Pesan Bupati Banyumas Menghadapi Ramadan dan Idulfitri
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, memberikan sejumlah pesan penting kepada masyarakat menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Salah satu isu yang ia soroti adalah fenomena banyaknya warga yang berbondong-bondong mencari pekerjaan di Jakarta. Menurut Sadewo, lebih baik bekerja di Purwokerto dengan gaji Rp 3 juta daripada bekerja di Jakarta dengan gaji Rp 5 juta.
Ia menilai bahwa biaya hidup di Jakarta sangat tinggi, termasuk untuk kebutuhan makanan, transportasi, dan sewa tempat tinggal. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan untuk merantau ke Jakarta. “Jangan hanya terdorong emosi,” ujarnya.
Perbandingan Biaya Hidup antara Purwokerto dan Jakarta
Sadewo memberikan contoh sederhana perbandingan penghasilan dan biaya hidup antara dua kota tersebut. Ia menyatakan bahwa meskipun gaji di Jakarta lebih besar, pengeluaran juga lebih besar. “Kalau misalnya kita mendapatkan Rp3 juta di Purwokerto dan Rp5 juta di Jakarta, kira-kira enaknya hidup mana?” tanya dia.
Menurutnya, secara pribadi ia lebih memilih penghasilan Rp3 juta di Purwokerto karena biaya hidup yang lebih terjangkau. “Di Jakarta makannya mahal, transportasinya mahal, kemudian kosnya berapa,” ujarnya.
Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Lapangan Kerja
Meski demikian, Sadewo mengakui bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan kerja sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menyatakan bahwa ini bukan hanya masalah Banyumas, tetapi juga terjadi di seluruh Indonesia. “Memang harus diakui, saya dan Bu Lintarti belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan sesuai kebutuhan yang ada di Kabupaten Banyumas,” katanya.
Namun, ia optimistis bahwa secara bertahap pemerintah daerah akan mampu memperbaiki kondisi tersebut. “Tapi bertahap, saya yakin kami akan bisa melakukannya,” tambahnya.
Pesan untuk Masyarakat yang Mudik
Sadewo juga memberikan pesan kepada masyarakat yang hendak mudik. Ia mengingatkan agar tidak terburu-buru menggunakan sepeda motor untuk perjalanan jauh. “Ya, jangan kesusu. Saya harapkan begini, yang biasanya naik motor itu sudah lah. Motornya ditinggal dulu saja,” katanya.
Ia menekankan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas mudik gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat. “Pemerintah menyediakan mudik gratis. Kita juga menyediakan. Instansi lain juga ada. Jadi yang biasanya naik motor, gunakan saja fasilitas umum yang difasilitasi pemda, difasilitasi teman-teman DPR, ada semua,” ujarnya.
Kebijakan Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Terkait kebijakan opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sempat menjadi pembicaraan di masyarakat, Sadewo menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah diralat oleh Gubernur Jawa Tengah. “Opsen PKB sudah diralat sama Pak Gubernur,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. “Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas itu punya atasan. Gubernur, Presiden, dan di atasnya Tuhan,” ujarnya.
Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Sadewo juga menyampaikan informasi mengenai program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menjelaskan bahwa Banyumas telah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC). “Banyumas tahun 2025 itu APBD-nya di bawah Rp50 miliar. Di era saya dan Bu Lintarti, karena salah satu program adalah kesehatan, saya langsung ikut BPJS UHC,” katanya.
Dengan program tersebut, masyarakat Banyumas yang tidak mampu dan terdaftar dalam BPJS dapat berobat secara gratis. “Sekarang sudah ke rumah sakit gratis. Cukup membawa KTP saja, tanpa kartu BPJS,” ujarnya.
Untuk BPJS Ketenagakerjaan, program tersebut belum sepenuhnya diterapkan. “Belum. Nanti perlahan,” ujar Sadewo. Ia mengatakan kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Dukungan untuk Eksportir Gula Kelapa
Sadewo juga menyebutkan bahwa ia telah mendorong sejumlah perusahaan, khususnya eksportir gula kelapa, untuk memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para penderes. “Perusahaan-perusahaan eksportir gula kelapa saya panggil semua. Mereka ekspor gula kelapa, sementara resiko penderes itu tinggi,” katanya.
Saat ini, menurutnya, sejumlah perusahaan sudah mulai membayarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi para penderes binaannya. “Sekarang mereka sudah beramai-ramai membayar BPJS Ketenagakerjaan untuk penderes binaannya,” ujarnya.
