Kepala Daerah Yogyakarta Mengapresiasi Workshop Tata Kelola Rumah Sakit
YOGYAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Workshop Tata Kelola Rumah Sakit yang diadakan antara RSUP Dr. Sardjito dengan RSUD wilayah Jayapura. Acara tersebut digelar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada hari Kamis (16/4). Menurut Ribka, kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Papua.
Dia menjelaskan bahwa upaya tersebut selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menekankan pentingnya sektor kesehatan bagi semua pihak. Dalam salah satu poin Asta Cita, Ribka menyebutkan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk di bidang kesehatan. Hal ini diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Salah satu misi dari Bapak Presiden adalah bagaimana kita melakukan pembangunan di bidang kesehatan, yaitu dimulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, CKG,” ujar Ribka.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menugaskan secara khusus kepada Ribka untuk mengawal pelaksanaan program tersebut di wilayah Indonesia Timur. Secara rutin, Ribka berkoordinasi dengan jajaran gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik.
Berdasarkan pengamatannya, Ribka menyoroti perlunya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan kesehatan di Tanah Papua, khususnya di tingkat pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Layanan kesehatan tersebut menjadi garda terdepan keberhasilan program yang diusung Presiden Prabowo.
“Bagaimana tugas pemerintah adalah memastikan pusat layanan yang paling terdepan di masyarakat, misalnya di tingkat desa di Pustu (Puskesmas Pembantu) dan seterusnya. Kami harus pastikan bahwa masyarakat di sana (Papua) sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis,” tambah Ribka.
Selain program tersebut, Ribka juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan percepatan eliminasi kasus tuberkulosis (TB). Menurutnya, penanganan TB tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tetapi membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah (Pemda) dan seluruh lapisan masyarakat.
“Saya pikir semangatnya adalah bagaimana biasanya kalau di Kementerian Kesehatan penyuluhan-penyuluhan itu mestinya kita tingkatkan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ribka menekankan bahwa kualitas layanan kesehatan yang prima akan berdampak besar terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kontribusi tersebut selain akan dirasakan langsung oleh masyarakat, juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
“Jadi harus menyasar masyarakatnya di 100 tahun [usia negara Indonesia] di 2045 adalah masyarakat yang sehat, masyarakat yang berkualitas dari sisi pendidikan, IPM-nya harus bagus, kemudian pertumbuhan harus bagus,” tandas Ribka.
Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Ockti Palupi Rahayuningtyas, Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Romaniyanto beserta jajaran, serta para peserta workshop dari RSUD wilayah Jayapura.
