Prabowo Menolak Bantuan Asing, Gubernur Aceh Berterima Kasih

Penolakan Bantuan Luar Negeri dari Presiden Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto menolak bantuan dari luar negeri terkait banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025), ia menyatakan bahwa Indonesia mampu mengatasi bencana ini sendiri.

“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, konsen Anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar dia.

Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah sudah mengerahkan bantuan untuk penanganan bencana sejak awal. Ia berterima kasih kepada aparat TNI dan Polri yang telah membantu dalam proses penanganan bencana.

“Jadi semua mengerahkan tanpa terlalu banyak minta perintah dari saya, berinisiatif. Saya terima kasih para pimpinan Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf, semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri,” tambahnya.

Ia juga menyebut adanya kelompok yang mendorong penetapan status bencana nasional terhadap bencana di Sumatera. Namun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah sudah mengerahkan bantuan dan situasi terkendali.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” kata dia.

Prabowo juga merencanakan pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Sumatera. Selain itu, ia akan membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi korban terdampak bencana. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan laporan bahwa 2.000 rumah akan dibangun mulai pekan ini.

“Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap,” ujar Prabowo.

Gubernur Aceh Minta Bantuan PBB

Lebih dari 10 hari setelah banjir bandang dan longsor di Aceh, Presiden Prabowo belum menetapkan status bencana nasional. Kondisi Aceh masih dalam keadaan hancur dan porak-poranda, dengan lebih dari 300 orang tewas dan ribuan rumah rusak akibat banjir bandang yang disertai kayu-kayu besar dari hutan.

Melihat kondisi pemulihan yang lambat, Pemerintah Provinsi Aceh meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah Aceh meminta keterlibatan lembaga asing untuk mempercepat perbaikan di Aceh. Mereka mengingat masa lalu saat diterjang tsunami tahun 2004, ketika hampir seluruh negara membantu perbaikan Aceh.

Sejumlah sumbangan besar dikucurkan ke Aceh. Kini, Pemerintah Aceh meminta agar lembaga internasional seperti UNICEF, UNDP, dan lembaga serupa dapat mengambil bagian dalam masa darurat ini.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan lembaga kemanusiaan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah terdaftar dan aktif membantu proses penanganan bencana.

“Atas nama masyarakat Aceh dan para korban bencana, Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih atas niat baik dan kontribusi seluruh lembaga serta relawan yang telah hadir membantu pemulihan Aceh,” ujar Muhammad MTA.

Mualem Minta Bantuan Luar Negeri

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan bakal menerima semua bantuan asing dari negara mana pun. Sejumlah bantuan dari luar negeri mulai berdatangan ke Aceh. Provinsi Aceh masih mengalami kondisi lumpuh setelah 22 hari peristiwa bencana banjir dan longsor.

Akses utama Medan-Aceh masih lumpuh. Jembatan masih putus lantaran diterjang banjir bandang. Bantuan terbaru datang dari perusahaan multinasional Upland Resources yang beroperasi di Indonesia, Malaysia, dan Inggris.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Senin (15/12/2025). Penyerahan dilakukan oleh CEO Upland Resources, Datuk Bolhassan Di.

“Alhamdulillah, PT kita Upland di UK, Indonesia, dan Malaysia berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp777 juta,” ujar Datuk Bolhassan Di.

Dana bantuan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan pokok bagi para korban banjir bandang, dengan melibatkan penyedia lokal di Aceh guna mempercepat distribusi dan mendukung perekonomian daerah.

Tim Khusus dari China Tiba di Aceh

Selain bantuan dari Malaysia, tim khusus dari China juga datang ke Aceh untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban bencana. Tim khusus dari China yang beranggotakan lima orang itu tiba di Aceh pada Jumat (5/12/2025) malam.

“Hari ini ada datang tim dari China, lima orang, untuk mendeteksi mayat yang ada di dalam lumpur,” ungkap Mualem.

Mualem menyebut tim khusus dari China memiliki alat khusus yang memudahkan proses evakuasi jasad korban yang tertimbun lumpur. Tim itu, kata Mualem, akan diterjunkan ke beberapa titik yang sulit dijangkau, seperti Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang.

“Mayat-mayat di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, masih tertimbun (di dalam) lumpur. Jadi lumpur itu sampai sepinggang. Mereka ada alat bantu,” imbuhnya.

Prabowo Tolak Tawaran Kepala Negara Lain

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat banyak telepon dari kepala negara lain yang menawarkan bantuan untuk penanganan bencana di Sumatra. Namun, Prabowo menolak bantuan itu dan menyatakan pemerintah Indonesia mampu mengatasi sendiri.

“Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara lain ingin kirim bantuan, saya bilang, ‘Terima kasih concern (perhatian) Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini’,” ungkap Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Prabowo menambahkan situasi di Sumatra saat ini setelah diterjang bencana banjir dan longsor, sudah terkendali. Pernyataan ini disampaikan Prabowo menyusul banyaknya desakan untuk menetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatra.

Ia mengklaim pemerintah telah maksimal dalam mengerahkan bantuan di Sumatra sehingga situasi terkendali.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” urai dia.