Pendahuluan Soemitronomics
Presiden Prabowo Subianto tampaknya sedang mencoba menerapkan Soemitronomics, yaitu paham ekonomi yang berasal dari ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo. Paham ini merupakan salah satu tafsir terhadap konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Dalam perspektif ini, ada model sosialisme demokrat yang diterapkan di negara-negara Eropa Barat, terutama negara-negara Scandinavia.
Konsep Sosialisme Demokrat di Negara-Negara Scandinavia
Di negara-negara seperti Swedia, Finlandia, Denmark, Norwegia, dan Islandia, koperasi sangat kuat dan berdampingan dengan pengusaha swasta dalam lingkungan sosialisme. Berbeda dengan para kapitalis di Amerika Serikat yang lebih mengedepankan free fight liberalism, pengusaha di negara-negara tersebut bekerja dalam sistem yang lebih seimbang.
Di Indonesia, pengusaha swasta masih sering terlibat dalam aktivitas perburuan rente (rent seeking), yakni dengan melakukan lobi-lobi dan sogok kepada pejabat. Meski ada juga yang relatif lebih adil, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar belum sepenuhnya sehat.
Peran Koperasi dan Swasta dalam Ekonomi Pancasila
Bung Hatta pada tahun 1976 menjelaskan bahwa pelaku usaha dapat berkembang dalam alam Pancasila melalui gerakan koperasi, BUMN, dan swasta. Jadi, asalkan bukan rent seekers, swasta bisa berkembang dalam konteks Ekonomi Pancasila seperti yang dijelaskan oleh Bung Hatta serta mirip dengan negara-negara sosialisme demokrasi.
Dalam negara-negara sosial demokrasi, posisi rakyat lebih berdaulat dibandingkan kapital. Swasta bekerja dalam lingkungan yang diatur oleh negara, termasuk pajak progresif, iuran jaminan sosial, aturan anti-monopoli, dan regulasi lainnya yang ditaati.
Pentingnya Pengembangan UMKM
Pengembangan ekonomi harus dilakukan tanpa kultur kolonial dan mental inlander yang hanya menciptakan pengusaha-pengusaha ersatz “palsu.” Oleh karena itu, UMKM perlu diberi ruang untuk berkembang. Dalam struktur dunia usaha, UMKM menyumbang lebih dari 99 persen. Mereka bisa menjadi gerakan koperasi yang efisien atau menjadi swasta yang industrial-inovatif serta dijauhkan dari perilaku perburuan rente.
Tiga Komponen dalam Ekonomi Pancasila
Ekonomi Pancasila tidak hanya berfokus pada BUMN, tetapi juga melibatkan tiga lembaga/agen: koperasi, BUMN, dan swasta. Presiden Prabowo melalui koperasi merah putih, SWF/Danantara, dan BGN yang dilandasi semangat anti serakahnomik sedang mewujudkan teori bapaknya.
Sejarah Daulat Kapital atas Rakyat
Peran pengusaha nonpribumi tidak disebabkan oleh rasial, tetapi karena sejarah sejak zaman kolonial hingga Orde Baru, banyak pengusaha nonpribumi tergolong sebagai rent seekers yang merusak. Fenomena ini menciptakan daulat kapital yang mengangkangi daulat rakyat.
Dalam undang-undang kolonial, ekonomi rakyat hanya boleh berada di tingkat pedesaan, sementara di puncak terdapat para MNC kolonial dan pengusaha keturunan Tionghoa. Upaya politik Benteng tahun 1950-an gagal karena ALI-BABA dan korupsi oknum penguasa.
Transformasi Menuju Ekonomi Pancasila
Sejak era kolonial hingga sekarang, daulat kapital terhadap daulat rakyat terus berlangsung dalam kerangka rent seeking economic activities. Untuk menghadapi kondisi ini, transformasi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional adalah langkah penting.
Dalam Ekonomi Pancasila, daulat rakyat di atas daulat kapital akan menciptakan transformasi yang makin mengurangi mekanisme ekonomi perburuan rente. Hal ini menjadi amanah konstitusi—UUD 1945—yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Semoga rezim kali ini, yang dipimpin oleh anak ideologis dan biologis ekonom besar, berani dan benar dalam menjalankan sistem perekonomian nasional.
