Pemkab Gianyar Siap Terapkan WFH untuk Hemat BBM
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar telah mempersiapkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai salah satu langkah menghemat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini akan diterapkan minimal sekali dalam seminggu. Meskipun sudah siap, Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaannya.
“Kami sudah bersiap untuk menerapkan WFH sebagai salah satu langkah menghemat BBM. Namun kapan penerapannya, kami masih menunggu arahan dari pemerintah pusat,” ujar Mahayastra saat ditemui usai sidang di DPRD Gianyar, Senin 30 Maret 2026.
Selain itu, ia juga meminta masyarakat tidak melakukan panic buying karena bisa menjadi celah bagi oknum yang mempermainkan harga pasar. “Kita jalani hari seperti biasa, sembari menunggu arahan dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Penghematan Anggaran Akibat Konflik Timur Tengah
Pemerintah tengah mengkaji beberapa langkah penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penerapan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pekerja swasta.
Perang di Timur Tengah antara AS-Israel vs Iran telah berlangsung selama satu bulan. Dampaknya sudah mulai dirasakan secara global, termasuk ancaman kelangkaan BBM yang bisa berimbas pada kenaikan harga.
Pengumuman Resmi Kebijakan WFH
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah akan secara resmi mengumumkan soal kebijakan WFH pada Selasa (31/3/2026). Rencananya, kebijakan ini akan diberlakukan satu hari dalam seminggu bagi ASN dan pekerja swasta.
“Sabar saja, sabar saja, saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan ya, akan disampaikan resmi besok (hari ini, red),” ucap Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Meski belum mau membocorkan detail kebijakan tersebut, Tito mengatakan bahwa setelah ada pengumuman resmi, pihaknya akan memberikan imbauan lanjutan kepada pemerintah daerah (pemda).
Isu Kenaikan Harga BBM
Isu kenaikan harga BBM akibat perang Timur Tengah membuat sejumlah pihak meminta agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan untuk subsidi BBM. Hal ini dilakukan agar BBM tidak mengalami kenaikan harga, yang tentunya akan berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok.
Namun Bupati Mahayastra tidak setuju terkait pengalihan anggaran MBG menjadi subsidi BBM. Menurut dia, MBG di Kabupaten Gianyar berjalan bagus, dan tidak ada laporan negatif dari masyarakat terkait program ini.
“Tidak boleh begitu (mengalihkan anggaran MBG untuk subsidi BBM), kami di Pemkab Gianyar sangat mendukung adanya MBG, selama ini sudah berjalan bagus, tidak ada keluhan dari masyarakat,” ujarnya.
Penanganan BBM yang Stabil
Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau yang akrab disapa Ajus Linggih, meminta masyarakat Bali tidak panik terkait wacana kenaikan harga BBM dan LPG saat konflik Israel-Amerika dan Iran berlangsung.
Menurut Ajus Linggih yang juga merupakan Ketua HIPMI Bali, ketersediaan BBM dan LPG untuk masyarakat saat ini masih sangat stabil. “Indonesia masih sangat stabil dibandingkan negara-negara di ASEAN. Jadi tidak usah panik,” jelasnya.
Alternatif Solusi Penghematan BBM
Director Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan Work from Home (WFH) untuk pegawai negeri dan pekerja swasta tidak efektif untuk menghemat BBM selama konflik Israel-Amerika dan Iran berlangsung.
Menurutnya, WFH tidak efektif bahkan bisa memukul ekonomi masyarakat seperti pusat perbelanjaan, warung, restoran, pedagang informal akan mengalami penurunan omzet yang ekstrem.
“Siapa yang mau tanggung hilangnya pembeli selama WFH? APBN dan APBD jelas tidak cukup. Ini bukan kondisi Covid-19 dan pemerintah belum deklarasi krisis energi juga, jadi pelaku usaha pasti tidak siap,” jelas Bhima.
Opsi Mitigasi Lonjakan Harga Energi
Bhima menawarkan beberapa opsi paket mitigasi lonjakan harga energy. Pertama, soal subsidi energi harus dijaga bukan dengan naikkan harga BBM atau LPG, tapi geser anggaran dulu. Perlu ada pembicaraan APBN Perubahan di DPR.
Ada pos belanja yang belum urgent dapat dipangkas seperti MBG dan Kopdes Merah Putih dan pembangunan IKN.
Program kedua adalah pengurangan konsumsi BBM lewat subsidi dan menggratiskan transportasi publik. Spanyol tahun 2022 menggratiskan kereta dalam kota, dan bus biar kendaraan pribadinya bergeser ke transportasi umum.
“Program ketiga adalah mempercepat transisi energi terbarukan, 100 GW panel surya segera gantikan desa yang pakai pembangkit listrik dari BBM. Porsi energi fosilnya harus turun. Ini momentum untuk gantikan fosil dengan energi yang lebih tahan guncangan,” pungkasnya.
Penulis berita yang tekun mengeksplorasi cerita di balik fenomena yang terjadi di masyarakat. Ia suka berkunjung ke tempat baru, memotret suasana, serta berbincang dengan orang-orang dari berbagai latar. Hobinya adalah menulis cerpen dan bercocok tanam. Motto: "Tulisan terbaik lahir dari observasi yang jujur."
