Kebijakan Pajak Kontrasepsi di Tengah Penurunan Angka Kelahiran
Pada 1 Januari 2026, warga China akan dikenai pajak penjualan alat kontrasepsi sebesar 13 persen. Ini merupakan langkah baru yang diambil pemerintah untuk meningkatkan angka kelahiran di negara tersebut. Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat.
Kenaikan pajak pada alat kontrasepsi seperti kondom, pil, dan alat kontrasepsi lainnya dinilai tidak efektif dalam meningkatkan populasi, tetapi justru berpotensi membawa masalah baru bagi negara. Demografer Yi Fuxian dari Universitas Wisconsin-Madison menyatakan bahwa ide kenaikan pajak pada kondom, yang akan berdampak pada tingkat kelahiran, merupakan upaya yang berlebihan dan tidak tepat sasaran.
Sebelumnya, pemerintah China telah memberikan subsidi setara dengan Rp 24 juta per anak untuk setiap pasangan agar mereka lebih termotivasi untuk memiliki anak. Dengan situasi ekonomi yang lesu dan jumlah penduduk usia lanjut yang semakin besar, pemerintah terus berupaya keras mendorong lebih banyak warga muda untuk menikah dan memiliki anak.
Data resmi menunjukkan bahwa populasi China terus menurun selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2024, hanya 9,54 juta bayi lahir, angka yang sekitar setengah dari jumlah kelahiran sepuluh tahun lalu. Pada 1994, aturan yang ditetapkan pemerintah sempat membatasi pasangan untuk hanya memiliki satu anak saja. Aturan itu berlangsung puluhan tahun, namun kini situasi berubah.
Penurunan angka kelahiran juga dialami oleh Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, indeks angka kelahiran pada 2020 tercatat sebesar 2,18. Tiga tahun kemudian, angkanya turun menjadi 2,13. Fenomena childfree yang meningkat turut berdampak pada penurunan angka kelahiran.
Pengaruh Pajak terhadap Masyarakat
Pajak atas alat kontrasepsi, termasuk kondom, pil, dan alat kontrasepsi lainnya, justru menimbulkan kekhawatiran tentang kehamilan yang tidak diinginkan dan melonjaknya tingkat HIV. Beberapa orang berpendapat bahwa upaya meyakinkan warga agar bersedia memiliki anak tidak cukup hanya lewat harga kondom yang mahal.
“Saya akan membeli kondom seumur hidup sekarang,” canda pengguna media sosial menanggapi penjual yang mendorong pembeli untuk menimbun kondom sebelum harga naik. Pengguna media sosial lain menambahkan bahwa orang bisa membedakan antara harga kondom dan biaya membesarkan anak.
China merupakan salah satu negara termahal untuk membesarkan anak. Berdasarkan laporan 2024 dari YuWa Population Research Institute di Beijing, biaya yang tinggi untuk membesarkan anak disebabkan oleh biaya sekolah di lingkungan akademik yang sangat kompetitif, serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan pengasuhan anak.
Membesarkan seorang anak hingga usia 17 tahun di China membutuhkan biaya rata-rata sebesar Rp 1,24 miliar menurut studi tersebut. Tidak hanya itu, perlambatan ekonomi, yang sebagian dipicu krisis properti yang telah menggerus tabungan, telah membuat para keluarga muda merasa tidak pasti dengan masa depan mereka.
Pandangan Berbeda dari Masyarakat
Daniel Luo, seorang pria berusia 36 tahun yang tinggal di provinsi Henan di bagian timur China, menyatakan bahwa dirinya tidak ingin memiliki anak lagi. “Ini seperti ketika tarif kereta bawah tanah naik. Ketika naik satu atau dua yuan, orang yang naik kereta bawah tanah tidak mengubah kebiasaan mereka. Anda tetap harus naik kereta bawah tanah, kan?” ujarnya.
Dia kemudian menambahkan bahwa dia tidak khawatir dengan kenaikan harga kondom. “Sekotak kondom mungkin naik lima yuan, mungkin 10, paling banyak 20. Dalam setahun, itu hanya beberapa ratus yuan. Jadi, masih terjangkau,” ujarnya.
