Kunjungan Menteri Pertahanan ke Aceh Tamiang untuk Tinjau Pengerukan Sedimentasi
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Jumat, 13 Februari 2026. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk meninjau perkembangan pengerukan sedimentasi di Muara Kuala Penaga. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan Satgas Kuala oleh Sjafrie sejak 1 Januari 2026, yang dipimpin oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita. Pengerukan sedimen dilakukan sebagai upaya mencegah terulangnya banjir di wilayah Aceh.
“Pengerukan sedimentasi di muara dinilai menjadi langkah strategis, tidak hanya untuk pemulihan pascabencana, tetapi juga sebagai upaya mitigasi guna mencegah banjir serupa terulang di masa mendatang,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, dalam keterangan tertulis.
Dengan berkurangnya sedimentasi maka kapasitas penampungan air di bagian hilir meningkat, sehingga aliran dari hulu ke laut menjadi lebih lancar. Kondisi itu secara signifikan mengurangi risiko luapan akibat pendangkalan muara yang kerap menimbulkan efek tertahannya air di kawasan permukiman.
Perkembangan Awal Normalisasi Muara Peunaga
Sjafrie menyebut bahwa normalisasi Muara Peunaga sudah menunjukkan perkembangan positif. Sebelumnya kedalaman muara itu yang semula rata-rata 20 sentimeter kini sudah terbuka kembali jalur pelayaran bagi nelayan. “Sebelumnya nelayan mencari nafkah bergantung kepada pasang surut dan kerap kandas,” kata purnawirawan jenderal itu.
Menhan menyebut pemerintah juga mencermati potensi kandungan mineral di dalam sedimen hasil pengerukan. Tetapi Sjafrie menggarisbawahi peran Satgas Kuala TNI untuk pemulihan pascabencana, dan menjamin akses pelayaran masyarakat serta kepentingan nasional sebagai prioritas.
Bantuan Alat Berat dari Perusahaan Milik Haji Isam
Perusahaan milik Haji Isam, Jhonlin Group, telah mengirimkan bantuan logistik krusial berupa 31 unit alat berat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dan pembersihan material pascabencana sejak 1 Januari 2026. Pengiriman bantuan ini dilakukan sebagai respons cepat perusahaan atas kerusakan masif yang terjadi di wilayah terdampak.
Tahap awal pengiriman telah dilakukan sejak 23 Desember 2025. Ketika itu, alat berat yang dikirim terdiri dari 13 unit hydraulic excavator dan 3 unit dump truck. Direktur Plant Jhonlin Baratama, Aries Yudi Kristanto, menjelaskan keputusan mengirimkan alat berat didasarkan pada kebutuhan teknis di lapangan. Menurutnya, pembersihan material longsor dan sisa banjir akan memakan waktu sangat lama jika hanya mengandalkan tenaga manusia.
“Kami melihat adanya kerusakan akibat bencana seperti tumpukan lumpur, material bangunan, dan kayu. Kalau dilakukan secara manual akan susah sekali dan lama. Sehingga kami berpikir dengan adanya alat berat, proses pemulihan akan lebih cepat,” ujar Aries.
Alat berat yang dikirimkan memiliki spesifikasi khusus yang disesuaikan dengan kondisi medan bencana. Aries merinci, ada dua model ekskavator yang diterjunkan. “Kami kirimkan ekskavator model bucket untuk mengendalikan lumpur atau memindahkan material. Kemudian ada juga tipe capit (grapple) yang bisa memegang atau handle material kayu dan puing bangunan. Serta dump truck agar semua material bisa diangkut dan dipindahkan,” tutur dia.
Jumlah Korban Meninggal Akibat Banjir Sumatra
Berdasarkan dashboard milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per hari ini, jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra sudah menembus angka 1.205 jiwa. Angka itu berpotensi terus bertambah, karena masih ada 139 jiwa yang dilaporkan hilang. Sedangkan, 74.830 jiwa masih tinggal di tempat pengungsian.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menyalurkan dana stimulan perbaikan rumah rusak tahap pertama bagi warga terdampak di 20 kabupaten. Bantuan diberikan dari Tapanuli, Sumatra Utara. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp369,5 miliar.
“Bantuan ini diberikan kepada warga dengan kategori rumah rusak ringan (RR) senilai Rp15 juta dan rumah rusak sedang (RS) senilai Rp30 juta,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan tertulis pada Jumat, 13 Februari 2026.
Program itu melengkapi dukungan dari pemerintah yang sebelumnya telah disalurkan kepada warga terdampak bencana dengan kategori rusak berat, melalui penyediaan hunian sementara (huntara) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai biaya sewa tempat tinggal sementara hingga hunian tetap selesai dibangun. DTH per tiga bulan diberikan kepada masing-masing kepala keluarga mencapai Rp1,8 juta.
Seorang penulis berita online yang mengutamakan kecepatan dan ketelitian dalam menyampaikan informasi terkini kepada pembaca. Aktif mengikuti perkembangan isu sosial dan digital. Memiliki hobi membaca artikel sejarah, bersepeda pagi, serta memotret momen sederhana yang menarik. Baginya, proses menulis adalah ruang untuk melihat dunia lebih dekat. Motto hidupnya: "Informasi yang jujur adalah fondasi kepercayaan."
