Aksi Massa dan Wacana Pemakzulan Bupati Lebak
Di tengah situasi yang memanas, sebuah kelompok warga yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat di Kabupaten Lebak, Banten, melakukan open donasi untuk aksi massa pemakzulan Bupati Lebak. Open donasi ini digelar tepat di depan Pendopo Bupati dan DPRD Lebak, Jumat (3/4/2026).
Pemakzulan berasal dari kata dasar makzul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makzul berarti berhenti memegang jabatan; turun takhta. Sementara itu, pemakzulan berarti proses, cara, perbuatan memakzulkan. Masih merujuk KBBI, memakzulkan ialah menurunkan dari takhta; memberhentikan dari jabatan.
Pantauan wartawan di lokasi, spanduk berukuran besar bertuliskan ‘Alarm Lebak’ membentang di depan Pendopo Bupati dan DPRD Lebak, menghadap ke arah Alun-alun Rangkasbitung. Keberadaan spanduk besar tersebut menjadi perhatian para pengendara yang melintas, bahkan sesekali mereka melihat tulisan di spanduk tersebut.
Terlihat beberapa dus air mineral sudah berhasil dikumpulkan oleh mereka, disusun di bawah spanduk besar. Inisiator Aliansi Rakyat Menggugat Lebak, Ade Surnaga, mengungkapkan bahwa open donasi digelar untuk mengumpulkan logistik, dalam rangka memakzulkan Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya. Hal ini terkait dengan persoalan yang baru-baru ini terjadi dengan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah.
“Artinya ini adalah sama dengan memakzulkan Bupati,” ujarnya kepada saat ditemui di lokasi. Ia menilai, meskipun Bupati Hasbi dengan Amir Hamzah telah saling memaafkan, namun hal tersebut hanya bersifat pribadi. “Itu konteksnya secara pribadi, tapi faktanya ini adalah kericuhan dan kegaduhan publik. Bukan hanya urusan berdua,” katanya.
Kata dia, berdasarkan ungkapan Amir Hamzah, Bupati Hasbi pernah masuk kerja dalam satu minggu hanya satu kali. “Pak Amir Hamzah selaku wakil Bupati menyampaikan, Bupati pernah masuk seminggu cuma satu kali saja. Artinya kinerja Bupati ini tidak bagus,” katanya. Ia juga mendorong kepada DPRD Lebak, agar memakzulkan Bupati Hasbi. “Kami menekan kepada DPRD, agar melakukan pemakzulan terhadap Bupati Lebak,” tegasnya.
Harus Minta Maaf ke Masyarakat
Menurutnya, jika Bupati Lebak tidak ingin dimakzulkan maka harus menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada masyarakat dengan cara terbuka di Alun-alun Rangkasbitung. “Dia harus meminta maaf secara langsung, dia buat panggung di Alun-alun dan meminta maaf kepada masyarakat. Karena ini adalah kegaduhan,” ujarnya.
Ade menjelaskan, open donasi akan digelar sampai Rabu (8/4/2026) dan akan dilaksanakan aksi massa secara besar-besaran bersama masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Lebak. “Bakal ada aksi besar-besaran, rencana kami ada sebanyak 10 ribu massa,” katanya. Selain itu, ia juga menuding Bupati Hasbi arogan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aksi pelemparan terhadap anggota DPRD Lebak dan kepala dinas.
“Kearoganan Bupati bukan ini ada saja, informasinya pernah juga melempar sesuatu ke anggota DPRD dan kepala dinas,” ungkapnya. Ia menambahkan, Kabupaten Lebak bukan semata-mata milik Mulyadi Jayabaya (JB), tapi milik bersama. “Lebak ini bukan milik JB, karena sudah 25 tahun dikuasai oleh JB, walaupun secara birokasi sah-sah saja. Makanya Lebak ini milik kita milik rakyat, bukan milik JB,” katanya.
Ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak untuk bergabung dalam aksi massa dan membuka open donasi. “Kami mengajak masyarakat bergabung dan membuka open donasi, berupa logistik persiapan untuk aksi massa,” pungkasnya.
