-21 yang diluncurkan pada 2015 ini memiliki total investasi sebesar 8,1 triliun KRW (setara Rp 95,32 triliun). Awalnya, Indonesia bertanggung jawab atas 20 persen atau senilai 1,6 triliun KRW. Sisanya, 60 persen ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan, sedangkan 20 persen lainnya oleh Korea Aerospace Industries (KAI).
Tantangan dalam Proyek
Proyek KF-21 sempat mengalami penundaan karena masalah pembayaran dari pihak Indonesia. Akhirnya, Korea Selatan memutuskan untuk mengurangi kontribusi Indonesia menjadi hanya 600 miliar KRW.
Selain masalah tunggakan, proyek ini juga tercemar oleh dugaan upaya pencurian teknologi oleh insinyur Indonesia yang terlibat dalam proyek tersebut. Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korea Selatan mengajukan permintaan kepada polisi untuk melakukan penyelidikan.
Insinyur Indonesia tertangkap sekitar Januari 2024 saat mencoba mengambil perangkat penyimpanan USB yang berisi data tentang jet tempur KF-21. Atas permintaan DAPA pada Kamis, 22 Februari 2024, kepolisian mulai menginvestigasi apakah data tersebut termasuk rahasia militer atau teknologi lain yang melanggar Undang-Undang Keamanan Teknologi Pertahanan.
Kasus Penyelidikan
Dalam perkembangan kasus tersebut, lima teknisi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dituduh berusaha mengambil data sensitif dari program kerja sama pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae. PTDI merupakan perwakilan industri nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai penerima manfaat ofset (IIP) dari pembuatan prototipe jet tempur KF-21 dalam kerja sama itu. Pada Mei 2025, Kejaksaan Korea Selatan menetapkan bahwa tuntutan terhadap kelima teknisi tersebut digugurkan.
Perkembangan Terbaru
Meski terganjal isu tunggakan dan pencurian data, kerja sama pengembangan jet tempur tersebut tetap berjalan. Pada 19 Maret 2026, sekitar dua pekan sebelum kunjungan kenegaraan Prabowo ke Korea Selatan, kantor berita Korea Selatan, Yonhap, melaporkan rencana ekspor 16 unit jet tempur KF-21 ke Indonesia. Jumlah ini lebih sedikit dari rencana awal sebanyak 48 unit.
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa masih ada beberapa isu teknis yang perlu dibahas terkait pengembangan jet canggih tersebut, termasuk spesifikasi pesawat. Selain itu, Indonesia juga berharap adanya skema pembayaran baru. “Tetapi harapan ini akan diselesaikan dengan dikirimnya tim ke sana,” kata Airlangga.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
