Kehati-hatian dalam Menyusun Struktur Kepengurusan DPD Golkar Jawa Barat
Pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat yang terpilih, Daniel Mutaqien, menimbulkan harapan besar dari berbagai pihak. Namun, para pengamat politik memperingatkan bahwa proses penyusunan struktur kepengurusan harus dilakukan dengan sangat selektif dan jeli.
Menurut pandangan para ahli, pemilihan figur yang tepat di jajaran strategis menjadi kunci utama untuk menjaga soliditas partai serta memastikan mesin politik bekerja efektif menghadapi pemilu mendatang. Hal ini penting karena partai perlu memiliki struktur yang kuat agar dapat bersaing secara efektif di tengah persaingan politik yang semakin ketat.
Daniel Mutaqien diharapkan mampu merangkul berbagai faksi dalam partai dan memprioritaskan kader yang memiliki rekam jejak mumpuni di wilayah Jawa Barat. Dengan demikian, partai bisa membangun fondasi yang kokoh dan memperkuat posisi mereka dalam dinamika politik yang kompleks.
Dinamika Internal Partai dan Pemilihan Jabatan
Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menyatakan bahwa proses penyusunan struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat pasca terpilihnya Daniel Mutaqien sebagai ketua menunjukkan adanya dinamika internal yang cukup signifikan.
Dalam proses tersebut, muncul isu penunjukan Ahmad Hidayat sebagai sekretaris DPD Golkar Jabar. Ahmad Hidayat sendiri merupakan pesaing Daniel pada Musda pekan lalu. Kristian menilai bahwa dinamika ini tidak sekadar persoalan personal, tetapi bagian dari pertarungan pengaruh di internal partai yang kerap terjadi dalam proses distribusi jabatan.
“Ini lebih tepat dibaca sebagai pertarungan pengaruh di dalam partai, bukan sekadar soal suka atau tidak suka pada satu tokoh,” ujar Kristian, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, dalam Musda Golkar Jabar 2026, Ahmad Hidayat memang mundur dari pencalonan, sementara Daniel Mutaqien terpilih secara aklamasi setelah unggul dalam verifikasi dukungan. Kondisi tersebut mencerminkan pola umum dalam partai politik, di mana kelompok internal memiliki pengaruh yang cukup signifikan, terutama dalam perebutan posisi strategis.
Potensi Kedekatan dengan Pemerintah Provinsi
Terkait isu Ahmad Hidayat yang berpeluang menjadi sekretaris, Kristian menilai hal itu memiliki dua sisi. Di satu sisi, kedekatan Ahmad dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dapat menjadi jembatan komunikasi antara Golkar dan Pemerintah Provinsi.
Di sisi lain, posisi sekretaris yang strategis berpotensi memunculkan persepsi adanya pengaruh eksternal dalam tubuh partai jika tidak dikelola dengan jelas.
“Bisa menjadi jalur komunikasi yang kuat, tetapi juga bisa menimbulkan kecurigaan internal jika dianggap terlalu dekat dengan kepentingan di luar partai,” katanya.
Pengaruh terhadap Peta Politik Menuju 2029
Kristian menambahkan, dampak dari penyusunan struktur ini juga berpotensi berpengaruh terhadap peta politik menuju 2029, terutama jika tidak mampu membangun rasa kebersamaan di internal partai.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan konflik elite di tingkat Provinsi dapat dengan cepat merembet ke tingkat bawah apabila keputusan dianggap tidak mewakili semua kubu.
Sehingga, kata dia, pentingnya penyusunan struktur kepengurusan yang mengedepankan keseimbangan, bukan sekadar pembagian jabatan.
“Susunan formatur harus dibangun dengan logika keseimbangan, memperhitungkan sebaran dukungan, keterwakilan wilayah, serta organisasi sayap, agar tidak ada kubu yang merasa disisihkan,” ucapnya.
Pentingnya Pembagian Tugas yang Jelas
Selain itu, pembagian tugas yang jelas, termasuk dalam hal komunikasi dengan pihak luar, dinilai penting untuk menjaga independensi partai dan mencegah munculnya konflik baru di kemudian hari.
“Jadi, formatur yang sehat bukan yang paling cepat diumumkan, melainkan yang paling adil dibagi, paling jelas dibatasi, dan paling kuat mekanisme pengawasannya,” ucapnya.