Pendapat berbeda datang dari Rosy Zhao yang tinggal di kota Xi’an, China tengah. Baginya, harga kontrasepsi yang naik berdampak pada para mahasiswa atau orang-orang yang memang secara finansial tak mampu membiayai anak. Ini merupakan kebijakan berisiko dan berpotensi menimbulkan akibat paling berbahaya.
Kritik terhadap Kebijakan Pajak
Menurut demografer Yi Fuxian dari Universitas Wisconsin-Madison, pemerintah sebenarnya bisa memungut pajak dari mana saja jika yang dituju adalah menutup utang nasional yang membengkak dan penurunan pasar properti. Contohnya, pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saja mencapai hampir 1 triliun dollar AS yang artinya menyumbang sampai 40 persen dari total penerimaan pajak negara tahun lalu.
Henrietta Levin dari Center for Strategic and International Studies menyampaikan bahwa langkah kenaikan pajak pada kondom hanya bersifat simbolis dan mencerminkan upaya pemerintah yang tak efektif dalam mendorong masyarakat meningkatkan angka fertilitas.
Dampak pada Perempuan
Pendekatan China dalam mendorong orang untuk memiliki anak, kata Levin, juga berisiko berbalik menjadi perlawanan pada pemerintah. Sebab, masyarakat bisa merasa pemerintah terlalu campur tangan dalam pilihan yang sangat pribadi.
Belakangan ini, ada laporan media bahwa perempuan di beberapa provinsi menerima panggilan dari pejabat lokal yang menanyakan tentang siklus menstruasi dan rencana mereka untuk memiliki anak. Biro Kesehatan Provinsi Yunnan mengatakan, data tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi ibu hamil.
“Partai Komunis tidak bisa tidak ikut campur dalam setiap keputusan. Jadi, pada akhirnya, mereka menjadi musuh terbesar bagi masyarakat dalam beberapa hal,” terangnya.
Upaya Lain untuk Meningkatkan Populasi
Para pengamat juga berkata kepemimpinan yang didominasi laki-laki di negara tersebut gagal memahami perubahan sosial yang mendasari pergeseran yang lebih luas. Ini rupanya juga berlaku di negara lain. Negara-negara Barat, bahkan Korea Selatan dan Jepang, telah berjuang juga untuk meningkatkan tingkat kelahiran seiring dengan penuaan populasi mereka. Namun hal ini, tidak sepenuhnya efektif.
Salah satu alasannya adalah beban pengasuhan anak, yang secara tidak proporsional jatuh pada perempuan, menurut penelitian.
Solusi Alternatif
Langkah-langkah China yang dilakukan saat ini, dinilai melewatkan masalah sebenarnya. Menurut Daniel Luo dari Henan, cara generasi muda berinteraksi saat ini yang semakin menghindari koneksi manusia di dunia nyata harus diperhatikan. Ia merujuk pada peningkatan penjualan mainan seks di China, yang menurutnya merupakan tanda bahwa orang-orang hanya memuaskan diri sendiri karena berinteraksi dengan orang lain telah menjadi beban yang lebih besar.
Bagi generasi muda, dunia online lebih mudah dan lebih nyaman, karena tekanan itu nyata. “Generasi muda saat ini menghadapi tekanan yang jauh lebih besar dari masyarakat dibandingkan 20 tahun yang lalu. Memang, secara materi mereka lebih baik, tetapi ekspektasi yang ditempatkan pada mereka jauh lebih tinggi. Semua orang hanya lelah,” ucapnya.
Sebenarnya, pemerintah China juga melakukan upaya lain yakni pembebasan pajak bagi layanan penitipan anak. Layanan pernikahan dan perawatan lansia juga dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencakup pula pemberian bantuan tunai dan perpanjangan cuti orang tua. Bahkan di sebagian wilayah, tidak hanya menawarkan insentif sebesar Rp24 juta. Misal, pada Maret 2025, Hohhot, kota di wilayah utara China, telah mulai menawarkan penduduk mereka hingga lebih 100.000 yuan atau Rp 228 juta per bayi untuk pasangan dengan setidaknya tiga anak. Shenyang, sebuah kota di timur laut Beijing, menawarkan 500 yuan atau Rp 1,1 juta sebulan kepada keluarga lokal dengan anak ketiga di bawah usia tiga tahun.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
