Kabupaten Maju, Tapi Pengangguran Terbanyak
Sidoarjo, sebuah kabupaten di Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu daerah paling maju dan memiliki daya saing tinggi, justru menjadi penyumbang pengangguran terbanyak di provinsi tersebut. Meskipun memiliki UMK hampir menyentuh Rp 5 juta dan posisi strategis, Sidoarjo kini menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.
Perbaikan Makro, Tapi Data Lokal Mengejutkan
Secara keseluruhan, angka pengangguran di Jawa Timur menunjukkan penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025, dari total penduduk sebanyak 24,6 juta jiwa, terdapat 894,50 ribu orang yang belum bekerja. Angka ini turun 0,13% dibanding tahun lalu. Kepala BPS Jatim, Dr. Ir. Zulkipli, menjelaskan bahwa jumlah angkatan kerja aktif mencapai 23,86 juta orang, sedangkan jumlah pengangguran berkurang sebanyak 7,85 ribu orang dibanding Februari 2024.
Namun, ketika data ini dipecah berdasarkan kabupaten/kota, muncul angka yang mengejutkan: Sidoarjo menempati posisi pertama dengan tingkat pengangguran sebesar 5,75%.
Daerah Paling Maju, Tapi Pengangguran Paling Tinggi
Sidoarjo dinobatkan sebagai kabupaten termaju di Jawa Timur berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024. Dengan skor 3,68, Sidoarjo unggul dari 38 wilayah administratif lainnya di provinsi tersebut. Prestasi ini menunjukkan bahwa ekonomi berkembang pesat, infrastruktur lengkap, layanan publik baik, dan kualitas sumber daya manusia meningkat.
Selain itu, Sidoarjo dipimpin oleh bupati terkaya di Jawa Timur, yaitu H. Subandi, dengan kekayaan mencapai Rp 80 miliar. Dengan modal kepemimpinan kuat dan anggaran besar, Sidoarjo seharusnya mampu menekan angka pengangguran lebih baik. Namun, fakta yang terjadi justru berbeda.
UMK Tinggi, Tapi Lapangan Kerja Tidak Mampu Menyerap
Sidoarjo mencatat UMK sebesar Rp 4.870.511, yang merupakan salah satu tertinggi di Jawa Timur. Kenaikan UMK sebesar 6,5% pada 2025 sebenarnya menjadi kabar baik bagi pekerja. Namun, tingginya UMK memiliki konsekuensi yang jarang dipikirkan masyarakat:
- Perusahaan menjadi lebih selektif dalam merekrut pegawai
Standar gaji tinggi berarti biaya operasional besar. - Tidak semua industri mampu bertahan
Beberapa industri padat karya mengurangi perekrutan, bahkan ada yang relokasi. - Persaingan semakin ketat
Pendatang dari berbagai daerah datang ke Sidoarjo, tetapi lapangan kerja tidak bertambah secepat urbanisasi.
Hasilnya, pengangguran justru meningkat meski daerahnya maju.
Mengapa Sidoarjo Terjebak Paradoks?
Fenomena “kabupaten maju tapi pengangguran tinggi” bukanlah hal baru. Namun di Sidoarjo, setidaknya ada beberapa penyebab kuat:
- Arus urbanisasi yang sangat tinggi
Kedekatan dengan Surabaya membuat Sidoarjo menjadi magnet pencari kerja. - Industri mulai beralih ke otomasi
Banyak pabrik memilih teknologi untuk efisiensi sehingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. - Keterampilan tenaga kerja belum merata
Daya saing tinggi tak selalu berarti semua pekerja siap bersaing di level industri modern. - Pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan penciptaan lapangan kerja
Jumlah angkatan kerja meningkat, tetapi lowongan tidak bertambah signifikan.
Solusi: Dari Peningkatan Keterampilan Hingga Ekspansi Lapangan Kerja
Untuk menekan angka pengangguran, Sidoarjo perlu strategi jangka panjang, seperti:
- Membuka kawasan industri baru
Semakin banyak pabrik, semakin besar penyerapan tenaga kerja. - Pelatihan vokasi dan sertifikasi
Tenaga kerja kompeten adalah kunci untuk bersaing di pasar kerja yang modern. - Pemberdayaan UMKM
Sebagai motor ekonomi lokal, UMKM mampu membuka ribuan lapangan kerja baru. - Kolaborasi dengan perusahaan besar
Job fair rutin, program magang, hingga rekrutmen massal perlu diperluas.
Sidoarjo Harus Mengubah Tantangan Menjadi Peluang
Sidoarjo memiliki segalanya: posisi strategis, penduduk besar, daya saing tinggi, dan pemimpin daerah dengan kekuatan finansial mumpuni. Namun semua itu belum cukup jika penciptaan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk.
Ironi Sidoarjo—kabupaten paling maju tapi penyumbang pengangguran tertinggi—seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah daerah untuk bergerak lebih agresif dalam membuka peluang kerja. Karena kemajuan sebuah daerah bukan hanya diukur dari UMK yang tinggi, tetapi dari berapa banyak warganya yang bisa hidup layak dengan bekerja.
