Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI di Lampung Fokus pada Sektor Energi dan Migas
Wakil Ketua Komusi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, hadir dalam rapat koordinasi sektor energi dan rencana survei migas di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Acara tersebut berlangsung di Hotel Radisson, Bandar Lampung, Jumat (20/2/2026). Ia duduk di tengah antara Sekprov dan pihak Pertamina dalam pertemuan yang melibatkan jajaran pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri energi.
Sekretaris Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung dalam kegiatan pengawasan pengelolaan sektor energi dan lingkungan hidup. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Bani Ispriyanto, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, disampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) di Lampung.
“Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi XII DPR RI sebagai momentum untuk memperkuat sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi di Provinsi Lampung,” ujar Mirza dalam sambutan tertulisnya.
Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 35.587 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Dari sisi energi, Pemprov Lampung mencatat capaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 36,32 persen pada 2025 atau melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 36 persen.
Realisasi pemanfaatan energi di Lampung mencapai 4,08 million tonnes of oil equivalent (MTOE) dengan komposisi EBT sebesar 36,32 persen, minyak bumi 37,80 persen, gas bumi 4,88 persen, dan batu bara 21,21 persen. Pemanfaatan EBT juga meningkat dari 1,46 MTOE pada 2023 menjadi 1,48 MTOE pada 2024.
Fungsi Pengawasan DPR RI Terhadap Kebijakan Migas
Putri Zulkifli Hasan, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi usaha hulu migas, khususnya rencana survei seismik 2D oleh Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.
“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan perencanaan dan implementasi kegiatan usaha hulu migas, khususnya terkait rencana pelaksanaan survei seismik 2D di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan,” ujarnya.
Menurut Putri, berdasarkan paparan SKK Migas pada rapat dengar pendapat 11 Februari 2026, target survei seismik 2D nasional tahun 2026 mencapai 3.882 kilometer. Namun hingga Januari 2026 realisasinya masih nol kilometer.
“Jika survei seismik 2D Lampung–Sumatera Selatan sepanjang 688,5 kilometer ini berjalan, maka kontribusinya sekitar 17,7 persen dari target nasional 2026. Ini bukan kegiatan kecil, tetapi signifikan,” kata Putri.
Survei tersebut direncanakan melintasi lima kabupaten di Lampung yakni Tulangbawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur, serta dua kabupaten di Sumatera Selatan. Total cakupan mencapai 35 kecamatan dan 142 desa dengan jadwal pelaksanaan Desember 2025 hingga Agustus 2026.
Potensi Sumber Daya Migas di Lampung
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Paul Ibnu Suhendra, mengatakan Lampung memiliki potensi sumber daya migas yang cukup besar. “Berdasarkan kajian geologi, potensi sumber daya minyak di Lampung diperkirakan mencapai sekitar 830 juta barel yang masih memerlukan pematangan melalui eksplorasi lanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Regional 1 Sumatera PT Pertamina EP, Muhammad Arifin, menyebut estimasi potensi oil in place di wilayah kerja Sumbagsel Area 1 mencapai sekitar 1,4 miliar barel. “Survei seismik 2D direncanakan dimulai pada Juni 2026, dilanjutkan dengan studi dan pengeboran eksplorasi pada 2028. Tanpa eksplorasi hari ini, tidak akan ada produksi di masa depan,” katanya.
Jika ditemukan cadangan yang ekonomis, tahapan selanjutnya meliputi delineasi dan penyusunan rencana pengembangan hingga target produksi awal pada 2032.
Dukungan Pemprov Lampung untuk Percepatan Perizinan
Pemprov Lampung menyatakan dukungan terhadap percepatan perizinan, termasuk proses persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) serta koordinasi lintas instansi agar pengembangan sektor energi berjalan selaras dengan target nasional dan tetap memperhatikan aspek sosial serta lingkungan.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
