JAKARTA,
Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla turut memberikan komentar setelah Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
SBY menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertimbangan matang sebelum memutuskan untuk mengambil langkah tersebut. Menurutnya, keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang cukup mendalam.
“Jika Indonesia bergabung dalam Board of Peace, tentu Presiden kita, Pak Prabowo, sudah mempertimbangkan dengan saksama,” ujar SBY dalam sebuah keterangan video, Minggu (25/1/2026).
Meskipun begitu, SBY tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait langkah politik luar negeri tersebut karena menurutnya masih terlalu dini untuk menyampaikan pendapat.
Selain itu, SBY juga memuji Presiden Prabowo yang hadir dalam pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
Keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian ditandatangani oleh Prabowo dalam forum tersebut. Menurut SBY, kehadiran Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang aktif dalam situasi dunia yang sedang dilanda krisis dan hampir mencetuskan perang dunia ketiga.
“Jika Presiden kita hadir, tentu terlibat untuk mencari solusi dan memikirkan sesuatu untuk kebaikan dunia kita. Ingat, sejak Presiden Soekarno, Indonesia itu aktif. Konstitusi kita juga mengatakan demikian. Jadi melegakan Presiden kita hadir dan mengambil bagian dalam perhelatan di Davos tersebut,” ucap dia.
Libatkan Warga Gaza
Sementara itu, Jusuf Kalla menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat Palestina dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Dewan Perdamaian. Menurut JK, niat perdamaian harus dimulai dari pemahaman terhadap akar masalah di masyarakat, sedangkan selama ini masih terdapat kekurangan dalam proses perdamaian, khususnya minimnya keterlibatan warga setempat.
“Jika ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” kata JK, Minggu, dikutip dari Antara.
Dia menambahkan bahwa perdamaian tidak cukup hanya diinisiasi oleh negara besar, tetapi juga harus ada pelibatan pihak yang berkonflik secara langsung.
Selain itu, JK juga menyentuh gagasan perdamaian yang digagas oleh Trump. Dalam konteks tersebut, ia menyebut Indonesia perlu mendorong agar inisiatif tersebut tidak bersifat elitis.
“Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri,” ujar JK.
Indonesia Gabung Dewan Perdamaian
Setelah menghadiri pembentukan Dewan Perdamaian di Davos pada Kamis (22/1/2026) pekan lalu, Prabowo menyebut keanggotaan Indonesia ke organisasi tersebut merupakan momen bersejarah.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Presiden Prabowo.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan bahwa pembentukan BOP lahir dari tekad bersama komunitas internasional secara lebih konkret guna mencapai perdamaian yang bersifat permanen di Gaza.
Keputusan tersebut juga diambil melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Menlu mengungkapkan bahwa sejumlah negara sepakat untuk bergabung, antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.
“Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” kata dia.
Delapan negara ini meyakini keberadaan BOP merupakan langkah konkret yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian Palestina.
Kehadiran negara-negara tersebut diharapkan dapat memastikan setiap langkah yang diambil tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
“Kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan untuk tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.
Apa Itu Dewan Perdamaian?
Board of Peace (BOP) adalah organisasi internasional baru yang dibentuk oleh Donald Trump untuk mengawal transisi, rekonstruksi, dan stabilitas Gaza, Palestina, pasca konflik dengan Israel.
Dilansir dari rilis Sekretariat Presiden, pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).
Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Dalam mandat utamanya, Board of Peace bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza.
Dilansir dari BBC, tidak ada syarat khusus suatu negara untuk bergabung dalam BOP, yang menjadi pembeda adalah syarat untuk menjadi anggota permanen. Mereka yang ingin menjadi anggota permanen dalam BOP harus membayar biaya 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16,9 triliun. Jika tidak, keanggotaan hanya terhitung selama tiga tahun saja.
Menurut rencana, iuran itu digunakan untuk mendanai rekonstruksi Gaza, tetapi bisa diperluas untuk menangani konflik lain.
Salinan surat dan draf piagam yang dilihat kantor berita Reuters menyebutkan, dewan ini akan dipimpin Donald Trump seumur hidup, meski ia tak lagi menjadi presiden AS.
