Dewan Perdamaian dan Kritik dari Warga Palestina
Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) kini menjadi perhatian internasional, termasuk di kalangan masyarakat Palestina. Berbagai negara terlibat sebagai anggota BoP, seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, Turkiye, Mesir, hingga Indonesia. Badan ini dibentuk sebagai inisiatif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan tujuan untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pasca-konflik.
Namun, meskipun memiliki niat baik, BoP juga mendapat kritik dari warga Palestina yang merasakan langsung dampak dari konflik tersebut. Mereka menilai bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh dewan tidak cukup efektif dalam memberikan solusi nyata untuk masalah mereka.
Penderitaan yang Tidak Terbantahkan
Seorang ibu pengungsi di Gaza, Manal al-Qouqa, menyampaikan pendapatnya melalui Aljazeera pada 22 Januari 2026. Menurutnya, “dewan perdamaian yang mereka bicarakan itu sebenarnya tidak ada”. Ia menegaskan bahwa setiap kali ada pengumuman yang menyangkut rakyat Palestina, kondisi masyarakat di sana justru semakin berat.
“Setiap kali mereka mengumumkan sesuatu mengenai rakyat Palestina, penderitaan kami hanya bertambah,” ujar al-Qouqa. Ia mempertanyakan bentuk ‘kedamaian’ apa yang dimaksud oleh badan internasional BoP. Baginya, situasi di Gaza masih jauh dari kata aman.
Al-Qouqa bahkan mengingat kembali peristiwa Nakba 1948, yaitu tragedi penghancuran besar masyarakat Palestina serta pemindahan massal pada tahun 1948 selama perang Arab-Israel. “Saya berharap ini cukup seperti tragedi Nakba 1948 yang pernah kita alami. Tapi, ini adalah (tragedi) Nakba modern yang baru, lebih maju dalam setiap aspek kehidupan. (Saat ini bahkan) tidak ada kebutuhan dasar untuk hidup,” tambahnya.
Pandangan dari Pengungsi Lain
Suhail al-Hanawi, pengungsi Palestina lainnya, juga melontarkan kritik atas hadirnya BoP. Ia menilai bahwa Netanyahu (Perdana Menteri Israel) dan Trump, yang keduanya merupakan bagian dari dewan tersebut, “adalah dalang di balik perang di seluruh dunia”.
“Mengenai Dewan Perdamaian dan kami, para pengungsi di kamp, tidak ada hal nyata yang membuat kami merasa bahwa segala sesuatunya akan benar-benar diperbaiki atau penderitaan kami akan berkurang,” ucap al-Hanawi.
Fungsi dan Struktur BoP
BoP dibentuk sebagai bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap). Dalam pelaksanaannya, BoP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza. Selain itu, badan ini juga fokus untuk memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan di Gaza.
Badan internasional ini didukung oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025), yang mengarah pada penyusunan struktur pemerintahan Gaza yang teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Mengapa Indonesia Bergabung?
Keterlibatan Indonesia dalam BoP memiliki makna strategis. Tujuannya adalah untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution) dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Di forum internasional ini, Indonesia akan aktif menyampaikan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina.
Presiden Prabowo Subianto menyebut ini sebagai kesempatan bersejarah. Ia melakukan penandatanganan pada 22 Januari 2026, di Davos, Swiss. “Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujarnya kepada awak media usai penandatanganan.
