Pemerintah dan Dunia Usaha Bersama Membangun Hunian Sosial di Cikarang
Pemerintah bersama dengan dunia usaha sedang membangun apartemen subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pembangunan ini menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu program 3 Juta rumah. Acara groundbreaking pembangunan dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, serta jajaran pemerintah daerah.
Acara ini juga dihadiri oleh Pendiri dan Ketua Organisasi Kelompok Lippo Mochtar Riady serta Pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Pelita Harapan James Riady. Mereka hadir sebagai bentuk dukungan terhadap program perumahan rakyat yang diharapkan dapat memberikan akses hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.
Program 3 Juta rumah merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, kehadiran lahan seluas sekitar 30 hektar dari Grup Lippo sangat berarti dalam mendukung pembangunan hunian vertikal sebanyak 140 ribu unit.
“Ini bukan sekadar komitmen, tetapi lahir dari rasa kebersamaan dan kemanusiaan yang luar biasa untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Maruarar dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan hunian akan dilakukan secara bertahap dan diperkirakan mampu menghasilkan hingga sekitar 140 ribu unit apartemen. Untuk memastikan kepastian hukum, ia bahkan sempat berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua bulan lalu untuk berdiskusi selama tiga jam dengan pimpinan KPK Johanis Tanak.
“Saya datang ke KPK dua bulan lalu. Saya tanya, boleh tidak kita bangun? Saya bicara tiga jam dengan Pak Yohanes Tanak. Saya bilang ini soal kepastian hukum,” kata Ara, sapaan akrabnya.
Menurut Maruarar, kepastian hukum sangat penting agar pembangunan perumahan dapat berjalan dengan baik. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan ragu membeli rumah, perbankan enggan membiayai, dan pengembang juga tidak berani membangun.
Selain proyek di Bekasi, pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan hunian serupa di Depok dengan luas lahan sekitar 45 hektare. Ara menargetkan proyek tersebut dapat mulai dibangun pada Juni mendatang.
“Kita mau kerja cepat. Jangan ada lagi kerja lambat-lambat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ara juga menyampaikan kebijakan baru terkait pembiayaan rumah rakyat. Pemerintah memutuskan memperpanjang tenor cicilan rumah melalui skema TAPERA dari sebelumnya maksimal 20 tahun menjadi 30 tahun.
“Kita naikkan jadi 30 tahun supaya cicilan rakyat tidak berat,” ujarnya.
Ara juga mengapresiasi hibah lahan yang diberikan keluarga Lippo untuk pembangunan rumah rakyat. Jika dihitung dengan harga tanah sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi, nilai lahan 30 hektare tersebut diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.
“Ini hibah luar biasa. Saya belum pernah dengar ada hibah 30 hektare untuk perumahan rakyat,” katanya.
Pentingnya Program 3 Juta Rumah
Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan kebutuhan rumah layak huni di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, terdapat sekitar 9 hingga 15 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Selain itu, sekitar 27 juta rumah tangga masih tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, program pembangunan rumah menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Program tiga juta rumah per tahun menjadi bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Hashim menambahkan sektor perumahan memiliki efek berganda atau multiplier effect yang besar terhadap perekonomian. Setiap pembangunan rumah dapat menggerakkan lebih dari 180 sektor industri, mulai dari bahan bangunan hingga perabot rumah tangga.
Selain proyek di lahan hibah tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah lokasi lain untuk pembangunan hunian vertikal, termasuk di Depok yang direncanakan memanfaatkan sekitar 45 hektare lahan untuk ratusan ribu unit rumah serta di daerah Jakarta.
Kolaborasi Antara Pemerintah dan Swasta
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, peninjauan lokasi tersebut merupakan langkah awal untuk memastikan pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan terencana dan berkelanjutan. Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional.
“Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara, BUMN, dan sektor usaha, kami ingin memastikan pengembangan kawasan hunian ini dirancang secara matang,” ujar Rosan.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan pernyataan niat dari Yayasan Pelita Harapan untuk menyerahkan tiga bidang lahan di kawasan tersebut kepada pemerintah guna mendukung pengembangan kawasan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, inisiatif ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah konkret dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau,” imbuhnya.
