Penyegelan Ruangan di Kantor PUPR Tulungagung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung. Penyegelan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, pada 10 April 2026.
Ruangan yang disegel mencakup Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, staf administrasi, hingga ruang kepala dinas. Segel yang dipasang oleh KPK memiliki tulisan “dalam pengawasan KPK” lengkap dengan larangan untuk membuka tanpa izin penyidik. Selain itu, tanggal 10 April 2026 juga tercantum beserta tanda tangan penyidik. Garis pembatas dengan warna merah dan hitam juga dipasang untuk memperkuat status penyegelan tersebut.
Penyegelan ini dilakukan di lantai dua gedung PUPR yang berada di sisi timur kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Jalan A Yani Timur. Dari video yang beredar, terlihat sejumlah pintu ruangan dalam kondisi tertutup rapat dan telah dipasangi segel resmi KPK. Akses menuju area tersebut ditutup ketat, sehingga wartawan tidak diperkenankan masuk ke lantai dua untuk melihat langsung kondisi ruangan yang disegel.
Selain di kantor PUPR, KPK juga melakukan penyegelan di ruang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Pemkab Tulungagung. Situasi ini menunjukkan bahwa proses penyelidikan KPK masih berlangsung intensif, dengan sejumlah lokasi penting diamankan guna kepentingan pengumpulan barang bukti.
Rombongan 12 Orang yang Dibawa ke Jakarta
Sebuah bus milik PO Harapan Jaya terlihat keluar dari Mapolres Tulungagung pada Sabtu (11/4/2026) sekitar pukul 06.25 WIB, membawa sejumlah pejabat Pemkab Tulungagung yang sebelumnya menjalani pemeriksaan intensif. Bus berpelat AG 7064 US dikawal oleh kendaraan dari Satuan Lalu Lintas. Seluruh tirai atau kelambu bus ditutup rapat, sehingga tidak terlihat wajah para penumpang di dalamnya.
Rombongan tersebut diketahui dibawa menuju Surabaya sebelum selanjutnya diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 12 orang yang ikut dalam rombongan tersebut. Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah Jatmiko Dwijo Seputro, yang merupakan adik kandung bupati.
Berikut daftar 12 orang yang dibawa KPK:
* Arif Effendi (Kabag Pemerintahan)
* Jatmiko Dwijo Seputro
* Oki (Staf Bagian Umum)
* Makrus Mannan (Kabag Kesra)
* Suyanto (Kepala Dinas Pertanian)
* Hartono (Kepala Satpol PP)
* Yulius Rama Isworo (Kabag Umum)
* Erwin Novianto (Kepala Dinas PUPR)
* Aris Wahyudiono (Kabag Prokopim)
* Agus Prijanto Utomo (Kepala Bakesbangpol)
* Yoga Dwi Ambal (Ajudan Bupati)
* Dwi Hari Subagyo (Kepala BPKAD)
Selain itu, seorang anggota DPRD Tulungagung juga disebut ikut dalam rombongan. Tidak semua pejabat yang sebelumnya diperiksa ikut dibawa ke Jakarta. Beberapa nama dipastikan tidak berada dalam rombongan, di antaranya Plt Sekda Soeroto.
Beberapa pejabat perempuan juga tidak ikut, yakni:
* Desi Lusiana Wardani (Kepala Dinas Kesehatan)
* Zuhrotul Aini (Direktur RSUD dr Iskak)
* Reni Prasetyawati (Kepala Dinas Sosial)
Seorang staf Tata Pemerintahan bernama Intan juga tidak ikut, karena diketahui hanya mengantar dokumen untuk keperluan pemeriksaan.
Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengumumkan secara resmi konstruksi perkara maupun status hukum para pihak yang diamankan. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
