Menteri Hukum Dorong Standarisasi Royalti Musik Global, Soroti Ketimpangan Digital

Menteri Hukum Berharap Standarisasi Global dalam Pengelolaan Royalti Musik

Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan untuk adanya standarisasi global dalam pengelolaan dan distribusi royalti musik dan lagu yang lebih transparan serta akuntabel. Permintaan ini disampaikan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, saat membuka ASEAN CMO Forum 2026 di Bali, Jumat (10/4/2026).

Indonesia meminta dukungan dari organisasi internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO), International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), dan International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Supratman menjelaskan bahwa pemerintah tidak terlibat langsung dalam pengelolaan royalti, tetapi sebagai regulator yang mengawasi tata kelolanya.

Mendorong Reformasi UU Hak Cipta

Supratman menambahkan bahwa Indonesia saat ini tengah merevisi Undang-Undang Hak Cipta. Pemerintah membuka ruang masukan dari organisasi global yang menaungi lembaga manajemen kolektif (CMO). Ia berharap ada sharing informasi dan kerja sama berkelanjutan antarnegara ASEAN. Forum ini dihadiri perwakilan negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand, serta sejumlah lembaga manajemen kolektif Indonesia seperti KCI, WAMI, dan SELMI.

Forum Perdana CMO se-ASEAN

ASEAN CMO Forum ini menjadi pertemuan pertama yang menghimpun lembaga pengelola royalti musik se-Asia Tenggara. Forum ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama LMKN. Tujuannya adalah memperbaiki tata kelola royalti musik, khususnya di era digital, agar lebih adil dan transparan.

Tantangan Era Digital

Supratman menyoroti pesatnya perkembangan platform digital yang mengubah industri musik secara fundamental. Namun, lonjakan konsumsi musik tidak selalu diikuti dengan distribusi royalti yang akurat. “Tingginya konsumsi tidak selalu berbanding lurus dengan distribusi royalti,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bersifat lintas negara dan tidak bisa diselesaikan sendiri. “Kita harus bergerak sebagai satu kawasan,” tegasnya.

Mendorong Sistem Royalti Global

Indonesia juga mendorong penyusunan dokumen strategis terkait tata kelola royalti digital global. Dokumen tersebut akan diusulkan dalam sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) di WIPO. Tujuannya adalah membangun sistem royalti global yang lebih adil dan melindungi kreator dari praktik “black box royalty”. “Kita ingin memastikan setiap pemegang hak menerima remunerasi yang berkeadilan,” jelas Supratman.

Masalah Data dan Teknologi

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menambahkan bahwa eksploitasi karya musik kini berlangsung secara real-time lintas negara. Namun, sistem distribusi royalti belum mampu mengimbanginya. “Eksploitasi terjadi simultan di berbagai yurisdiksi, tetapi distribusi royalti belum akurat,” ujarnya. Ia menyebut tantangan utama terletak pada ketimpangan infrastruktur teknologi dan fragmentasi metadata hak cipta. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan bagi para kreator.

Memperkuat Posisi Tawar ASEAN

Melalui forum ini, Indonesia mendorong harmonisasi standar metadata dan penguatan posisi tawar lembaga pengelola royalti. Integrasi sistem royalti digital di kawasan ASEAN juga menjadi fokus utama. Forum ini turut dihadiri organisasi global seperti CISAC dan IFPI, yang diharapkan memperkuat kolaborasi lintas negara.

Akan Digelar Rutin

Sebagai langkah lanjutan, Indonesia mengusulkan agar forum ini digelar rutin setiap tahun dengan kepemimpinan bergilir. Langkah ini diharapkan memperkuat solidaritas kawasan dan memastikan reformasi tata kelola royalti berjalan berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, Indonesia menegaskan perannya sebagai penggerak dalam membangun sistem royalti digital yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di tingkat global.