BALI — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai bahwa Indonesia perlu meningkatkan ekspor kelapa sawit ke pasar Eropa melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA).
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekspor CPO melalui IEU-CEPA. Menurutnya, kesepakatan ini merupakan langkah penting yang membuka akses langsung ke pasar terbesar di dunia.
Sebagai informasi, Uni Eropa akan menghapus 98,61% pos tarif yang mencakup 100% nilai impor dari Indonesia. Sementara itu, Indonesia juga menghapus 97,75% pos tarif yang mencakup 98,14% nilai impor dari Uni Eropa.
Eddy menyampaikan hal tersebut dalam acara bertajuk 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Indonesia.
Berdasarkan data dari Gapki, produksi CPO hingga September 2025 telah mencapai 43 juta ton, naik sebesar 11% dibandingkan tahun lalu. Dari sisi ekspor, CPO unggulan bernilai tinggi beserta turunannya seperti oleokimia dan biodiesel mencapai lebih dari 25 juta ton, atau naik 13,4% dari tahun sebelumnya.
Selain itu, CPO juga telah memberikan devisa hingga US$27,3 miliar, meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, konsumsi domestik mencapai 18,5 juta ton, naik dari 17,6 juta ton pada tahun sebelumnya.
Namun, Eddy menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan IEU-CEPA, khususnya terkait Peraturan Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR). Aturan ini meminta produk yang masuk ke Uni Eropa bebas dari aktivitas deforestasi.
“EUDR bukan sekadar buku peraturan, dia adalah tantangan terhadap sistem kita sendiri,” ujarnya.
Menurut Eddy, pemerintah harus memperkuat standar mutu pengelolaan bisnis kelapa sawit berkelanjutan melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Ia menilai sertifikasi ini sebagai bentuk kedaulatan negara.
“Kita harus menjadi advokat tanpa lelah, diplomat bagi petani kecil, dan pembela bagi sistem nasional kita. Kita akan memastikan dunia memahami bahwa keberlanjutan bukan sekadar slogan bagi kita, tetapi komitmen nyata,” tambahnya.
Meskipun strategi perdagangan dan tata kelola yang cemerlang, Eddy menilai semua akan runtuh jika pondasi tidak kuat. Saat ini, produksi kelapa sawit domestik mengalami stagnasi.
Untuk itu, Gapki menyarankan adanya gerakan nasional untuk peremajaan tanaman sawit, terutama di wilayah yang sudah tua. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendukung investasi dan inovasi di sektor ini.
“Kebun yang menua dan produktivitas petani kecil yang tertinggal adalah ancaman langsung terhadap pertumbuhan kita,” katanya.
Mona Surya, Ketua Panitia IPOC ke-21, juga menyatakan bahwa industri sawit nasional tengah menghadapi kompleksitas yang beragam. Hal ini mencakup volatilitas harga, stagnasi di wilayah-wilayah penghasil utama, serta hambatan perdagangan seperti EUDR.
“Dalam lanskap ini, peraturan nasional dan kebijakan global bukan hanya kebisingan latar belakang, mereka adalah kekuatan aktif yang membentuk operasi kami,” ujar Mona.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai ekspor CPO dan turunannya meningkat 32,40% dari US$13,70 miliar pada Januari—September 2024 menjadi US$18,14 miliar pada periode yang sama 2025.
Volume ekspor CPO dan turunannya selama sembilan bulan pertama 2025 mencapai 17,58 juta ton, naik 11,62% dari 15,75 juta ton pada Januari—September 2024.
IPOC 2025 merupakan forum strategis tahunan yang menjadi barometer arah kebijakan dan prospek industri kelapa sawit nasional maupun global. Tahun ini, IPOC mengusung tema “Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy, and Global Trade”.
