Konflik Internal PBNU: Perseteruan Pimpinan dan Kekacauan dalam Struktur Organisasi
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini tengah menghadapi gejolak internal yang cukup serius. Masalah ini berpusat pada perseteruan antara dua lembaga utama, yaitu Syuriyah (Dewan Penasihat Ulama) dan Tanfidziyah (Pelaksana Harian). Konflik ini menunjukkan ketegangan yang signifikan di pucuk pimpinan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Desakan Mundur dan Perdebatan Konstitusi
Ketegangan mencapai puncaknya setelah munculnya surat dari Syuriyah yang secara tegas meminta Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) untuk mengundurkan diri. Surat tersebut dikeluarkan setelah Risalah Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025, yang menuntut Gus Yahya menyerahkan jabatannya dalam waktu tiga hari.
Desakan itu kemudian diperkuat dengan beredarnya Surat Edaran Syuriyah yang menyatakan bahwa masa jabatan Gus Yahya telah berakhir per 26 November 2025. Syuriyah mengklaim bahwa kepemimpinan organisasi kini beralih sepenuhnya ke tangan Rais Aam KH. Miftachul Akhyar.
Pihak Tanfidziyah, yang dipimpin oleh Gus Yahya, segera memberikan bantahan. Gus Yahya menegaskan bahwa ia tetap sah menjabat sebagai Ketua Umum. Ia menilai keputusan Syuriyah cacat hukum karena tidak berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) secara benar, serta tidak memberikan kesempatan klarifikasi.
Selain itu, kubu Tanfidziyah juga menuding adanya sabotase sistem digital persuratan organisasi (Digdaya Persuratan) yang menjadi kunci perdebatan legalitas surat pemakzulan tersebut.
Reshuffle Strategis di Tengah Konflik
Di tengah pusaran konflik, Gus Yahya mengambil langkah cepat dengan memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan melakukan rotasi besar-besaran dalam kepengurusan. Salah satu perubahan paling disorot adalah dicopotnya Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekretaris Jenderal menjadi Ketua PBNU biasa. Posisi Sekjen kini diisi oleh Amin Said Husni.
Rotasi ini dinilai sebagai upaya konsolidasi internal dan penguatan posisi Gus Yahya dalam menghadapi tekanan dari kubu Syuriyah. Selain Gus Ipul, Bendahara Umum Gudfan Arif Ghofur juga turut digeser posisinya.
Isu Pertambangan dan Audit Diduga Menjadi Pemicu
Meskipun perseteruan legalitas surat menjadi wajah konflik, akar permasalahan diduga terkait erat dengan isu-isu yang lebih sensitif, antara lain:
-
Isu Konsesi Tambang:
Pemicu utama diduga adalah perebutan pengaruh atau ketidaksepakatan dalam menyikapi kebijakan pemerintah terkait konsesi pertambangan bagi organisasi keagamaan (PP Nomor 25 Tahun 2024). Pengelolaan potensi ekonomi baru ini disinyalir menjadi titik panas perebutan kekuasaan. -
Audit Keuangan:
Beredar kabar bahwa desakan mundur terhadap Gus Yahya berkaitan dengan hasil audit keuangan PBNU yang belum rampung. Namun, PBNU secara resmi membantah keras tuduhan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan isu pembubaran, menilai klaim tersebut prematur dan bermuatan politik.
Majelis Tahkim dan Seruan Islah
Untuk menyelesaikan kebuntuan, Rais Aam PBNU sempat mengisyaratkan jalur Majelis Tahkim—forum tertinggi penyelesaian sengketa internal—jika Gus Yahya menolak mundur.
Sementara itu, Gus Yahya dan pendukungnya menilai Muktamar adalah forum konstitusional satu-satunya untuk menentukan nasib kepemimpinan, bahkan muncul seruan untuk mempercepat Muktamar yang sedianya digelar pada 2026.
Menyikapi perpecahan di pucuk pimpinan, kiai-kiai sepuh dan Pengurus Wilayah NU (PWNU) di daerah secara serentak menyerukan agar semua pihak segera berislah (berdamai). Seruan ini bertujuan untuk menjaga marwah, keutuhan, dan fokus PBNU dalam menjalankan khidmat keagamaan dan kemasyarakatan.
Konflik internal PBNU ini menjadi ujian besar bagi soliditas organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Kini, di tengah perselisihan internal yang didominasi oleh isu kursi dan jatah ekonomi, publik menanti. Jika PBNU terus sibuk berkonflik di ruang tertutup, dikhawatirkan umat akan kehilangan panutan, dan warisan keulamaan NU yang seharusnya menjadi jangkar moral bangsa, hanya akan tereduksi menjadi sekadar komoditas politik yang jauh dari nilai-nilai luhur pendirinya.
