Pembangunan Kompleks Legislatif-Yudikatif IKN Tercapai pada 2027
Pembangunan kompleks Legislatif-Yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kalimantan Timur, ditargetkan rampung pada Desember 2027. Proyek ini akan siap berfungsi penuh sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proyek tersebut selama dua hari, yaitu 30 hingga 31 Desember 2025.
Kompleks ini mencakup gedung DPR, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Proyek bernilai Rp20 triliun ini dibiayai melalui APBN, KPBU, dan investasi swasta. Selain itu, pemerintah juga mempercepat infrastruktur untuk mendukung operasional pemerintahan di kawasan IKN.
Peran Kompleks Legislatif dan Yudikatif
Menurut Wakil Presiden Gibran, pembangunan kompleks Legislatif dan Yudikatif merupakan bagian dari pengawalan pembangunan pusat kelembagaan negara di ibu kota baru. Proyek ini dimulai pada awal Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Desember 2027 agar fungsi kelembagaan negara dapat berjalan efektif.
Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Cakra Negara, menjelaskan bahwa kawasan Legislatif dirancang sebagai pusat penyaluran aspirasi rakyat melalui Plaza Demokrasi. Gedung sidang paripurna memiliki kapasitas 1.500 kursi, yang disesuaikan dengan kebutuhan ke depan.
Selain ruang sidang paripurna, kawasan ini dilengkapi ruang sidang komisi, ruang sidang kecil, serta fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, kawasan Yudikatif mencakup MA, MK, dan KY, masing-masing dengan desain filosofi khusus.
Anggaran dan Konektivitas
Otorita IKN memastikan realisasi pembangunan fisik untuk kawasan Yudikatif, Legislatif, serta kompleks perkantoran mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025. Anggaran senilai Rp20 triliun digunakan melalui skema kontrak tahun jamak.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa konektivitas di lapangan telah menunjukkan kemajuan. Jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utamanya hampir 100 persen rampung pada akhir tahun ini.
Ketersediaan akses jalan yang memadai memicu percepatan realisasi fisik investasi swasta di sekitarnya. Contohnya adalah Rumah Sakit Sabdi Waluya yang hampir selesai dan SMA Taruna Nusantara yang siap beroperasi secara parsial mulai Maret 2026.
Masjid Negara Siap Digunakan
Pembangunan Masjid Negara IKN saat ini sudah mencapai 98,4 persen. Diharapkan masjid ini bisa digunakan pada Ramadan dan Idulfitri tahun ini. Wakil Presiden Gibran meninjau progres pembangunan masjid tersebut setelah menyapa masyarakat di Plaza Seremoni.
Masjid Negara dirancang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol identitas Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Pada tahap pertama, masjid ini ditargetkan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Salat Idulfitri 2026.
Masjid Raya Nusantara berdiri di atas lahan seluas 32.125 meter persegi untuk area masjid, 2.221 meter persegi area komersial, dan 7.340 meter persegi area penunjang. Luas bangunan masjid mencapai 76.647 meter persegi, dilengkapi area komersial seluas 4.080 meter persegi dan area penunjang 3.456 meter persegi, dengan struktur bangunan empat lantai dan dua lantai mezzanine.
Lingkup pekerjaan mencakup tahap persiapan, perancangan detail, hingga pelaksanaan konstruksi yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal-elektronika, lanskap dan infrastruktur, serta penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH).
Kesiapan Infrastruktur
Pemerintah aktif mendesak Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis segera terbentuk. Seluruh aktivitas konstruksi yang masif pada tahun 2025 dipastikan tidak hanya mengandalkan uang negara, melainkan menggunakan kombinasi pembiayaan antara APBN, KPBU, serta investasi swasta murni.
Dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan penduduk juga terus diperkuat pemerintah lewat penandatanganan kontrak baru untuk pembangunan 24 embung tambahan guna menjaga pasokan air baku sekaligus pengendali banjir.
Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah, di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026.
