Kritik terhadap Pengadaan Motor Listrik dalam Program Makan Bergizi Gratis
Pengadaan ribuan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik. Proses pengadaan yang dianggap tidak transparan dan penuh dengan kejanggalan memicu berbagai pertanyaan terkait tata kelola anggaran dan kesesuaian dengan prinsip keuangan negara.
DPR Soroti Kejanggalan Pengadaan
Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik proses pengadaan tersebut. Ia menyoroti fakta bahwa rencana pembelian motor listrik sempat dicoret oleh Menteri Keuangan, namun tetap dilanjutkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Pengadaan yang bernilai Rp1,39 triliun ini disebut menggunakan anggaran tahun 2025, sementara unit barangnya baru direalisasikan pada Mei 2026. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait mekanisme pengadaan dan kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola keuangan negara.
“Selama ini informasi dari Kementerian Keuangan dan BGN mengenai proyek pengadaan motor listrik ini saling bertolak belakang, ini perlu diluruskan,” ujar Pulung.
Ia menekankan bahwa setiap kementerian dan lembaga harus serius dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik. Ia juga menyampaikan bahwa harga motor listrik yang dibeli lebih tinggi dibanding produk sejenis di pasaran, yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara jika tidak dijelaskan secara transparan.
DPR Klaim Tak Pernah Diajak Konsultasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam rencana pengadaan tersebut. “Enggak ada (konsultasi), karena kalau disampaikan ke kami disini, pasti akan kami tolak,” katanya.
Charles juga menyebut adanya kejanggalan lain terkait kesiapan infrastruktur pihak distributor. Ia menyebutkan bahwa bahkan kantor distributor dari motor listrik tersebut belum jadi, sementara di dalamnya sudah dipersiapkan akan ada satu SPPG yang akan beroperasi.
“Ini something fishy, jadi kita akan meminta penjelasan dari Pak Kepala BGN di depan,” imbuhnya.
BGN Tegaskan Proses Sesuai Aturan
Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut bukanlah program mendadak. Ia menyebut seluruh proses telah direncanakan sejak anggaran 2025 dan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pengadaan motor listrik itu jadi bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba,” tegasnya.
Dadan menjelaskan bahwa pada akhir 2025, Pejabat Pembuat Komitmen telah mengajukan Surat Perintah Membayar yang kemudian masuk dalam skema RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran), sesuai regulasi Kementerian Keuangan.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari target awal 25.644 unit, hanya 21.801 unit yang berhasil direalisasikan hingga batas waktu 20 Maret 2026, atau sekitar 85,01 persen.
Distribusi Masih Menunggu Administrasi
Saat ini, ribuan unit motor listrik tersebut belum didistribusikan. BGN masih menyelesaikan proses administrasi agar seluruh kendaraan tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” tegas Dadan.
Distribusi nantinya akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan operasional di berbagai wilayah.
DPR Siap Panggil BGN
Sebagai tindak lanjut dari polemik ini, Komisi IX DPR RI berencana memanggil pihak BGN untuk memberikan penjelasan langsung dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (13/4/2026).
Langkah ini diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus memastikan bahwa pengelolaan anggaran dalam program besar seperti MBG tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.
Polemik ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi informasi antar lembaga negara. Di satu sisi, Badan Gizi Nasional menyatakan proses telah berjalan sesuai aturan. Namun di sisi lain, DPR melihat adanya kejanggalan yang perlu diklarifikasi.
Ke depan, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik, terutama dalam program yang menyangkut anggaran besar dan kepentingan masyarakat luas.
Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."
