Analisis Konflik Timur Tengah oleh Luhut Binsar Pandjaitan
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan analisis mengenai konflik di Timur Tengah saat menghadiri Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Dalam pemaparannya, ia menyampaikan perkembangan terbaru terkait operasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Menurut Luhut, serangan yang dilakukan kedua negara tersebut memiliki target yang sangat spesifik terhadap kekuatan militer Iran.
“Kalau kita lihat operasi fury, dan roaring lion serangan khas Amerika Serikat dan Israel ke Iran, itu mereka menargetkan ada 3, yaitu melumpuhkan pertahanan udara Iran, melumpuhkan kapasitas Iran, dan seterusnya,” ujar Luhut, dikutip dari sumber berita.
Iran Bukan Negara yang Mudah Ditaklukkan
Dalam pemaparannya, Luhut menilai Iran memiliki karakter bangsa yang kuat sehingga tidak mudah dikalahkan dalam konflik. Ia menyinggung latar sejarah dan identitas bangsa Iran yang menurutnya memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi tekanan militer. “Bangsa Iran ini sebenarnya bangsa Arya, jadi tidak mudah juga ditaklukkan,” ujar dia melanjutkan.
Serangan Rudal Iran Dilaporkan Menurun
Luhut juga melaporkan perkembangan terbaru terkait kemampuan serangan Iran. Menurut data yang ia terima, jumlah rudal yang ditembakkan Iran belakangan mengalami penurunan cukup tajam. Hal ini diduga terjadi karena sebagian fasilitas peluncuran rudal Iran berhasil dihancurkan oleh serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa sekitar setengah dari kapasitas peluncuran rudal Iran disebut telah dilumpuhkan.
Drone Murah Jadi Senjata Baru Iran
Meski serangan rudal menurun, Luhut mengingatkan bahwa Iran kini mengandalkan teknologi lain yang lebih fleksibel, yakni drone berbiaya rendah. Drone tersebut dinilai memiliki keunggulan karena dapat diluncurkan dari berbagai lokasi, sehingga lebih sulit dideteksi dan dihancurkan. “Jumlah rudal yang ditembakkan Iran menurun tajam. Karena 50 persen peluncuran rudal dilaporkan telah dihancurkan. Tapi juga jangan lupa, mereka sudah membuat drone-drone yang murah, yang bisa ditembakkan hampir dari mana saja. Tapi teknologi AI, itu juga memang berkembang. Jadi ini adalah, menurut saya, perang teknologi dan juga spirit untuk melawan,” kata Luhut.
Pabrik Drone Iran Jadi Target Serangan
Dalam paparannya, Luhut juga menyebut jumlah drone yang diluncurkan Iran mulai menurun. Hal itu diduga karena Amerika Serikat secara sistematis menargetkan fasilitas produksi drone milik Iran. “Karena Amerika memang dari sumber data yang kami dapat, memang menargetkan untuk menghancurkan pabriknya, menghancurkan arsenal-nya dan tempat-tempat peluncurannya. Namun juga Iran cukup cerdik. Mereka melakukan mobile peluncuran,” kata dia.
Menurut Luhut, strategi peluncuran bergerak atau mobile launching menjadi salah satu cara Iran untuk tetap mempertahankan kemampuan militernya di tengah tekanan serangan.
Luhut Peringatkan Jangan Musuhi Iran
Sebelumnya, di tengah tensi geopolitik global yang terus memanas, Indonesia diingatkan untuk berhati-hati menentukan sikap. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengeluarkan peringatan agar Indonesia tidak ikut terseret dalam konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Bagi Luhut, persoalan ini bukan sekadar isu politik luar negeri. Ada dampak ekonomi langsung yang bisa dirasakan masyarakat Indonesia, terutama terkait harga energi dan bahan bakar.
“Kita jangan ikut-ikut memusuhi mereka. Tidak ada gunanya,” ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Kamis (5/3/2026).
Peringatan Itu Muncul di Tengah Kekecewaan Pasar Energi Global
Peringatan itu muncul di tengah kekhawatiran bahwa konflik di Timur Tengah dapat mengguncang pasar energi global. Jika situasi memburuk, dampaknya bisa terasa hingga ke dompet masyarakat Indonesia melalui kenaikan harga BBM. Secara global, Iran merupakan salah satu negara dengan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Posisi Iran sangat strategis dalam rantai pasokan energi global, terutama bagi kawasan Timur Tengah yang menjadi pusat produksi minyak dunia.
Simulasi Dampak Jika Konflik Memanas
Salah satu skenario yang paling dikhawatirkan adalah gangguan jalur pengiriman energi global di Selat Hormuz. Jalur ini menjadi rute utama distribusi minyak dari negara-negara Teluk menuju pasar dunia. Negara seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Iran sendiri mengandalkan jalur tersebut untuk ekspor energi. Jika Selat Hormuz terganggu atau bahkan ditutup akibat konflik, sekitar sepertiga pengiriman minyak dunia bisa terdampak. Kondisi ini hampir pasti memicu lonjakan harga minyak global.
Bagi Indonesia, dampaknya bisa berupa:
* Kenaikan biaya impor minyak mentah
* Tekanan besar terhadap subsidi energi dalam APBN
* Potensi kenaikan harga BBM di dalam negeri
* Lonjakan biaya transportasi dan harga barang
Efek berantai ini pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan biaya hidup.
Langkah Antisipasi Pemerintah
Untuk mengurangi ketergantungan pada dinamika energi global, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Beberapa di antaranya meliputi pengembangan bahan bakar nabati (biofuel), percepatan penggunaan kendaraan listrik, serta diversifikasi sumber energi nasional. Program pencampuran biodiesel dalam solar juga terus diperluas untuk menekan impor minyak. Di sisi lain, pemerintah mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan agar ketahanan energi nasional semakin kuat.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak geopolitik di Timur Tengah. Di tengah meningkatnya ketegangan global, Luhut juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap ekstrem dengan memihak salah satu kubu konflik. Baginya, kebijakan luar negeri Indonesia harus selalu berpijak pada kepentingan nasional, termasuk stabilitas ekonomi, energi, dan keamanan dalam negeri. Pendekatan ini bisa disebut sebagai “diplomasi kepentingan rakyat”, sebuah strategi yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan sekadar solidaritas politik tanpa perhitungan dampak ekonomi.
