Isu KTA Ganda Wakil Bupati Kulon Progo
Kabar mengenai kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) ganda oleh Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menarik perhatian publik. Informasi ini muncul setelah Ketua DPD Partai Golkar Kulon Progo, Wisnu Prasetya, menyampaikan dugaan bahwa Ambar memiliki KTA di dua partai, yaitu Gerindra dan Golkar. Hal ini memicu respons dari Partai Gerindra DIY yang memanggil Ambar Purwoko untuk klarifikasi.
Pemanggilan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga etika politik dan menjaga reputasi partai. Ambar Purwoko datang ke Kantor DPD Partai Gerindra DIY pada Rabu (26/11/25) sore. Ia mengklarifikasi isu yang beredar dan menegaskan bahwa loyalitasnya tetap terhadap Partai Gerindra, beserta Ketua Umumnya, Prabowo Subianto.
Penjelasan Ambar Purwoko
Ambar Purwoko menjelaskan bahwa KTA-nya sebagai anggota Gerindra sudah terbit sejak tahun 2023. Ia mendaftar sebagai kader Gerindra saat berniat mencalonkan diri di salah satu daerah di Jawa Tengah. Awalnya, ia bergabung melalui jalur relawan sebagai Koordinator Jateng-DIY ‘Bolone Mase’, sebelum akhirnya memutuskan untuk berkarir di politik praktis melalui Gerindra.
Terkait isu yang menyebutnya masuk dalam kepengurusan Partai Golkar, Ambar tidak memberikan komentar banyak. Ia meminta media untuk mengonfirmasi langsung ke pihak terkait. Namun, ia menegaskan bahwa meskipun sempat dimasukkan ke dalam grup percakapan WhatsApp Partai Golkar, ia tidak pernah aktif atau ikut rapat.
“Kalau Golkar ya sampeyan (kamu) tanyakan langsung saja ke Golkar bagaimana. Kalau saya, tentunya tetap Gerindra,” ujar Ambar. Ia juga menambahkan bahwa hatinya selalu teguh kepada Gerindra.
Tanggapan dari Partai Gerindra DIY
Sekretaris DPD Gerindra DIY, Nur Subiyantoro, menjelaskan bahwa pemanggilan Ambar Purwoko merupakan mekanisme wajib partai untuk menjaga etika politik. Pihaknya ingin menghindari kesan bahwa Gerindra “menyerobot” kader partai lain, terlebih setelah Partai Golkar sebelumnya menyampaikan kekecewaannya karena merasa kadernya berpindah haluan.
Nur Subiyantoro menegaskan bahwa Gerindra adalah partai terbuka, namun tetap menuntut loyalitas mutlak dari para kadernya. Hasil klarifikasi akan segera dilaporkan kepada DPP Gerindra untuk keputusan lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kader yang berada di dua kaki.
“Tentu kami tidak mau,” kata Nur. “Jadi kalau mereka datang, silakan. Tetapi harus sesuai dengan koridor-koridor yang ada di Gerindra. Loyalitas nomor satu.”
Pernyataan DPD Partai Golkar Kulon Progo
DPD Partai Golkar Kulon Progo mengeluarkan pernyataan bahwa pasangan Agung Setyawan dan Ambar Purwoko, yang kini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo, disebut hijrah dari Partai Golkar. Partai ini sebelumnya menjadi pengusung pasangan tersebut saat Pilkada 2024 lalu.
Wisnu Prasetya, Ketua DPD Partai Golkar Kulon Progo, menyampaikan bahwa pihaknya mendapat informasi bahwa Ambar Purwoko memiliki KTA ganda. Ia mengatakan bahwa Ambar kini memiliki KTA sebagai anggota Partai Gerindra, tetapi masih menjadi anggota Partai Golkar, bahkan ditugaskan sebagai Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar DIY.
Wisnu mengatakan bahwa pengurus Golkar DIY akan mengambil tindakan tegas terhadap Ambar. Ia juga menyampaikan kekecewaan terhadap sikap politik Ambar yang dinilai tidak pantas bagi seorang pemimpin daerah.
Peran Agung Setyawan
Selain Ambar Purwoko, Agung Setyawan juga disebut telah meninggalkan Partai Golkar. Mantan Ketua DPD Partai Golkar Kulon Progo yang kini jadi Pengurus Partai Golkar DIY, Suharto, mengatakan bahwa Agung kini menjadi Ketua DPW PAN DIY. Padahal, awalnya Agung disebut meminta diusung oleh Partai Golkar dalam Pilkada 2024 sebagai bupati.
Suharto menyampaikan bahwa Agung kerap mengaku sebagai kader Golkar, namun setelah menjadi Bupati, tiba-tiba bergabung dengan PAN tanpa pemberitahuan. Hal ini membuat pihak Golkar mempertanyakan komitmen Agung terhadap partai.
Tanggapan dari Partai Gerindra Kulon Progo
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kulon Progo, Ika Damayanti, membenarkan bahwa Ambar Purwoko memiliki KTA. Informasi ini didapat dari Pengurus DPD Partai Gerindra DIY. Ika menegaskan bahwa partainya mendorong proses klarifikasi dilakukan secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik.
