Protes Atlet dan Pelatih terhadap Pemangkasan Bonus Porprov 2025 di Pasuruan
Pemangkasan bonus yang diberikan kepada atlet dan pelatih dalam Porprov 2025 Kota Pasuruan memicu gelombang protes yang semakin besar. Aksi ini dilakukan oleh sejumlah atlet, pelatih, serta organisasi masyarakat seperti Generasi Muda Komunikasi Putra-putri TNI-Polri Indonesia (GM KPPI) Pasuruan.
Mereka menuntut kejelasan dan realisasi bonus yang sesuai dengan janji awal pemerintah daerah. Selama masa persiapan hingga pelaksanaan Porprov 2025 di Malang, para atlet telah berjuang dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya pribadi yang tidak sedikit. Namun, nominal bonus yang diterima jauh lebih rendah dari yang dijanjikan sebelumnya.
Sebelumnya, bonus peraih medali emas disebut dijanjikan sebesar Rp 30 juta bahkan sempat beredar angka Rp 40 juta. Namun, dalam realisasinya, atlet emas hanya menerima Rp 10 juta. Peraih perak yang dijanjikan Rp 20 juta menerima Rp 7,5 juta, sedangkan perunggu dari Rp 10 juta menjadi Rp 5 juta. Hal ini membuat banyak atlet merasa kecewa dan tidak mendapatkan apresiasi yang sepadan dengan usaha mereka.
Ketua GM KPPI Pasuruan Ayi Suhaya menyatakan bahwa para atlet telah berlatih selama lebih dari satu tahun dengan biaya besar. “Latihan sampai 1,5 tahun dengan biaya besar. Tapi apresiasi yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ini yang membuat teman-teman kecewa,” ujarnya dalam orasi.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Pasuruan:
- Menolak keras pemangkasan bonus dan menuntut agar nominal bonus emas dikembalikan ke angka Rp 30–40 juta sesuai komitmen awal.
- Mengkritik komitmen pemerintah daerah yang dinilai tidak konsisten dalam menghargai prestasi atlet sebagai generasi muda berprestasi dan aset daerah.
- Memertanyakan janji penyelesaian kekurangan bonus melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang hingga kini belum terealisasi.
- Mendesak pemerintah mencari solusi anggaran alternatif melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dana cadangan, bukan dengan memangkas hak atlet.
- Memberikan ultimatum kepada Wali Kota, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Sekretaris Daerah, dan KONI agar segera menyelesaikan persoalan tersebut dan memberikan kepastian pembayaran sisa bonus.
Wahyu, perwakilan pelatih sekaligus asisten pelatih cabang olahraga MMA, mengatakan bahwa masalah ini berdampak langsung terhadap motivasi atlet. “Kalau penghargaan tidak jelas, bagaimana atlet bisa tetap semangat mempertahankan prestasi? Kami hanya meminta hak sesuai yang dijanjikan,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi atlet berprestasi berpindah ke daerah lain yang menawarkan bonus lebih tinggi jika persoalan ini tidak segera diselesaikan.
Di sisi lain, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo memberikan penjelasan terkait kondisi anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa penganggaran bonus telah melalui mekanisme perencanaan dan pembahasan yang panjang. “Secara mekanisme, penganggaran itu tidak bisa serta-merta diubah di tengah jalan. Semua sudah melalui proses konstruksi anggaran sebelumnya,” ujarnya.
Menurutnya, pada Porprov 2025 jumlah cabang olahraga (cabor) yang diikuti Kota Pasuruan bertambah, sehingga kebutuhan anggaran juga meningkat. Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah mengalami penyesuaian. “Tahun ini kebutuhan bertambah karena cabor kita lebih banyak. Tapi kemampuan keuangan daerah juga harus disesuaikan. Bahkan beberapa kegiatan lain ada yang ditunda atau dikurangi,” jelasnya.
Meski demikian, Adi memastikan aspirasi atlet tetap menjadi perhatian. Ia membuka kemungkinan pemenuhan kekurangan bonus melalui mekanisme perubahan anggaran. “Kami akan mencoba memenuhi apa yang sudah ditawarkan sebelumnya, tentu melalui mekanisme yang ada. Dimungkinkan nanti di perubahan anggaran akan kita rencanakan untuk dipenuhi,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah tidak lepas tangan terhadap prestasi atlet, namun meminta semua pihak memahami bahwa perubahan anggaran tidak dapat dilakukan secara mendadak karena harus mengikuti tahapan dan aturan yang berlaku.