Pandangan Akademisi
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Dr Ail Muldi, menyoroti dugaan ketidakharmonisan internal di lingkaran keluarga JB. Ail Muldi menilai, gejala konflik internal terlihat dari berbagai dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Lebak dalam setahun terakhir. “Jika melihat gejala yang tampak, sepertinya memang terjadi ketidakharmonisan di antara beberapa tokoh yang kebetulan masih dalam satu keluarga,” ujarnya kepada , Kamis (2/4/2026).
Akademisi kelahiran 6 Mei 1983 yang merupakan alumnus doktoral Institut Pertanian Bogor itu menilai, konflik yang terus berlarut berpotensi berdampak pada kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak. Menurutnya, jika ketidakharmonisan ini masih berlanjut hingga tahun kedua masa pemerintahan, maka kinerja pemerintahan daerah dikhawatirkan tidak akan maksimal. “Jika gejala ini terus muncul hingga tahun kedua, saya memprediksi kinerja Pemkab Lebak tidak akan maksimal. Ini seharusnya menjadi momentum untuk saling mengakui kesalahan dan saling memaafkan, demi masyarakat Lebak,” katanya.
Ail juga menyoroti intensitas konflik yang dinilai lebih sering muncul dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya. “Saya melihat dalam satu tahun terakhir ini justru lebih banyak muncul konflik dibandingkan periode sebelumnya,” ungkapnya. Lebih lanjut, ia menilai proses transisi kepemimpinan dari Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi ke pasangan M Hasbi Assidiqi Jayabaya dan Amir Hamzah tidak berjalan mulus. “Transisi kepemimpinan dari Iti-Ade ke Hasbi-Amir terlihat tidak smooth, baik dari sisi karakteristik kepemimpinan, maupun arah agenda dan program kerja ke depan,” jelasnya.
Munculnya Wacana Pemakzulan
Tokoh pemuda Kabupaten Lebak, Rohman beberapa hari lalu juga, menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memakzulkan jabatan Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya. Ajakan tersebut disampaikan dirinya, saat menanggapi terkait pernyataan Bupati Hasbi, yang menyebut Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah mantan narapidana pada saat halal bihalal di hadapan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kalau saya pribadi mendorong untuk masyarakat Lebak, aktivis, ulama semua bersatu memakzulkan Bupati,” tegasnya saat ditemui di sekitar Pendopo Bupati Lebak, Senin (30/3/2026). Orang dekat dengan mantan Bupati Lebak dua periode Mulyadi Jayabaya (JB) itu mengatakan, bahwa perkataan yang dilontarkan kepada Amir Hamzah merupakan sebuah hinaan. “Waktunya halal bihalal malah mengungkapkan hinaan, ini etikanya sudah meresahkan sebagai Bupati tidak dijaga, adabnya tidak dijaga,” katanya.
Rohman mengungkapkan, berdasarkan informasi ada salah satu kepala dinas yang dilempar oleh Bupati Hasbi sampai berdarah. “Kemarin ada informasi, kepala dinas dilempar sampai berdarah yah. Terus wakil Bupati dihina-hina, sudah pasti arogan, sudah tidak bisa diingatkan oleh siapapun,” ungkapnya. Menurut Rohman, orang yang etikanya sudah tidak bisa dijaga, maka harus duduk di majelis ta’lim. “Lama itu satu tahun, dua tahun,” ujarnya.
Rohman juga mengajak kepada masyarakat, aktivis mahasiswa dan ulama untuk turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi. “Saya mendorong aktivis mahasiswa, untuk aksi. Saya akan menginisiasi,” ucapnya. Terkait rencana aksi, Rohman mengaku akan menunggu respon Bupati Hasbi meminta maaf kepada Amir Hamzah. “Perkembangannya liat aja, apakah Bupati merespon baik atau minta maaf atau apa,” ujarnya. “Kita sebagai manusia harus punya hati nurani,” tambahnya.
Rohman menambahkan, jika masalah ini terus menerus dibiarkan maka akan berdampak terhadap kinerja ASN. “Akan terus menerus, iya akan berdampak terhadap ASN. Tertekan dan bingung,” katanya. Selain itu, Rohman juga menilai, bahwa kinerja Bupati Lebak Hasbi Jayabaya tidak terlihat. “Belum kelihatan,” pungkasnya.
