Penawaran AS ke Iran: 15 Poin Kesepakatan yang Ditolak
Melalui mediator Pakistan, Amerika Serikat (AS) menawarkan kesepakatan berisi 15 poin penting, termasuk gencatan senjata selama satu bulan, penghentian pengayaan uranium, dan pembukaan Selat Hormuz. Namun, Teheran menolak usulan tersebut dan menuntut kompensasi penuh atas kerusakan infrastruktur serta pencabutan sanksi tanpa syarat.
Pihak Iran menegaskan bahwa perang hanya akan berakhir jika AS membayar kompensasi penuh atas kerusakan infrastruktur dan mencabut seluruh sanksi ekonomi tanpa syarat. Mereka juga menegaskan bahwa perang tidak akan berakhir karena AS yang memulai peperangan.
Penasihat Militer Senior Pemimpin Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menyatakan bahwa militer Iran tetap dalam posisi tempur. “Kita melihat bahwa angkatan bersenjata kita melakukan operasi dan aktivitas dengan kuat,” ujar Rezaei dalam pidato televisinya pada Senin (23/3/2026). Menurutnya, perang akan berhenti jika semua kompensasi yang dituntut Iran diberikan dan ada sanksi kuat bagi agresor. Ia juga menuntut jaminan internasional yang mengikat secara hukum untuk mencegah campur tangan AS di masa depan.
Senada dengan itu, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf melalui unggahan di X menuntut hukuman yang lengkap dan penuh penyesalan bagi para agresor. Ini adalah sebuah pernyataan yang menutup pintu bagi negosiasi AS yang dianggap merugikan kedaulatan Iran.
Kendali Selat Hormuz
Di tengah laporan intelijen AS bahwa Iran mulai memasang ranjau di Selat Hormuz, Juru Bicara Militer Iran, Ebrahim Zolfaghari, mengeklaim Teheran memiliki kendali penuh atas Teluk Persia hingga perairan Oman tanpa perlu memasang ranjau. “Dominasi kami sudah cukup kuat. Kami akan menggunakan segala cara untuk memastikan keamanan, dan negara luar tidak berhak ikut campur,” ujar Zolfaghari.
Selat Hormuz merupakan urat nadi energi dunia di mana 20 persen pasokan minyak global melintas. Ketegangan di jalur ini telah membuat pasar energi dunia berada dalam kondisi “siaga satu”.
AS Kirim Proposal
Sementara sebelumnya, AS dilaporkan telah mengirimkan proposal berisi 15 poin kepada Iran sebagai langkah diplomatik untuk mengakhiri konflik yang kian memanas. Usulan ini muncul di tengah ketegangan tinggi pasca-aksi militer besar-besaran yang terjadi awal tahun ini.
Laporan yang diungkap, Selasa (24/3/2026), mencakup poin-poin krusial, mulai dari pembatasan ketat program nuklir hingga stabilitas jalur perdagangan energi dunia. Mediator Pakistan dan Rencana Gencatan Senjata
Proposal tersebut disampaikan melalui Pakistan yang bertindak sebagai mediator antarkedua negara. Media Israel, Channel 12, menyebutkan bahwa AS dan Iran direncanakan akan menyepakati gencatan senjata selama satu bulan. Masa jeda pertempuran ini akan dimanfaatkan untuk melakukan negosiasi lanjutan berdasarkan kerangka kerja yang telah diajukan.
Poin Utama
Salah satu isi proposal yang paling disorot adalah tuntutan penghentian pengayaan uranium di wilayah Iran. Teheran diminta menyerahkan seluruh material uranium yang telah diperkaya karena dinilai berpotensi dikembangkan menjadi senjata nuklir. Selain isu nuklir, AS mendesak pembukaan akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. Jalur strategis ini sangat vital karena dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Sebelumnya, blokade yang dilakukan Iran sempat memicu lonjakan harga energi global secara signifikan.
Sebagai imbal balik, jika poin-poin tersebut dipenuhi, Iran akan menerima:
* Penghapusan seluruh sanksi ekonomi internasional.
* Bantuan pengembangan energi nuklir untuk tujuan sipil, termasuk di fasilitas Bushehr.
Donald Trump Optimis di Tengah Konflik
Meski pihak Gedung Putih belum memberikan komentar resmi, Presiden AS Donald Trump optimis terhadap keputusan ini. Pernyataan tersebut muncul setelah eskalasi besar pada 28 Februari 2026, yang dipicu oleh serangan terhadap pemimpin tertinggi Iran hingga menimbulkan aksi balasan. Menariknya, proposal 15 poin ini dilaporkan tidak mencantumkan upaya perubahan rezim (regime change) di Iran, meskipun pemerintah setempat baru saja menghadapi gelombang protes massal di dalam negeri.
