Iran dilaporkan sedang mengembangkan strategi baru dalam sistem pembayaran tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Dalam upaya ini, pihak berwenang Iran mulai mempertimbangkan penggunaan mata uang kripto sebagai alternatif untuk menghindari sanksi internasional. Langkah ini dilakukan di tengah situasi ketegangan antara AS dan Iran yang masih terus berlangsung.
Berdasarkan laporan dari Bloomberg, kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi risiko penyitaan aset oleh pihak asing, karena transaksi kripto lebih sulit dipantau dibandingkan sistem keuangan tradisional. Selain itu, Financial Times juga melaporkan bahwa Iran sedang mempertimbangkan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran utama. Namun, opsi lain seperti yuan dan stablecoin juga menjadi pertimbangan.
Penggunaan kripto dinilai menarik karena bisa membantu Iran menghindari ketergantungan pada sistem dolar AS. Sistem ini selama ini digunakan oleh Barat sebagai alat utama dalam menerapkan sanksi terhadap negara-negara tertentu. Meski demikian, para ahli pasar mengatakan bahwa implementasi rencana ini akan sangat rumit secara legal.
Jake Ostrovskis dari Wintermute menjelaskan bahwa perusahaan pelayaran saat ini sudah berada di bawah pengawasan ketat, terutama karena industri mereka dianggap berisiko tinggi. Hal ini membuat penggunaan kripto untuk transaksi lintas batas menjadi tantangan besar.
Secara teknis, penggunaan kripto telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan Iran. Data dari Chainalysis menunjukkan bahwa ekosistem kripto Iran mencapai nilai sekitar USD 7,8 miliar pada tahun lalu. Pada masa puncak penambangan, pemerintah Iran bahkan melakukan penambangan Bitcoin dan menjualnya ke bank sentral untuk membiayai impor tanpa melalui sistem dolar.
Selain itu, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dilaporkan telah menggunakan jaringan aset digital untuk menyalurkan dana hingga USD 3 miliar sepanjang 2025. Infrastruktur ini juga meluas ke kelompok sekutu, seperti Houthi, yang memiliki aktivitas transaksi digital senilai hampir USD 1 miliar dalam waktu kurang dari setahun.
Meskipun secara teknis mungkin dilakukan, penggunaan kripto untuk membayar tarif Selat Hormuz masih menghadapi kendala besar. Perusahaan pelayaran global yang tunduk pada aturan ketat sering kali kesulitan dalam memproses transaksi kripto ke pihak-pihak yang berpotensi masuk daftar sanksi. Bursa kripto resmi biasanya akan memblokir transaksi tersebut.
Bohan Jiang dari FalconX menjelaskan bahwa baik stablecoin maupun Bitcoin tercatat dalam buku besar publik. Transparansi blockchain yang menjadi salah satu keunggulan teknologi ini justru menjadi tantangan, karena memungkinkan otoritas untuk melacak transaksi.
Stablecoin menjadi instrumen yang paling menarik bagi Iran karena stabilitas nilainya dan kemudahan dalam transaksi. Namun, instrumen ini juga rentan karena dapat dibekukan oleh penerbit. Andrew Fierman dari Chainalysis menyebutkan bahwa dengan stablecoin, jaringan operasi IRGC bisa lebih mudah dipahami dan dihubungkan.
Namun, IRGC biasanya memperoleh stablecoin melalui pasar sekunder atau jaringan ilegal, bukan langsung dari penerbit. Hal ini membuat pengawasan menjadi lebih sulit. Langkah Iran ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun jalur pembayaran alternatif di luar sistem keuangan Barat. Kerja sama dengan negara-negara seperti Rusia dan China juga disebut menjadi bagian dari strategi ini.
Ari Redbord dari TRM Labs menambahkan bahwa Iran selalu mencari cara untuk menghindari sanksi dan keluar dari sistem keuangan AS. Hal ini menjadi semakin penting setelah konflik antara Iran dan AS terjadi. Dengan penggunaan kripto, Iran berusaha membangun sistem keuangan yang lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada sistem dolar.
