Regulasi Penggajian Guru PPPK Paruh Waktu Masih Tidak Jelas
Di Nunukan, Kalimantan Utara, sejumlah guru honor yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu masih menghadapi ketidakjelasan terkait penggajiannya. Hal ini menjadi keluhan para guru yang bekerja di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.
Menurut Ketua PGRI Nunukan, Abdul Wahid, masalah ini sudah lama dikeluhkan oleh para guru PPPK Paruh Waktu. Mereka meminta PGRI untuk menangani situasi ini sebagai prioritas utama. Ia menyatakan bahwa ada kebijakan pemerintah pusat yang akan segera mengangkat 32 ribu pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Aparatur Sipil Negara dengan status PPPK kerja.
“Sejak diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, sampai hari ini penggajiannya belum jelas. Apakah digaji oleh Pemda atau Pemerintah Pusat melalui Dana BOS,” ujar Wahid saat dihubungi.
Menurut petunjuk teknis (Juknis), seharusnya penggajian dilakukan oleh Pemda. Namun hingga saat ini, PGRI Nunukan belum mendapatkan informasi pasti apakah benar-benar dilakukan oleh Pemda. Bahkan nominal gaji juga belum diketahui.
Perjuangan Guru di Pelosok Negeri
Masalah ini menjadi jeritan dari para guru PPPK Paruh Waktu yang tinggal di pelosok pedalaman Nunukan. Mereka merasa bahwa pengabdian mereka tidak dihargai, terlebih karena banyak sekolah di daerah tersebut memiliki jumlah murid kurang dari 100 orang. Hal ini membuat gaji guru honor sangat rendah.
Wahid menjelaskan bahwa bagi para guru di daerah pelosok, menuju sekolah bukanlah hal mudah. Ada yang harus berangkat pagi buta karena jalanan sulit dilewati. Bahkan, ada yang rela bertaruh nyawa menerobos banjir menggunakan perahu kayu demi tetap bisa mengajar.
“Meski mereka mengajar di daerah pelosok, mereka adalah guru. Mereka juga manusia yang butuh diperhatikan,” katanya dengan rasa pilu.
Luka Kehidupan Seorang Guru
Para guru PPPK Paruh Waktu merasa terluka setelah mendengar berita tentang keistimewaan yang diberikan kepada pegawai MBG. Pemerintah Pusat menargetkan agar pegawai MBG yang baru setahun bekerja diangkat menjadi ASN pada Februari 2026.
“Sementara para guru butuh puluhan tahun untuk menjadi ASN,” imbuh Wahid.
Dalam beberapa dekade, para guru honor di perbatasan RI-Malaysia hanya menerima gaji sebesar ratusan ribu rupiah, bahkan tidak sampai Rp 500.000. Padahal, tanggung jawab mereka jauh lebih besar dibandingkan guru di wilayah perkotaan.
“Kami harap, masalah regulasi penggajian PPPK Guru Paruh Waktu segera diselesaikan. Ini masalah keadilan dan nasib guru sebagai orang yang memiliki andil dalam mencerdaskan anak bangsa,” tegasnya.
Motivasi Guru Mulai Menurun
Wahid kembali menegaskan bahwa PGRI Nunukan tidak berniat membandingkan nasib guru PPPK Paruh Waktu dengan pegawai SPPG. Namun ia harus menyampaikan keluhan yang menjadi amanah dari para guru di perbatasan.
“Saat ini, para guru di perbatasan mulai kehilangan motivasi,” kata Wahid. Mereka melihat betapa urgennya MBG sehingga Pemerintah Pusat cepat mengeluarkan regulasi khusus yang memudahkan perekrutan dan penggajian.
“Pada dasarnya sah-sah saja. Akan tetapi, kalau misalkan itu dianggap urgen, profesi guru juga harus dianggap urgen dong. Mulai dari perekrutan, kesejahteraannya juga harus terjamin,” ujarnya.
Wahid menilai bahwa kebijakan ini memiliki dampak negatif luas yang harus segera diantisipasi. Dampak pertama yang sudah terasa adalah semakin menurunnya motivasi guru. Dan dampak yang lebih bahaya adalah negara ini akan semakin jarang mendapatkan anak-anak muda yang kompeten namun tidak tergiur mengabdikan dirinya sebagai guru.
Bersyukur atas Keberhasilan Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK
Terlepas dari masalah penggajian PPPK Paruh Waktu, PGRI Nunukan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mengangkat guru honor menjadi PPPK Penuh Waktu. Ini menjadi terobosan bagus untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honor yang selama ini terabaikan.
Ia juga menitip pesan kepada Pemerintah Daerah, Provinsi hingga Pemerintah Pusat, bahwa para guru PPPK Paruh Waktu juga butuh perhatian serius. Mereka adalah ujung tombak yang mencerdaskan generasi bangsa.
“Jangan karena kemudian ada program prioritas, kemudian yang lainnya, yang banyak menunjang keberhasilan negara tidak diperhatikan. Artinya kami ingin kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan keadilan,” tutup Wahid.
