Kunci ketahanan energi Indonesia adalah percepatan reformasi perizinan energi

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) dianggap sebagai fondasi utama. Meski Indonesia tengah menghadapi percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih, sektor ini tetap menjadi penopang penting untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung menyoroti bahwa produksi migas nasional telah mengalami penurunan signifikan dalam satu dekade terakhir. Saat ini, kebutuhan dalam negeri mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sehingga impor masih menjadi solusi sementara. Hal ini menjadi tantangan bagi ketahanan energi dan pertumbuhan industri.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menekankan perlunya percepatan reformasi perizinan, optimalisasi lapangan eksisting, pembukaan wilayah kerja baru, serta reaktivasi sumur tua yang masih bernilai ekonomis. Dalam acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025, Yuliot menyampaikan bahwa selain memperkuat suplai migas, pemerintah juga berupaya mempercepat pemanfaatan energi alternatif.

Fokus Utama Rakor Dukbis 2025

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan bahwa percepatan perizinan serta penguatan rantai suplai menjadi fokus utama Rakor Dukbis tahun ini. Forum yang berlangsung pada 3–5 Desember tersebut melibatkan kementerian teknis, Kontraktor Karya Pengusahaan (KKKS), dan pemangku kepentingan lainnya.

SKK Migas bersama KKKS sedang menyusun Grand Design Dukungan Bisnis 2026, yang mencakup agenda peningkatan produksi, efisiensi biaya, perbaikan tata kelola rantai suplai, pengembangan masyarakat, serta keberlanjutan operasi.

Djoko menegaskan bahwa birokrasi perizinan masih menjadi kendala terbesar. Mulai dari izin lingkungan, pertanahan, kawasan hutan, hingga kepabeanan, semua proses ini masih memakan waktu lama dan lintas sektor. Keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis.

Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok

Untuk menjawab tantangan pengadaan, SKK Migas mengoptimalkan sistem Centralized Integrated Vendor Database (CIVD). Sistem ini memusatkan data kualifikasi penyedia barang dan jasa di seluruh KKKS, sehingga proses pengadaan menjadi lebih efisien dan transparan. Platform ini juga membuka ruang lebih besar bagi perusahaan nasional dan UMKM untuk masuk ke rantai pasok industri hulu migas sesuai target peningkatan kapasitas nasional.

Selain itu, Djoko menyebut bahwa SKK Migas bersama kementerian teknis terus mencari terobosan menghadapi hambatan utama seperti tumpang tindih regulasi, lambannya persetujuan lingkungan, persoalan pertanahan, dan ketidakpastian pengelolaan kawasan. Rakor ini diharapkan melahirkan langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu tersebut.

Empat Agenda Utama Rakor Dukbis 2025

Rakor Dukbis 2025 memuat empat agenda utama yang dibahas melalui empat panel diskusi:

1. Harmonisasi Kebijakan Perizinan
   
   Panel pertama mengulas implementasi regulasi baru seperti PP 28/2025, Permen ATR/BPN No. 1/2024, dan Kepmen LH 1637/2025. Tumpang tindih aturan, lambannya persetujuan lingkungan, serta ketidakpastian kawasan hutan dinilai masih menghambat proyek strategis seperti Geng North–ENI, Tangkulo–Mubadala, dan Abadi LNG–INPEX.

2. Tantangan Rantai Suplai
   
   Panel kedua membahas kendala pengadaan yang kerap menghambat realisasi WP&B, mulai dari keterlambatan material hingga ketergantungan barang impor. Efisiensi supply chain mencakup pengelolaan material transparan, pengadaan bersama, hingga kemungkinan sharing rig. Digitalisasi dan integrasi data antar lembaga dinilai mutlak untuk mempercepat penyediaan barang kritis.

3. Implementasi Regulasi TKDN dan BMP
   
   Panel ketiga mengulas penerapan Permenperin No. 35/2025 yang mengubah mekanisme sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Integrasi data TKDN dengan Masterlist dianggap penting untuk mempercepat proses persetujuan impor bagi komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

4. Integrasi Program Pengembangan Masyarakat dan Keamanan Operasi
   
   Panel keempat menyoroti pentingnya integrasi PPM, keamanan operasi, dan TKDN untuk memperkuat social license to operate. Pendekatan keamanan yang lebih kolaboratif dengan melibatkan masyarakat, membuka peluang kerja, dan memperkuat UMKM melalui dukungan perbankan Himbara, diharapkan menciptakan multiplier effect bagi daerah operasi sekaligus menjaga stabilitas sosial untuk kelancaran kegiatan hulu migas.

Dengan rangkaian pembahasan tersebut, Rakor Dukbis 2025 diharapkan menjadi momentum mempercepat langkah strategis menuju penguatan ketahanan energi nasional melalui sektor hulu migas.