Kehidupan di Kampung Tanpa Matahari
Di sudut Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, terdapat satu area permukiman padat penduduk yang menyimpan kisah tentang kehidupan yang minim penerangan. Area ini dikenal sebagai Kampung Tongkol, berada di wilayah RT 07 RW 01 Kelurahan Ancol. Warga setempat menyebutnya “Kampung Tanpa Matahari”, sementara anak-anak setempat memiliki nama lain yang lebih ekstrem, yaitu “Gang Setan”.
Permukiman ini berada persis di bawah rel kereta api. Rumah-rumah petak berdiri rapat, saling berhimpitan, hanya dipisahkan oleh gang sempit selebar kurang dari 2 meter. Atap seng dan triplek bertumpuk-tumpuk, menutup cahaya dari atas. Di sana, siang dan malam nyaris tak ada beda, lampu-lampu kecil menjadi satu-satunya sumber penerangan, terutama saat malam tiba.
Untuk mencapai kawasan ini, warga harus masuk melalui jalan raya di depan Pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian berbelok arah ke Jalan Krapu, lalu menyusuri jalanan di pinggir kali hingga sampai ke bagian belakang Kampung Tongkol. Setibanya di sana, bisa juga mulai mencari jalan masuk lainnya, terutama melalui tangga sempit dari dan menuju ke atas rel.
Kombinasi rel aktif, permukiman padat, dan aliran kali membuat kawasan ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Tapi, kehidupan di sana tak pernah berhenti berjalan.
Sejarah Permukiman
Ketua RT 07 RW 01 Kelurahan Ancol, Safrudin mengatakan, kawasan pinggir kali di Kampung Tongkol sudah dihuni sejak sekitar tahun 1970-an. Awalnya, rumah-rumah berdiri di atas panggung. Seiring waktu, lahan diuruk dan bangunan menjadi permanen. Beda halnya dengan permukiman di pinggir rel kereta, yang sekarang dikenal sebagai kampung tanpa matahari.
Menurut Safrudin, kawasan di bawah rel itu pernah dibongkar pada era 1980-an. Namun, pasca Reformasi, bangunan-bangunan kembali berdiri hingga akhirnya membentuk permukiman padat seperti sekarang. Ia menegaskan, lahan tersebut sejatinya merupakan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Dari sekitar 150 bangunan, mayoritas merupakan rumah kontrakan berukuran sangat kecil, rata-rata hanya sekitar 2 hingga 2,5 meter persegi. Harga sewanya berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan dan sekitar 60 persen penghuni merupakan penyewa, sisanya pemilik bangunan.
Kondisi Kesehatan dan Lingkungan
“Cahaya matahari tidak masuk, udara juga tidak masuk. Ini yang sering bikin warga kena DBD,” ujar Safrudin kepada , dikutip Sabtu (24/1/2026). Di dalam rumah-rumah sempit itu, satu keluarga biasanya terdiri dari empat hingga lima orang. Ruang tidur, dapur, dan ruang tamu menyatu dalam satu petak. Ventilasi minim, bau lembap bercampur asap dapur menjadi bagian dari keseharian.
Safrudin sebagai pengurus wilayah mengaku sudah berulang kali mengimbau agar bangunan tidak ditambah ke atas atau semakin mendekati bibir rel. Namun, pertumbuhan kontrakan terjadi tanpa laporan, bahkan kerap tanpa sepengetahuan pengurus lingkungan. Kepadatan itu pun tak bisa dihindari, rumah-rumah semi permanen makin lama makin banyak, menutup jalur masuk cahaya matahari.
Kehidupan Pendatang
Sebagian besar warga di kawasan ini merupakan pendatang dari berbagai daerah. Mereka datang ke Jakarta dengan harapan mendapat penghidupan, namun berakhir di ruang hidup yang serba terbatas. Pekerjaan mereka umumnya serabutan, ada yang berdagang kecil-kecilan di sekitar rumah, menjadi tukang ojek, buruh pelabuhan, hingga berjualan di kawasan Kota Tua.
Safrudin menyebut pergantian warga di kawasan tersebut berlangsung cepat dan nyaris tak terdata. Banyak pendatang datang tanpa melapor, lalu pergi tanpa jejak. Situasi ini menyulitkan pendataan administrasi, termasuk untuk bantuan sosial seperti KJP atau BLT.
“Datang sehat tidak lapor, sakit baru lapor, meninggal juga lapor,” katanya. Meski begitu, ia mengaku kerap berada dalam dilema. Di satu sisi, aturan mengharuskan warga melapor. Di sisi lain, faktor kemanusiaan membuatnya tetap membantu, terutama jika menyangkut anak sekolah atau warga yang benar-benar tak mampu.
Tantangan dan Harapan
Safrudin menilai Jakarta memang memberi peluang, tetapi tidak semua orang mampu memanfaatkannya. Selama masih bisa berjalan dan bekerja, warga dianggap sehat dan harus bertahan dengan caranya sendiri. Namun, ketika sakit, ketika usaha berhenti, atau ketika bencana datang, barulah negara seringkali dicari, dan tak selalu hadir.
