JAKARTA, Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) pada akhir November 2025 menjadi peringatan keras bagi masyarakat dan pemerintah. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengungkapkan kekhawatiran tentang krisis iklim yang semakin mengancam.
Greenpeace dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) secara bersama-sama menyatakan bahwa bencana ini bukanlah kejadian alami biasa, melainkan hasil dari krisis lingkungan yang dipicu oleh kebijakan pembangunan berbasis ekstraktivisme. Menurut mereka, kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan telah memperparah dampak bencana.
Fenomena Siklon Tropik Senyar dan Kondisi Lingkungan yang Kritis
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, menjelaskan bahwa fenomena Siklon Tropik Senyar yang terjadi di wilayah Khatulistiwa adalah hal langka. Namun, curah hujan ekstrem yang dibawa oleh siklon ini menjadi tanda nyata bahwa krisis iklim sudah sangat mendekati. Selain itu, adanya gelondongan kayu yang terbawa air menunjukkan bahwa fungsi hutan alam sebagai penahan air mulai melemah.
Menurut laporan tim jurnalis KompasTV, Minggu (30/11/2025), Arie Rompas menyoroti lemahnya tata guna lahan di seluruh Pulau Sumatra. Ia menyebut bahwa hampir semua Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatra dalam kondisi kritis, dengan tutupan hutan alam kurang dari 25 persen. Idealnya, batas DAS seharusnya mencapai 30 persen sesuai Undang-Undang Kehutanan sebelum Omnibus Law diundangkan.
Contoh Spesifik: DAS Batang Toru
Salah satu contoh yang disebutkan oleh Arie Rompas adalah DAS Batang Toru di Sumut. Di bagian hulu DAS tersebut, deforestasi besar-besaran terjadi akibat aktivitas pertanian dan perkebunan. Sementara itu, di bagian tengah DAS yang masih memiliki hutan, aktivitas tambang dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terus berlangsung.
Kombinasi antara kehancuran di hulu dan topografi sungai yang curam dan pendek menciptakan karakteristik banjir bandang yang disertai longsoran. Fungsi hutan alam sebagai penahan air sudah menurun drastis, sehingga material kayu dan tanah langsung terbawa, menyebabkan sedimentasi parah dan bahkan kehilangan nyawa.
Kritik terhadap Kebijakan Ekstraktif
Greenpeace juga menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap kebijakan berbasis ekstraktivisme dan pertanian skala besar. Mereka mengkritik pandangan yang menganggap sumber daya alam sebagai sumber ekonomi yang harus dieksploitasi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.
“Pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan mencapai 8% justru akan memperluas ekspansi investasi yang merusak. Ekonomi yang kita bangun akan dihancurkan dalam sekejap jika bencana datang,” kritik Arie Rompas.
Respons Cepat dan Evaluasi Bencana Nasional
Sebagai respons cepat, Greenpeace meminta pemerintah segera menetapkan bencana di Sumatra sebagai Bencana Nasional. Penetapan ini dinilai penting agar semua sumber daya dapat segera terintegrasi untuk membantu korban yang kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan yang saat ini masih hilang.
“Pendekatan bencana pemerintah selama ini reaktif. Pemerintah harus memastikan distribusi bantuan segera sampai dan ada kebijakan terintegratif untuk pemulihan ekologi jangka panjang di wilayah DAS yang sudah kritis,” papar Arie Rompas.
Pandangan Walhi dan Potensi Bencana Ekologis
Senada dengan Greenpeace, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, menyatakan bahwa bencana di Sumatra adalah refleksi dari potensi bencana ekologis yang besar di seluruh Indonesia. Menurut Walhi, setiap wilayah memiliki kerentanan masing-masing, sesuai karakteristik ekosistemnya.
“Kawan-kawan yang berada di daerah pegunungan atau dengan kelerengan lebih dari 30 derajat rawan banjir dan longsor. Dan ini tidak hanya terjadi di Sumatera,” ujar Boy Sembiring.
Walhi secara tegas menyoroti beberapa wilayah padat penduduk dan industri sebagai kawasan yang “merisikan” bencana ekologis di masa mendatang. Mereka menilai bahwa hampir seluruh wilayah Jawa yang tutupan hutannya kurang dari 30 persen sangat rentan terhadap bencana. Selain itu, Sulawesi dengan aktivitas tambang mineral yang meningkat juga berpotensi melahirkan kebencanaan.
“Kami menuntut pemerintah serius memanfaatkan teknologi dan memantau tren cuaca ekstrem,” tegas Boy Sembiring.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
