Presiden Beri Bantuan Khusus untuk Masyarakat Aceh
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengumumkan rencana pemberian bantuan khusus berupa sapi atau daging khusus kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana. Bantuan ini dimaksudkan untuk mendukung tradisi meugang yang dilakukan menjelang bulan suci Ramadan. Tradisi meugang adalah kebiasaan masyarakat Aceh dalam memotong ternak dan menyantap daging bersama keluarga serta kerabat sebelum perayaan besar Islam seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menjelaskan bahwa Presiden berkeinginan memberikan bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan langsung kepada masyarakat Aceh. “Saya kira ini akan membuat masyarakat merasa bergembira karena dukungan langsung Presiden,” ujarnya dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Tradisi meugang biasanya dilaksanakan pada H-1 dan H-2 Ramadhan, serta H-1 dan H-2 Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam penanganan pascabencana, selain fokus pada rehabilitasi infrastruktur dan rumah ibadah, pemerintah juga memberi perhatian serius terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat Aceh.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, sebelumnya telah menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden saat kunjungan ke Kabupaten Aceh Tamiang. “Kemarin juga Pak Mualem menyampaikan kepada Bapak Presiden pada saat kunjungan kita ke Tamiang. Dan sepertinya Bapak Presiden berkeinginan untuk memberikan bantuan semacam bantuan presiden seperti kerbau atau sapi untuk masyarakat,” tambah Tito.
Bantuan khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan kebahagiaan masyarakat Aceh dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Selain itu, bantuan ini juga menjadi bentuk perhatian langsung dari Presiden terhadap masyarakat Aceh.
Keputusan Presiden tentang Transfer ke Daerah
Selain bantuan meugang, Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui agar Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh tahun 2026 tidak dikenakan kebijakan efisiensi. Dengan keputusan ini, anggaran TKD Aceh dipastikan tetap utuh seperti tahun sebelumnya.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh, secara langsung menyampaikan permohonan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, agar kebijakan efisiensi anggaran tidak diberlakukan untuk Aceh pada tahun 2026. “Pak Menteri kami mohon, efisiensi yang untuk Aceh bisa dikembalikan untuk tahun 2026,” kata Dek Fadh dalam rapat tersebut.
Menanggapi permintaan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa sejak awal dirinya sudah menjanjikan TKD Aceh tahun 2026 sebesar Rp 1,6 triliun tidak akan dipangkas, mengingat Aceh masih dalam penanganan dampak bencana. Ia juga menyarankan agar permintaan Wagub tersebut langsung dilaporkan kepada Presiden.
“Kan saya sudah bilang waktu itu akan kita inikan, saya hanya belum berani ngomong ke Presiden. Tapi dananya sudah ada ni, dana bukan kendala, Anda pakai aja. Nanti saya pasti ngomong atau minta aja Pak Ketua (Prof Sufmi Dasco Ahmad) yang ngomong tuh, pasti lebih cepat,” ujar Purbaya.
Tak lama kemudian, di sela-sela berlangsungnya rapat, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco, langsung menghubungi Presiden Prabowo melalui sambungan telepon. Dalam pembicaraan itu, Presiden meminta berbicara dengan Menteri Keuangan. Selanjutnya Purbaya mengaku telah mengantongi persetujuan dari Presiden terkait kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
“Jadi clear, untuk tahun ini anggaran Anda (Pemerintah Aceh) akan penuh seperti tahun lalu, enggak dipotong. Jadi dapat Rp 1,6, Rp 1,7 (triliun) kalau enggak salah,” ujar Purbaya.
Keputusan Presiden tersebut langsung disambut tepuk tangan para peserta rapat. “Kemarin saya janji mau bicara, tapi belum sempat ke sana-sini soalnya. Barusan Pak Ketua (Dasco) sudah telpon dan Pak Presiden sudah setuju (TKD Aceh tidak dipotong),” jelasnya.
Apresiasi dari Pemerintah Aceh
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan mengembalikan anggaran TKD Aceh sebesar Rp 1,7 triliun pada tahun 2026 ini. Sebelumnya, anggaran TKD Aceh tersebut sempat mengalami pemangkasan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian besar kepada Aceh, khususnya dalam upaya pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah, Sabtu (10/1/2026).
Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang telah membantu menjembatani komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Presiden RI sehingga keputusan strategis tersebut dapat segera diambil.
Permintaan Bantuan Tambahan
Selain isu anggaran TKD, dalam rapat yang sama, Wakil Gubernur Aceh juga meminta Pemerintah Pusat untuk mempercepat pencairan bantuan pascabencana, khususnya bantuan uang harian dari Kementerian Sosial, serta bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak banjir.
Fadhlullah menekankan agar bantuan uang harian sebesar Rp 15 ribu per jiwa dari Kementerian Sosial bagi keluarga dengan rumah rusak berat tidak menunggu hingga hunian sementara (huntara) selesai dibangun. Sebab menurutnya, jika pencairan menunggu pembangunan huntara rampung, prosesnya akan memakan waktu cukup lama dan berdampak pada kondisi masyarakat di pengungsian.
Wagub menyebutkan, data penerima bantuan telah divalidasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
Selain itu, Wagub Aceh juga menyoroti besaran bantuan pembangunan rumah layak huni. Ia menjelaskan bahwa standar pembangunan rumah layak huni Pemerintah Aceh selama ini mencapai Rp 98 juta per unit. Oleh karena itu, ia berharap besaran bantuan rumah rusak ringan, sedang, dan berat dari Pemerintah Pusat dapat disesuaikan dengan kondisi dan standar di Aceh.
Saat ini, bantuan pemerintah pusat untuk rumah rusak berat sebesar Rp 60 juta, rusak sedang Rp 30 juta, dan rusak ringan Rp 15 juta. “Kami mohon hal ini dapat dipertimbangkan kembali, khususnya oleh kementerian terkait, demi percepatan dan kualitas pemulihan masyarakat pascabencana,” pungkas Fadhlullah.
