Pemkot Tidore Kepulauan Dapat Apresiasi dari BPK Maluku Utara
Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan mendapatkan apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara atas progres penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Semester II Tahun 2025. Progres tersebut mencapai 77,60 persen atau telah memenuhi standar nasional.
Apresiasi ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara, Bhuono Agung Nugroho, saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka Pemeriksaan Terinci LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025, di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (6/4/2026). Ia menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan beserta jajarannya atas capaian yang diraih.
“Sebagai Kepala Perwakilan, kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan beserta jajarannya. Progres tindak lanjutnya sudah mencapai 77,60 persen dan memenuhi standar nasional. Ini patut diapresiasi dan perlu dipertahankan,” ujarnya.
Menurut Bhuono, tingkat penyelesaian tindak lanjut menjadi indikator penting dalam menilai perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi persentase tindak lanjut, semakin terlihat upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.
Penilaian BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan BPK. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Capaian ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi yang baik antar OPD di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan,” ungkapnya.
Wali Kota yang didampingi Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah, serta pimpinan OPD, juga menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan terinci LKPD oleh BPK. Ia meminta seluruh OPD memberikan dukungan penuh kepada tim auditor, termasuk mempermudah akses data dan memperkuat komunikasi selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Saya berharap Pak Sekda dan seluruh OPD terkait dapat memudahkan kerja tim BPK. Komunikasi dan dukungan penuh harus diberikan agar proses pemeriksaan berjalan lancar,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa tim pemeriksa BPK akan berada di Kota Tidore Kepulauan selama hampir satu bulan. Karena itu, ia meminta Inspektorat, BPKAD, serta Sekretariat DPRD untuk responsif dalam memenuhi kebutuhan administrasi yang diperlukan auditor.
Tujuan dan Lingkup Pemeriksaan LKPD
Bhuono menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan daerah. Penilaian tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Adapun lingkup pemeriksaan mencakup berbagai laporan keuangan, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, hingga Catatan atas Laporan Keuangan.
Pemeriksaan ini tidak hanya menjadi bentuk evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemkot Tidore
Selain itu, Pemkot Tidore Kepulauan juga telah melakukan beberapa langkah strategis untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif seluruh OPD dalam memberikan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
- Membentuk tim koordinasi internal untuk memastikan semua OPD terlibat dalam penyediaan data.
- Melakukan sosialisasi terkait tata cara pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan.
- Mengadakan rapat koordinasi rutin antara OPD dan instansi terkait guna mempercepat proses pemeriksaan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pemkot Tidore Kepulauan dapat mempertahankan kinerja yang baik dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
