Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia
Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro, pada hari ini, Jumat (23/1). Dalam presentasinya, Solikin menyampaikan visi dan strategi yang akan diambil untuk memperkuat stabilitas makroekonomi dan keuangan sebagai prasyarat penting bagi transformasi ekonomi yang sehat dan inklusif.
Visi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
Menurut Solikin, stabilitas makroekonomi dan keuangan menjadi fondasi utama agar proses transformasi ekonomi dapat berjalan secara sehat dan memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai bahwa lanskap ekonomi global pada tahun 2026 masih menghadapi ketidakpastian tinggi, dengan ketegangan politik dan geopolitik yang memengaruhi pertumbuhan PDB dunia. Sementara itu, volatilitas pasar keuangan global tetap tinggi, yang berpotensi memengaruhi upaya pencapaian cita-cita perekonomian nasional menuju Indonesia maju.
Dalam penyampaiannya, Solikin menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, bertahan, serta inklusif. Ia menjelaskan bahwa visi tersebut bukan hanya tentang menjaga laju pertumbuhan di tengah tekanan global, tetapi juga menegaskan bahwa kualitas pertumbuhan adalah kunci utama.
Misi Utama BI dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi
Strategi yang diajukan Solikin sejalan dengan mandat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan. Mandat tersebut dijalankan melalui tiga misi utama, yaitu stabilitas yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan ekonomi yang inklusif. Ia menyebutkan bahwa ketiga misi ini sejalan dengan semangat Sumitronomics, yakni membangun kekuatan ekonomi dari dalam, memperkuat fondasi struktural, serta memastikan setiap kebijakan bermuara pada kesejahteraan rakyat banyak.
Delapan Strategi Kebijakan Terintegrasi
Untuk menerjemahkan ketiga misi tersebut secara lebih konkret dan terukur, Solikin mengusulkan delapan strategi kebijakan terintegrasi dalam satu kerangka besar yang disingkat ‘SEMANGKA’. Strategi-strategi tersebut mencakup:
- Stabilitas makroekonomi dan keuangan
- Ekonomi syariah dan pesantren
- Makroprudensial yang inovatif
- Akselerasi reformasi struktural
- Navigasi stabilitas harga pangan
- Gerak UMKM dan ekonomi kreatif
- Keandalan digitalisasi sistem pembayaran
- Aksi bersama sinergi dan kolaborasi sebagai kunci dari semua langkah-langkah tersebut
Solikin menjelaskan bahwa tiga misi yang disampaikan harus dijalankan secara terintegrasi dan tidak terpisahkan, karena merupakan unsur keberlanjutan pembangunan.
Trilema Keberlanjutan Ekonomi
Konsep yang diungkapkan oleh Solikin dikenal sebagai trilema keberlanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi harus diupayakan lebih tinggi dan dikelola dengan baik agar stabilitas tetap terjaga serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas melalui ekonomi yang inklusif.
Strategi Jaga Stabilitas Rupiah
Dalam konteks nilai tukar, Solikin menjelaskan bahwa fundamental ekonomi harus selaras dengan target-target makroekonomi lainnya. Ia menilai bahwa ketika BI menyatakan nilai tukar saat ini sejalan dengan fundamental ekonomi, hal itu menunjukkan bahwa nilai tukar tersebut konsisten dengan mandat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, sasaran inflasi 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1,5 persen, serta upaya menjaga defisit pada tingkat tertentu.
Ia menjelaskan bahwa isu struktural menjadi fokus utama dalam pengelolaan nilai tukar. Menurutnya, permintaan terhadap valuta asing berasal dari berbagai kebutuhan, seperti impor dan pembayaran utang luar negeri, sedangkan penawaran berasal dari penerimaan ekspor serta aliran utang luar negeri. Kedua sisi tersebut harus dikelola secara hati-hati, termasuk memperhatikan sumber-sumber aliran devisa tersebut.
Pentingnya Pendalaman Pasar Keuangan Domestik
Terakhir, Solikin menekankan pentingnya pendalaman pasar keuangan domestik agar arus modal, termasuk dolar AS, dapat masuk dengan optimal. Ia menjelaskan bahwa investor tidak akan menanamkan dana apabila tidak memiliki kejelasan instrumen dan tujuan investasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait SDA (Sumber Daya Alam) dan DHE (Devisa Hasil Ekspor) menjadi faktor penting dalam menarik investasi asing.
