Pemerintah Kota Probolinggo menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan program Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD). Salah satu masalah utama adalah ketidakpuasan orang tua murid, terutama dari kelompok desil 1 dan 2, yang tidak ingin melepaskan anaknya untuk tinggal di asrama selama enam tahun. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pemkot Probolinggo, Madihah, menyampaikan bahwa target rekrutmen untuk SD adalah kelas 1, bukan kelas 5 atau 6. Hal ini menjadi kendala dalam menjangkau siswa baru.
Kekhawatiran orang tua ini berdampak pada risiko kegagalan siswa SD yang mengikuti program SRT 7 Probolinggo. Selain itu, beberapa siswa SMP dan SMA di SRT 7 Probolinggo memilih mundur dari program pada pertengahan Semester I Tahun Ajaran 2025/2026. Alasan mereka adalah kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru dan merasa kurang bebas seperti sebelumnya. Madihah mengungkapkan bahwa tugas terberat pihak sekolah adalah menciptakan ekosistem yang membuat siswa merasa nyaman.
Saat ini, SRT 7 Probolinggo belum memiliki ruang yang cukup untuk menampung siswa SD. Bangunan fisik belum tersedia, sehingga SRT 7 menggunakan skema pinjam-pakai di bangunan SD Negeri Mayangan 4. Berdasarkan pantauan, SRT 7 Probolinggo memanfaatkan sebagian lahan SDN Mayangan 4. Madihah menjelaskan bahwa hal ini dimungkinkan karena jumlah peserta didik SDN Mayangan 4 mengalami penurunan.
Secara detail, SRT 7 Probolinggo terdiri dari satu kelas X SMA, satu kelas VII SMP, satu ruang laboratorium sederhana, satu ruang tata usaha, satu perpustakaan, dan satu ruang guru. Sementara itu, sebagian lahan lainnya masih digunakan oleh siswa SDN Mayangan 4. Oleh karena itu, Madihah menilai perlunya tambahan ruang agar SRT 7 Probolinggo dapat menerima peserta didik baru untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Menurutnya, Pemkot Probolinggo telah mengirimkan usulan bantuan perbaikan sebagian ruang kelas SDN Mayangan 4 yang kini rusak.
Dalam jangka panjang, Pemkot Probolinggo telah menganggarkan dana sebesar Rp 3 miliar untuk menyediakan lahan seluas 5,2 hektar di Kelurahan Kedung Asem, Probolinggo, sebagai lokasi pembangunan fisik SRT 7 Probolinggo. “Jika gedung baru sudah selesai dibangun, anak-anak akan pindah ke sana,” ujarnya.
Madihah juga menjelaskan bahwa SRT 7 Probolinggo merupakan salah satu dari 100 sekolah SRT pertama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kata lain, tender pembangunan Sekolah Rakyat pada Agustus 2025 oleh Kementerian Pekerjaan Umum belum masuk tahap konstruksi.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa konstruksi 100 Sekolah Rakyat akan dimulai serentak pada September 2025. Setiap Sekolah Rakyat akan dibangun di lahan minimal lima hektar, dengan anggaran rata-rata Rp 200 miliar per unit. Menurut Dody, pelaksanaan konstruksi serentak penting karena Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah Sekolah Rakyat baru yang rampung pada tahun depan mencapai 200 unit.
“Konstruksi yang dimulai bulan depan harus 100 unit, karena Pak Presiden sudah meminta agar jumlah Sekolah Rakyat tahun baru depan mencapai 200 unit,” ujarnya.
Kementerian PU mencatat kebutuhan anggaran tahun ini sebesar Rp 139,74 triliun. Namun pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas hanya sebesar Rp 70,86 triliun. Dari jumlah itu, Rp 10 triliun dialokasikan khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan Rp 10 triliun lainnya untuk menyediakan kontrak tahun jamak.
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”
