Kondisi Sekolah Swasta di Kota Cirebon yang Semakin Terpuruk
Sekolah swasta yang berdiri sejak tahun 1962 di Kota Cirebon, seperti SD dan SMP Budaya yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Budaya, mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi yang semakin memprihatinkan. Mereka meminta pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk lebih memperhatikan sekolah-sekolah swasta kecil yang saat ini dinilai semakin terpuruk.
Beberapa waktu lalu, salah satu sekolah swasta di kota tersebut, yaitu SMP Widya Utama (Widut), sudah dinyatakan tidak beroperasi atau tutup. Legalitas ijazah kini menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon. Ketiadaan siswa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak adanya kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah yang berdiri sejak tahun 1985 tersebut.
Kekhawatiran yang Muncul
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pihak sekolah swasta, khususnya di wilayah Kota Cirebon. Hingga saat ini, banyak sekolah swasta mengalami penurunan jumlah siswa dan kesulitan dalam menjaga kelangsungan operasionalnya. Jelang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027, para sekolah swasta sedang berjuang keras untuk mencapai jumlah siswa yang diinginkan.
Agus Sukmawanto, Ketua Yayasan Pendidikan Budaya Kota Cirebon, menyampaikan bahwa sekolah swasta memiliki perbedaan dengan sekolah negeri. Di sekolah swasta, pendaftaran siswa baru telah dimulai lebih awal. Ia meminta pemerintah untuk menghapus sistem PPDB atau SPMB karena dianggap merugikan sekolah swasta.
“Kami merasa bahwa sekolah-sekolah seperti Budaya, Cokro, atau 27 adalah sekolah lama di Kota Cirebon. Jika bisa, jangan dibinasakan, tetapi bantu mencari solusi terbaik. Sistem zonasi itu merusak mutu pendidikan,” ujarnya.
Menurut Agus, jika ingin SDM yang berkualitas, setiap kelas sebaiknya diisi oleh minimal 25 siswa. Hal ini melihat dari jumlah penduduk yang wajib belajar, baik di kota maupun daerah.
Pentingnya Kualitas Pendidikan
“Saya seorang yang peduli dengan pendidikan. Anak yang mau sekolah harus mencari sumber daya yang bagus, bukan sekadar isinya 30 atau 40 siswa. Itu akan rusak. Mangkannya pendidikan di Indonesia banyak bullying di sekolah-sekolah yang siswanya banyak,” tambahnya.
Agus juga menegaskan bahwa pemerintah pusat hingga daerah harus melakukan sidak langsung ke sekolah-sekolah swasta, bukan hanya berdasarkan laporan data atau statistik. Ia menilai penting untuk mengetahui secara langsung jumlah siswa di sekolah swasta, jumlah sekolah swasta, serta kondisi bangunan sekolah yang rusak atau tidak.
Pengalaman dan Harapan
Sebelum adanya dana BOS, jumlah siswa di SD Budaya pernah mencapai lebih dari 400 orang. Saat ini, jumlah total siswa SD Budaya hanya sekitar 50 orang, sedangkan SMP Budaya hanya sekitar 20 siswa. Agus menyampaikan harapan agar ada sidak ke sekolah-sekolah swasta, terutama yang kecil dan berdiri sejak lama.
“Bantu dan bina sekolah-sekolah swasta yang kecil,” harapnya.
Reporter digital yang mencintai dunia jurnalisme sejak bangku sekolah. Ia aktif mengikuti perkembangan media baru dan belajar teknik storytelling modern. Hobinya antara lain menyunting foto, menonton film thriller, dan berjalan malam. Motto: "Setiap cerita punya sudut pandang yang menunggu ditemukan."
