Pembangunan Puskesmas di Kabupaten Sikka Jadi Perhatian DPRD
Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, dalam penutupan masa sidang paripurna LKPJ Bupati Sikka Tahun 2025 menyampaikan beberapa isu penting terkait pembangunan infrastruktur kesehatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan dua puskesmas di wilayah Kabupaten Sikka, yaitu Puskesmas Palue dan Hewokloang.
Pembangunan dua puskesmas ini menjadi topik hangat yang dibahas oleh warga Kabupaten Sikka, baik melalui media sosial maupun dalam sidang DPRD. Ketua DPRD yang akrab disapa Stef ini mengungkapkan bahwa sektor kesehatan merupakan dasar dari kebahagiaan manusia. Namun, ia juga menyoroti bahwa pembangunan di bidang ini sering kali menimbulkan protes dari masyarakat.
“Protes hanya dilakukan jika orang tidak nyaman dengan situasi yang dihadapi. Padahal, kenyamanan itu bagian dari kesehatan jiwa. Bagaimana warga Palue dan Hewokloang bisa bahagia jika pembangunan puskesmas di daerah mereka gagal manfaat karena gagal salur?” ujar Stef, politisi PDI Perjuangan Sikka.
Ia menilai, kegagalan pembangunan puskesmas bukan hanya masalah teknis, tetapi juga pelanggaran terhadap hak dasar rakyat. Menurutnya, dokter utama yang mampu mendiagnosa kondisi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka hanyalah Bupati. Oleh karena itu, jika Bupati juga gagal, maka diperlukan bedah forensik dari lembaga yang lebih ahli.
Evaluasi LKPJ Bukan Sekadar Dokumen Administratif
Stef juga menjelaskan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga momen evaluasi komunal yang sangat penting. Evaluasi ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif semua pihak.
Selain itu, ia menyoroti pengadaan laptop di Dinas PKO Sikka. Menurut Stef, kebijakan pendidikan di Kabupaten Sikka masih berorientasi proyek dan mengabaikan aspek kehidupan. Ia menilai, pengadaan laptop untuk guru-guru di tahun anggaran 2025 dapat dihindari.
“Padahal, pemerintah menuntut guru-guru harus adaptasi terhadap teknologi, tetapi di sisi lain justru menggagalkan pengadaan laptop dan memperlambat hak-hak mereka untuk mendapatkan TPG THR, Gaji ke-13, dan pengangkatan PPPK yang belum mendapat kepastian,” tegasnya.
Prioritas Pemerataan Pembangunan Sektor Pendidikan
Berdasarkan data statistik jumlah warga Kabupaten Sikka yang belum atau tidak tamat SLTP mencapai 70,28 persen atau 244.926 jiwa, Stef menegaskan bahwa pemerataan pembangunan sektor pendidikan harus menjadi kebijakan prioritas ke depan. Hal ini melibatkan penyediaan fasilitas yang baik, peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan fasilitas sekolah, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer.
Beberapa Isu yang Disampaikan oleh Ketua DPRD:
- Pembangunan dua puskesmas di Palue dan Hewokloang menjadi perhatian utama.
- Kegagalan pembangunan puskesmas disebut sebagai pelanggaran terhadap hak dasar rakyat.
- Evaluasi LKPJ bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga momen penting bagi seluruh pihak.
- Pengadaan laptop untuk guru-guru di Dinas PKO Sikka pada tahun 2025 dinilai tidak optimal.
- Pemerataan pembangunan sektor pendidikan menjadi prioritas utama.
