Tanah Papua: Medan Perang untuk Identitas yang Terancam
Tanah Papua kini bukan hanya sekadar wilayah hijau di peta pembangunan, melainkan medan tempur bagi identitas yang terancam punah. Masyarakat adat di sana mempertahankan hak dan keberadaan mereka dalam menghadapi ancaman ekspansi perkebunan sawit yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Koalisi Masyarakat Adat secara tegas menolak ambisi Presiden Prabowo Subianto yang ingin membentangkan karpet merah bagi ekspansi sawit di atas jutaan hektare hutan ulayat di Tanah Papua. Keinginan ini disampaikan dalam pertemuan dengan para kepala daerah se-Tanah Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025).
Ketua Anak Muda Adat Knasaimos (AMAK), Nabot Sreklefat (29), mengecam rencana perusakan lingkungan oleh pemerintah pusat di Tanah Papua. Bagi Nabot serta pemuda adat, setiap pohon yang tumbang bukan sekadar angka deforestasi, melainkan robeknya rahim sekolah adat dan hilangnya apotek alami yang telah menghidupi leluhur mereka selama ribuan tahun.
“Luas hutan Papua sekitar 33 hingga 34 juta hektare dan itu bukan ruang kosong,” ujar Nabot kepada TribunSorong.com, Jumat (19/12/2025). Di balik jargon swasembada pangan dan ketahanan energi, tersembunyi luka menganga yang dialami warga dari Sorong hingga Merauke.
Data menunjukkan lebih dari 1,3 juta hektare hutan telah dirampas oleh segelintir korporasi, menyisakan banjir yang kini merendam kampung-kampung di Distrik Jagebob akibat hulu sungai yang gundul. Alih-alih membawa kesejahteraan, proyek raksasa ini justru dicurigai sebagai akal-akalan elite politik yang memaksakan pembangunan melalui moncong senjata dan tekanan psikis, mengubah pemilik tanah menjadi penonton di tanah airnya sendiri.
Oleh karena itu, masyarakat adat menolak rencana pemerintah pusat maupun daerah yang mengorbankan hutan demi kepentingan investasi sawit dan tambang. “Kami masyarakat adat dari Sorong sampai Merauke sudah sadar, ekspansi proyek besar justru merampas wilayah adat kami,” katanya.
Menurut Nabot, pemuda adat secara konsisten menyuarakan perlindungan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), namun tuntutan tersebut diabaikan negara. Hutan dan tanah, kata dia, merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas Orang Asli Papua.
“Jika hutan dibuka demi sawit, maka orang asli Papua akan punah,” tegasnya. Ia juga menjelaskan bahwa sejak zaman leluhur, hutan Papua memiliki nilai sakral, menjadi tempat belajar melalui sekolah adat, serta sumber obat-obatan tradisional bagi masyarakat.
Pemuda adat, lanjut Nabot, akan mengkonsolidasikan berbagai pihak, termasuk koalisi sipil, untuk melawan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai merugikan masyarakat adat.
Gerakan Masyarakat Sipil Menentang Ekspansi Sawit
Gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas Merauke turut mengecam rencana ekspansi sawit di Papua. Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante, menyebutkan terdapat 94 perusahaan sawit yang telah melakukan eksplorasi di Papua. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.332.032 hektare hutan telah dibuka.
“Angka ini sangat besar dan hanya dikuasai segelintir korporasi,” ujarnya. Ia menilai penguasaan lahan skala luas dan penggundulan hutan telah memicu konflik sosial, perampasan tanah adat, deforestasi, serta kerusakan lingkungan.
Di Merauke, proyek swasembada pangan dan energi yang berjalan hampir dua tahun disebut dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat dan izin lingkungan yang memadai.
Dalam waktu singkat, lebih dari 22.680 hektare hutan alam hilang. Proyek tersebut, menurut Franky, melibatkan ribuan personel militer dan disertai tekanan fisik maupun psikis terhadap warga yang mempertahankan tanah adatnya. Dampak lainnya adalah banjir di Distrik Jagebob, Tanah Miring, Muting, dan Eligobel akibat pembukaan hutan untuk perkebunan tebu dan kelapa sawit di hulu sungai.
“Alih fungsi hutan hanya menguntungkan korporasi besar dan elite politik, sementara rakyat menjadi korban,” tegasnya.
Ancaman Bencana Ekologis
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin, menyebut proyek swasembada pangan dan energi sebagai akal-akalan elite politik. “Proyek ini merupakan rencana menyiapkan bencana ekologi bagi seluruh Tanah Papua,” katanya.
Menurut Asep, ambisi tersebut akan menghilangkan jutaan hektare hutan alam untuk ditanami padi, sawit, tebu, dan singkong. Riset Greenpeace menunjukkan ekspansi sawit menjadi penyebab utama deforestasi, degradasi gambut, dan peningkatan emisi karbon.
“Setelah Sumatra dan Kalimantan rusak, Papua kini dijadikan frontier baru dengan pola yang sama,” ujarnya. 
Misi Pemusnahan Identitas
Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Sorong Raya juga mengecam kebijakan tersebut. Pelaksana Harian Ketua PD AMAN Sorong Raya, Yosepus Nauw, meminta Presiden Prabowo belajar dari dampak banjir di Sumatra.
“Kami melihat ada niat merampas ruang hidup Orang Asli Papua dengan dalih swasembada pangan dan energi,” ucapnya. Ia menegaskan bahwa hutan adalah tempat identitas masyarakat adat dirawat dan dilestarikan. Jika hutan dibuka, maka identitas tersebut akan hilang.
Dalam waktu dekat, PD AMAN Sorong Raya akan mengkonsolidasikan seluruh koalisi sipil di Papua untuk menyuarakan penolakan terhadap ekspansi sawit.
