BALIKPAPAN –
Kegiatan studi tiru yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, ke Desa Penglipuran, Bali, pada 23–26 Oktober 2025, menimbulkan reaksi dari warga setempat. Keprihatinan muncul karena penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari Rp 500 juta untuk membiayai perjalanan sebanyak 48 orang.
Kelompok Masyarakat Giripurwa Peduli (KMGP), yang diwakili oleh Bodro Lukito, menyatakan bahwa kegiatan ini dinilai tidak transparan dan melampaui batas peserta yang diatur dalam Peraturan Bupati. Menurutnya, Perbup hanya mengizinkan dua orang, yaitu undangan dan pendamping. Namun, dalam kegiatan ini terdapat 48 orang yang ikut serta, dan informasi yang diperoleh KMGP menyebutkan bahwa mereka hanya melakukan pengamatan tanpa ada aktivitas nyata.
“ADD harus digunakan secara jelas dan tidak boleh sembarangan seperti ini,” ujar Bodro. Kelompok warga tersebut telah menyusun tujuh tuntutan, termasuk melaporkan pemerintah desa ke Inspektorat Kabupaten. Mereka meminta agar Kepala Desa Habi Rudianto mundur, uang ADD dikembalikan, dan adanya sanksi bagi pelaku.
Ketua BPD Akui Tidak Tahu Detail Kegiatan
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Giripurwa, Budi Supoyo, menjelaskan bahwa pengawasan BPD terhadap kegiatan desa dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia mengaku tahu tentang program studi tiru ke Bali, tetapi tidak mengetahui detail jumlah peserta, waktu keberangkatan, maupun teknis penggunaan anggarannya karena tidak pernah diberi informasi lengkap.
“Yang saya tahu, ada program itu. Tapi awal keberangkatan dan jumlah pesertanya saya tidak tahu,” ujarnya. Ia juga membenarkan bahwa tiga anggota BPD ikut berangkat dalam kegiatan tersebut. Budi menegaskan bahwa selama dua tahun terakhir dirinya tidak pernah mengikuti kegiatan luar daerah, karena menurutnya belajar dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus keluar desa.
Terkait peran BPD dalam proses perencanaan anggaran desa, ia menyebut bahwa BPD hanya mengetahui adanya pos-pos kegiatan, namun tidak memegang rincian atau daftar lengkap peserta. “Kalau diberi tahu, pasti kami bisa memberi pandangan,” kata dia.
Kepala Desa Bela Diri, Bupati Minta Inspektorat Turun Tangan
Kepala Desa Giripurwa, Habi Rudianto, menegaskan bahwa pelaksanaan studi tiru ke Desa Penglipuran, Bali, telah dilakukan secara transparan dan sesuai perencanaan. Ia membantah tudingan bahwa kegiatan tersebut menggunakan anggaran pembangunan atau dilakukan tanpa keterbukaan.
Menurut Habi, program studi tiru ini sudah direncanakan sejak lama. Bahkan, rencana keberangkatan telah disusun sejak tahun sebelumnya namun tertunda karena beberapa hal. “Tidak mungkin anggaran pembangunan digunakan. Ini sudah direncanakan sejak awal, bahkan sudah beberapa kali tertunda. Peserta sebanyak 48 orang juga sudah terkumpul sejak lama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan studi tiru berlangsung pada 23–26 Oktober 2025 dan dananya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Total ADD Desa Giripurwa mencapai Rp 3,8 miliar, dan sebagian dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Rencana ini telah melalui proses perencanaan selama enam bulan dan sempat masuk ke SILPA sebelum kembali dianggarkan tahun ini.
Kegiatan studi tiru ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan Desa Giripurwa menghadapi lomba kebersihan tingkat provinsi. Karena itu, seluruh elemen masyarakat ikut dilibatkan. “Kami ajak warga, PKK, kelompok karawitan, semua. Tujuannya supaya masyarakat semakin sadar menjaga kebersihan,” jelasnya. Empat RT disebut tidak ikut serta hanya karena ada kesibukan.
Terkait polemik pemanfaatan mobil desa, Habi mengakui awalnya kendaraan tersebut mangkrak karena kerusakan mesin dan ban. Namun, kemudian dimanfaatkan untuk menambah pendapatan desa sekitar Rp 1 juta per bulan. “BUMDes kita tahun lalu kosong, minus. Tahun kemarin bisa masuk Rp 49 juta ke kas BUMDes, dan tahun ini ada lagi pemasukan,” katanya.
Dikonfirmasi, Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor mengaku sudah mendapat informasi soal gaduh studi tiru Pemdes Giripurwa tersebut. Bahkan, dia sudah meminta Inspektorat turun langsung. “Untuk tindak lanjutnya saya sudah minta Inspektorat Daerah untuk melakukan pendalaman terkait masalah ini,” kata dia.
